Sempat Tertinggal, Kanwil DJP Jawa Tengah I Sukseskan Inklusi dengan Semangat Kolaborasi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Setelah lama vakum, program Inklusi kesadaran Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I bergeliat kembali pada tahun 2019. Semangat untuk kembali mengejar ketertinggalan atas capaian program nasional ini, dimulai dengan melakukan satu langkah penting yaitu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Sebagaimana diketahui, kick off program inklusi secara nasional dimulai dalam kegiatan Pajak Bertutur pada 11 Agustus 2017. Peresmiannya ditandai dengan ditekennya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai unit vertikal DJP dengan melakukan penunjukan kampus piloting Inklusi Kesadaran Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang resmi menyandang predikat tersebut dan diresmikan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) dosen mitra inklusi pada 13 Desember 2017 di Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. Dalam acara perdana ini, masih banyak terjadi mispersepsi yang terjadi di kalangan Perguruan Tinggi yang diundang dalam hal pengiriman perwakilan peserta bimtek. Bimtek yang sedianya menarget dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) ini justru dihadiri oleh Staf Bagian Tata Usaha atau staf yang membidangi urusan perpajakan. Akibatnya, pesan inti yang disampaikan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahun 2018, tercatat ada dua agenda yang berkaitan dengan program Inklusi Kesadaran Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Pertama adalah pelatihan bagi Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak pada 5 Juli 2018. Kedua adalah penandatanganan PKS antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan enam fakultas di UNTAG Semarang selaku kampus piloting Inklusi Kesadaran Pajak pada 15 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan bimtek pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bagi dosen MKWU di lingkungan UNTAG Semarang. Setelahnya, implementasi program ini pun sempat mengalami vakum atau berhenti berkegiatan.

Harapan baru

Satu tahun berselang tepatnya pada 15 Juli 2019, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jawa Tengah I beserta segenap jajaran melakukan pemantauan dan evaluasi program di kampus piloting. Pertemuan tersebut dihadiri Rektor UNTAG Semarang, segenap pembantu rektor dan perwakilan dosen MKWU dari masing-masing fakultas. Rapat ini melahirkan Surat Keputusan Rektor UNTAG Semarang terkait implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak untuk dipedomani. Tim Kanwil DJP Jawa Tengah I pun melakukan pemantauan dalam bentuk sit-in dalam kelas mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada 9 Oktober 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun penting dalam tonggak sejarah capaian inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Banyak pekerjaan rumah yang harus diakselerasi pada tahun tersebut. Tim inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I mengawali upayanya dengan melakukan audiensi dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. DYP Sugiharto, M.Pd. Kons., pada 2 Agustus 2019 dan 4 November 2019. Menindaklanjuti masukan dari Kepala LLDIKTI untuk lebih dapat merangkul seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah I melakukan koordinasi dengan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M. Kom., beserta jajaran pengurus pada 6 November 2019.

Rapat singkat tersebut menelurkan rencana besar yang akan dieksekusi bertepatan dengan kegiatan Pajak Bertutur dan peringatan Hari Guru pada 25 November 2019. Dikarenakan berbagai pertimbangan, acara pun dimajukan menjadi tanggal 21 November 2019 sehingga hanya ada waktu kurang dari dua minggu untuk mempersiapkan acara. Kanwil DJP Jawa Tengah I pun menggandeng Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk bersinergi menyukseskan acara bertajuk Gathering Pimpinan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah Dalam Rangka Pajak Bertutur Tahun 2019. Acara ini berlangsung di Wisma Perdamaian Semarang dan mengundang 266 Pimpinan PTS di bawah naungan APTISI Jawa Tengah. Setidaknya terdapat 3 agenda penting dalam acara ini yaitu penandatanganan PKS antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan LLDIKTI dan APTISI Jawa Tengah, penganugerahan insan Inklusi Kesadaran Pajak, yaitu pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan, serta pertukaran cinderamata dan penandatangan lampiran PKS oleh seluruh pimpinan PTS yang hadir. PKS dengan APTISI tersebut bersifat mengikat seluruh anggota APTISI Jawa Tengah untuk bergabung menyukseskanprogram Inklusi Kesadaran Pajak. Lompatan besar ini menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I berhasil menggaet setidaknya 130 PTS dan menjadi salah satu Kanwil DJP dengan capaian inklusi tertinggi nasional.

Dari sisi internal, penegasan program dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I nomor KEP-49/WPJ.10/2019 tentang Tim Fasilitator Inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Tim ini terdiri dari 136 koordinator dan Fasilitator Inklusi yang ditunjuk dari Kanwil DJP Jawa Tengah I, 16 KPP Pratama dan 5 KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Jumlah ini menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai Kanwil DJP dengan Fasilitator Inklusi terbanyak se-Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan sasaran yang jelas dan seragam untuk menapaki tahapan demi tahapan implementasi inklusi. Peningkatan kapasitas dan kualitas Fasilitator pun dilaksanakan melalui disuksi kelompok terpumpun dan pelantikan Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I pada 31 Januari 2020. Serangkaian pendampingan dan konsultasi dijadwalkan secara simultan antara tanggal 21 hingga 28 Februari 2020 sebagai bekal persiapan Fasilitator untuk mengeskalasi  kerja sama dengan Perguruan Tinggi mitra di wilayah kerjanya.

Pada akhir Februari hingga pertengahan bulan Maret 2020 seluruh tim Fasilitator pun bergerak bersama di wilayah kerjanya masing-masing. Mereka melakukan kunjungan silaturahmi untuk menemui pimpinan Perguruan Tinggi sekaligus mengingatkan kembali program Inklusi Kesadaran Pajak. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan ulang lampiran PKS inklusi sekaligus penyerahan buku MKWU dan cinderamata. Sayangnya, pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia di pertengahan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tahap pertama pelaksanaan inklusi secara tatap muka terpaksa terhenti.

Bangkit Kembali

Meski kegiatan secara luring harus ditunda, kegiatan kampanye terkait Inklusi Kesadaran Pajak secara daring terus digalakkan. Sejumlah webinar dan kelas pajak daring diselenggarakan bekerja sama dengan pihak mitra inklusi seperti UNTAG Semarang, Universitas Dian Nuswatoro (UDINUS) Semarang, dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Tema yang diangkat terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi secara daring, layanan pajak daring, dan insentif fiskal perpajakan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Peserta webinar tidak saja dari kalangan akademis, melainkan juga Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), asosiasi usaha, dan profesi lainnya. Hal ini membuktikan dukungan civitas akademika dalam edukasi perpajakan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Semangat menindaklanjuti program inklusi kembali bergejolak jelang akhir tahun 2020. Sejumlah Fasilitator kembali bergerak mendatangi Perguruan Tinggi mitra yang belum dikunjungi, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada 2 Desember 2020, diselenggarakan bimtek dosen mitra inklusi secara daring. Bimtek yang diikuti kurang lebih 100 dosen dari 89 Perguruan Tinggi mitra yang diundang ini merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat Pendidikan Tinggi. Sedianya bimtek gelombang dua akan diselenggarakan pada tahun 2021 dengan mengundang Perguruan Tinggi mitra yang belum mengikuti bimtek gelombang pertama.

Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang untuk menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat Pendidikan Tinggi. Pengintegrasian mata kuliah kesadaran pajak dengan menyisipkannya dalam RPS masih menemui banyak tantangan. Jalan panjang mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak tahun 2045 masih terjal dan berliku. Sebaliknya, antusiasme dan penerimaan positif dari pihak mitra akan program ini merupakan kobaran asa untuk terus bergerak bersama. Gerbang jalinan kerja sama DJP dan mitra pendidikan Indonesia telah terbuka. Optimisme harus dipupuk, koordinasi harus terus dibentuk untuk generasi Indonesia sadar pajak kini dan nanti.

Penulis : Ika Hapsari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak