Perguruan Tinggi sebagai Mitra Pemerintah Mendukung Reformasi Perpajakan

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pajak, sebuah kata yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian dan pembangunan bangsa. Setiap tahunnya, target penerimaan negara semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan negara. Begitu pula dengan pajak, dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Perubahan 2020, sesuai Perpres 72 Tahun 2020 sektor perpajakan mengambil bagian terbesar target penerimaan sebesar Rp.1.404,5. Dengan target tersebut, dapat diartikan bahwa hampir seluruh pembiayaan yang digunakan oleh negara menggunakan uang yang berasal dari pajak. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga mengatasi kemiskinan, hampir semuanya dibiayai oleh pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pemerintah, khususnya bagi otoritas perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semakin besar untuk mengumpulkan penerimaan negara.

Meningkatkan penerimaan negara dan membangun kepatuhan pajak sukarela merupakan tantangan yang besar untuk DJP. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satu bentuknya ialah Reformasi Perpajakan. Sejak tahun 1983, reformasi perpajakan telah dilakukan dan terus bergulir hingga saat ini. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan memiliki 5 pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang–undangan. Untuk mewujudkan dan menjalankan rencana besar ini, tentunya pemerintah tidak bisa sendirian. Bantuan dan dukungan dari semua pihak sangatlah dibutuhkan, salah satunya dari perguruan tinggi. Dengan jumlah 4.615 perguruan tinggi, diharapkan dapat turut serta mendukung upaya reformasi perpajakan.

Peran perguruan tinggi dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia dapat kita implementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pertama, dharma pendidikan, sebagai fungsi utama dari penyelenggaran perguruan tinggi, melalui pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi dapat melakukan pemahaman perpajakan kepada seluruh civitas akademika dan melaksanakan kegiatan literasi pajak. Usaha terkait literasi pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan atau disebut Program Inklusi Kesadaran Pajak yang telah dilakukan DJP. Program Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi adalah upaya DJP menyertakan muatan kesadaran pajak dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Tujuan pelaksanaan Program Inklusi adalah agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku sadar dan taat pajak yang melahirkan budaya patuh pajak di masa mendatang Dilansir dari laman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2019 berjumlah 5,7 juta jiwa. 5,7 juta mahasiswa tersebut merupakan potential taxpayers yang nantinya akan menjadi real taxpayers, sehingga sangat perlu dilakukan upaya pemahaman pajak kepada mahasiswa agar nantinya tumbuh kepatuhan pajak sukarela. Upaya peningkatan pemahaman pajak tersebut dapat dilakukan melalui fungsi pendidikan pada perguruan tinggi. Melalui kegiatan pendidikan pula, perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sadar pajak. Karena sumber daya manusia merupakan pilar dari reformasi perpajakan, sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan sehingga akan terbangun kepatuhan pajak sukarela.

Kedua, melalui penelitian, perguruan tinggi dapat menghasilkan kajian sebagai saran terkait kebijakan yang akan dilakukan pemerintah khususnya dibidang perpajakan.  Salah satu upaya DJP dalam menarik civitas akademika untuk melakukan penelitian dibidang perpajakan ialah melalui penyelengaraan Call For Paper Perpajakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2020. Diperlukan usaha dari segenap perguruan tinggi di tanah air agar jumlah penelitian dapat meningkat khususnya pada aspek-aspek perpajakan. Hal ini diperlukan karena hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat digunakan untuk mendukung pilar reformasi perpajakan proses bisnis dan peraturan perundang-undangan. Perguruan tinggi dapat pula melakukan evaluasi atas kebijakan yang diambil, sehingga regulasi pajak yang ditetapkan dapat memberikan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.

Ketiga, melalui pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan sebagai bentuk pengamalan atas ilmu yang diperoleh untuk pemberdayaan masyarakat khusunya di bidang perpajakan. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam upaya reformasi pajak. Contoh sinergi pemerintah dan perguruan tinggi adalah melalui tax center yang telah ada di banyak perguruan tinggi Indonesia. Tax center ini termasuk salah satu upaya perguruan tinggi untuk melakukan tax inclusive atau pemerataan akses informasi yang sama di seluruh lapisan masyarakat. Melalui tax center, perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah untuk mendukung sistem perpajakan dan membantu pemerintah dalam upaya pembentukan masyarakat inklusi, dimana semua masyarakat merasa dilibatkan dan terlibat sehingga memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang benar. Mahasiswa dapat menjadi agen informasi sebagai jembatan antara Direktorat Jendral Pajak dan masyarakat sehingga tercapai sinergi untuk mencapai target penerimaan.

Dari argumen yang telah disampaikan, terlihat jelas bahwa peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam mendukung reformasi perpajakan. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, tiga pilar reformasi perpajakan berupa sumber daya manusia, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan dapat dioptimalkan. Harapan kami, peran serta perguruan tinggi dapat dimaksimalkan agar reformasi perpajakan bisa tercapai. Mari kita sukseskan reformasi perpajakan demi mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mampu menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Penulis: Reza Meiladi


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak