Harjanto Halim, Sang Insan Inklusi Kesadaran Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Bukan berlatar belakang sebagai guru, dosen, pengajar, ataupun pakar pendidikan. Bukan pula seseorang yang berkecimpung secara khusus dalam dunia pendidikan. Akan tetapi sosoknya telah dikenal luas sebagai seorang pemerhati dunia pendidikan, dan mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan pendidikan. Kepeduliannya akan dunia pendidikan tidak saja tercermin dalam berbagai gagasan pribadinya, tetapi juga melalui narasi tulisannya. Dialah Harjanto Halim.

Harjanto (baca: Haryanto), demikian ia akrab disapa, adalah seseorang yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan pendiri dan pemilik perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman dengan produk yang telah menasional. Tidak cukup daripada itu, ia juga dikenal sebagai sosok budayawan, pemerhati pariwisata dan UMKM, pengurus aktif Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata (Kopi Semawis), serta ketua perkumpulan Boen Hian Tong Semarang. Sosoknya yang dermawan juga dikenal sebagai seorang filantropis serta pembicara ulung. Ia kerap diundang dalam berbagai forum diskusi lintas agama dan forum-forum kebudayaan. Kini, ia juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sekolah Nasional Karangturi Semarang.

Tidak saja soal pendidikan, Harjanto juga menaruh kepedulian besar soal pajak. Ia telah lama didapuk sebagai “Duta Pajak” oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan Edukasi Perpajakan kepada masyarakat. Tutur bahasanya dan kobaran semangatnya selalu berhasil memotivasi hingga mengubah perilaku lawan bicara atau pendengarnya. Atas perhatiannya terhadap pendidikan dan pajak, tidak salah jika Kanwil DJP Jawa Tengah I menggandengnya sebagai “Duta Inklusi Kesadaran Pajak”.

Dengan sederet agenda dan aktivitasnya yang padat, Harjanto sama sekali tidak berkeberatan saat tim inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I menghubunginya untuk berdiskusi. Dalam pertemuan pertama yang digelar terbatas di ruang Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Tengah I itu, Harjanto menyampaikan tentang pemikirannya yang visioner akan muatan kesadaran pajak dalam pendidikan. Benar saja, tak lama sepulang pertemuan itu, sebuah pesan pada aplikasi Whatsapp dikirimkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen yang berisi narasi hasil pemikirannya. Berikut adalah nukilan narasinya.

“Pajak dan NPWP adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi tidak pernah diajarkan atau dikenalkan semenjak dini. Malah urusan MK, DPR, partai, yang belum tentu dijumpai dalam kehidupan, diajarkan. Mungkin (pajak) bisa masuk melalui pelajaran PKN mulai jenjang SD, SMP, SMA. Materinya tidak usah terlalu formal atau njlimet. Yang ringan-ringan dulu, pengenalan tentang pajak dan manfaatnya."

Menjadi dosen tamu

Dalam kesempatan lain, Harjanto sengaja mengosongkan agendanya secara khusus untuk menjadi pembicara dalam kuliah umum mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Kegiatan bertajuk Tax Goes to Campus (TGTS) tersebut merupakan bagian dari edukasi peningkatan kesadaran perpajakan yang diselenggarakan oleh Bidang P2Humas  Kanwil DJP Jawa Tengah I kepada mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak masa depan. Kebetulan Harjanto pernah menjadi dosen tamu di universitas tersebut, sehingga cukup mudah baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan civitas akademika. Bermodalkan gaya bertutur dan humornya yang kekinian, pesan yang disampaikannya dapat diterima mudah oleh para generasi milenial.  

“Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dimulai dengan kesadaran. Kesadaran itu harus digugah dan pola pikir kita harus dibetulkan,” ungkap Harjanto Halim pada sesi diskusi TGTC. “Kalau sudah ada kesadaran, harus diikuti dengan kerelaan. Rela membayar pajak, saat mbayar pajak harus dengan kebanggaan,” tambahnya. “Kebanggaan seorang Warga Negara Indonesia yang sudah merdeka bukan bawa bambu runcing lagi, tapi datang ke KPP, saya mau mbayar pajak atau ngisi e-filing lapor pajak. Itulah kebanggaan, itulah kewajiban seorang warga negara,” tutupnya dengan diiringi riuh tepuk tangan 250 mahasiswa yang hadir kala itu. 

Penghubung dengan pihak mitra

Harjanto tidak pernah sekalipun menolak permintaan untuk menjadi endorser pajak. Bahkan dalam setiap pengambilan video testimoni ataupun kampanye pelaporan pajak, Harjanto dapat berceramah dengan lancar berdasarkan inisiatif pribadi. Dengan kapasitasnya sebagai pemengaruh serta lingkaran relasinya yang luas, Harjanto juga membantu dalam upaya pengembangan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Ia menghubungkan tim inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan pihak pengurus Sekolah Nasional Karangturi yang dinaunginya. Selain itu, Harjanto juga menjembatani pertemuan tim inklusi kesadaran pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, S.H., M.M.

Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang itu pun berbuah manis. Tindak lanjut kegiatan terkait implementasi program inklusi kesadaran pajak pada 326 SD dan 44 SMP negeri di Kota Semarang akan segera dicanangkan. Kick off  program yang sekiranya berlangsung pada tahun 2020 tersebut harus ditunda akibat pandemi Covid-19 dan direncanakan akan kembali direalisasikan pada tahun 2021 kali ini.

Penghargaan insan inklusi

Atas berbagai insight berharga yang telah disumbangkan Harjanto Halim khususnya dalam program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I memberikan apresiasi tertinggi baginya. Andilnya yang besar terhadap pendidikan dan pajak merupakan panggilan jiwa pribadi yang patut diapresiasi. Penganugerahan penghargaan sebagai insan Inklusi Kesadaran Pajak tersebut diberikan bagi pihak yang telah membantu dan berperan dalam upaya menumbuhkan kesadaran pajak di lingkup Kanwil DJP Jawa Tengah I. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dalam gelaran Tax Gathering Wajib Pajak Besar KPP Madya Semarang pada (Selasa, 15/10/19). Perusahaan Harjanto memang menjadi salah satu wajib pajak badan yang diundang dalam acara tersebut. Pemberian penghargaan dalam rangkaian kegiatan tax gathering tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa, upaya yang dilakukan Harjanto Halim dapat mempengaruhi wajib pajak besar lainnya untuk melakukan hal serupa.

Seperti biasa, selepas penghargaan disematkan padanya, sebuah narasi dikirimkan kepada tim inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Berikut sekilas isi narasinya.

“Pajakku Nusantaraku. Saya yakin yang bayar pajak tidak hanya orang Jawa saja, atau Tionghoa saja. Semua etnis pasti bayar pajak. Demikian pula, tidak hanya orang Islam yang bayar pajak, orang Hindu, Buddha, Kristen, juga bayar pajak. Pajak sangat dibutuhkan negara untuk membangun jalan tol, membangun bandara, menghidupkan lampu di jalanan. Dan kantor pajak - dengan segala kekurangan dan masalahnya - adalah instrumen negara yang paling efektif untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan didistribusikan, mudah-mudahan, secara merata dan mangkus untuk kemaslahatan banyak orang.”

"Dan saya yakin, kita semua pasti senang, krasan, tinggal di sini, karena bisa bekerja dan mencari penghasilan, makanannya enak, pemandangannya indah. Jika ndak enak, pasti sudah pindah ke negara lain. Meski kondisi sedang lesu, Kita tetap harus memenuhi kewajiban. Tidak usah lebai bayar berlebihan. Hehehe. Cukup bayar sesuai aturan dan ketentuan. Minimal itulah yang bisa kita lakukan sebagai warga negara - membayar pajak. Dan satu lagi...selalu mengingatkan sesama pengusaha, teman, untuk memenuhi kewajiban."

Di akhir narasinya, ia menutup kalimatnya dengan, “Usai bicara, saya diminta naik ke panggung. Ternyata saya diberi penghargaan sebagai insan inklusi kesadaran pajak. Hmm, sungguh tak terduga. Saya merasa senang dan sangat terhormat, tapi saya tidak merasa terbebani. Saya telah menjalani dan meyakini, mengingatkan sesama pengusaha adalah kewajiban yang tak kalah penting. Saya yakin.”

Harjanto Halim dengan himpunan pemikiran visionernya merupakan mitra berharga Direktorat Jenderal Pajak dalam menyebarluaskan kesadaran pajak di masyarakat. Daya persuasinya mampu “menjual” pajak sebagai komoditi yang tidak untuk dihindari melainkan untuk dicintai. Seperti harapannya, semoga di masa depan tercetaklah generasi emas Indonesia masa depan yang cerdas dan sadar pajak untuk Indonesia yang lebih maju. 

Penulis : Ika Hapsari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.


 
Sempat Tertinggal, Kanwil DJP Jawa Tengah I Sukseskan Inklusi dengan Semangat Kolaborasi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Setelah lama vakum, program Inklusi kesadaran Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I bergeliat kembali pada tahun 2019. Semangat untuk kembali mengejar ketertinggalan atas capaian program nasional ini, dimulai dengan melakukan satu langkah penting yaitu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Sebagaimana diketahui, kick off program inklusi secara nasional dimulai dalam kegiatan Pajak Bertutur pada 11 Agustus 2017. Peresmiannya ditandai dengan ditekennya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai unit vertikal DJP dengan melakukan penunjukan kampus piloting Inklusi Kesadaran Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang resmi menyandang predikat tersebut dan diresmikan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) dosen mitra inklusi pada 13 Desember 2017 di Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. Dalam acara perdana ini, masih banyak terjadi mispersepsi yang terjadi di kalangan Perguruan Tinggi yang diundang dalam hal pengiriman perwakilan peserta bimtek. Bimtek yang sedianya menarget dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) ini justru dihadiri oleh Staf Bagian Tata Usaha atau staf yang membidangi urusan perpajakan. Akibatnya, pesan inti yang disampaikan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahun 2018, tercatat ada dua agenda yang berkaitan dengan program Inklusi Kesadaran Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Pertama adalah pelatihan bagi Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak pada 5 Juli 2018. Kedua adalah penandatanganan PKS antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan enam fakultas di UNTAG Semarang selaku kampus piloting Inklusi Kesadaran Pajak pada 15 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan bimtek pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bagi dosen MKWU di lingkungan UNTAG Semarang. Setelahnya, implementasi program ini pun sempat mengalami vakum atau berhenti berkegiatan.

Harapan baru

Satu tahun berselang tepatnya pada 15 Juli 2019, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jawa Tengah I beserta segenap jajaran melakukan pemantauan dan evaluasi program di kampus piloting. Pertemuan tersebut dihadiri Rektor UNTAG Semarang, segenap pembantu rektor dan perwakilan dosen MKWU dari masing-masing fakultas. Rapat ini melahirkan Surat Keputusan Rektor UNTAG Semarang terkait implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak untuk dipedomani. Tim Kanwil DJP Jawa Tengah I pun melakukan pemantauan dalam bentuk sit-in dalam kelas mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada 9 Oktober 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun penting dalam tonggak sejarah capaian inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Banyak pekerjaan rumah yang harus diakselerasi pada tahun tersebut. Tim inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I mengawali upayanya dengan melakukan audiensi dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. DYP Sugiharto, M.Pd. Kons., pada 2 Agustus 2019 dan 4 November 2019. Menindaklanjuti masukan dari Kepala LLDIKTI untuk lebih dapat merangkul seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah I melakukan koordinasi dengan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M. Kom., beserta jajaran pengurus pada 6 November 2019.

Rapat singkat tersebut menelurkan rencana besar yang akan dieksekusi bertepatan dengan kegiatan Pajak Bertutur dan peringatan Hari Guru pada 25 November 2019. Dikarenakan berbagai pertimbangan, acara pun dimajukan menjadi tanggal 21 November 2019 sehingga hanya ada waktu kurang dari dua minggu untuk mempersiapkan acara. Kanwil DJP Jawa Tengah I pun menggandeng Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk bersinergi menyukseskan acara bertajuk Gathering Pimpinan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah Dalam Rangka Pajak Bertutur Tahun 2019. Acara ini berlangsung di Wisma Perdamaian Semarang dan mengundang 266 Pimpinan PTS di bawah naungan APTISI Jawa Tengah. Setidaknya terdapat 3 agenda penting dalam acara ini yaitu penandatanganan PKS antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan LLDIKTI dan APTISI Jawa Tengah, penganugerahan insan Inklusi Kesadaran Pajak, yaitu pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan, serta pertukaran cinderamata dan penandatangan lampiran PKS oleh seluruh pimpinan PTS yang hadir. PKS dengan APTISI tersebut bersifat mengikat seluruh anggota APTISI Jawa Tengah untuk bergabung menyukseskanprogram Inklusi Kesadaran Pajak. Lompatan besar ini menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I berhasil menggaet setidaknya 130 PTS dan menjadi salah satu Kanwil DJP dengan capaian inklusi tertinggi nasional.

Dari sisi internal, penegasan program dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I nomor KEP-49/WPJ.10/2019 tentang Tim Fasilitator Inklusi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Tim ini terdiri dari 136 koordinator dan Fasilitator Inklusi yang ditunjuk dari Kanwil DJP Jawa Tengah I, 16 KPP Pratama dan 5 KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Jumlah ini menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai Kanwil DJP dengan Fasilitator Inklusi terbanyak se-Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan sasaran yang jelas dan seragam untuk menapaki tahapan demi tahapan implementasi inklusi. Peningkatan kapasitas dan kualitas Fasilitator pun dilaksanakan melalui disuksi kelompok terpumpun dan pelantikan Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I pada 31 Januari 2020. Serangkaian pendampingan dan konsultasi dijadwalkan secara simultan antara tanggal 21 hingga 28 Februari 2020 sebagai bekal persiapan Fasilitator untuk mengeskalasi  kerja sama dengan Perguruan Tinggi mitra di wilayah kerjanya.

Pada akhir Februari hingga pertengahan bulan Maret 2020 seluruh tim Fasilitator pun bergerak bersama di wilayah kerjanya masing-masing. Mereka melakukan kunjungan silaturahmi untuk menemui pimpinan Perguruan Tinggi sekaligus mengingatkan kembali program Inklusi Kesadaran Pajak. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan ulang lampiran PKS inklusi sekaligus penyerahan buku MKWU dan cinderamata. Sayangnya, pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia di pertengahan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tahap pertama pelaksanaan inklusi secara tatap muka terpaksa terhenti.

Bangkit Kembali

Meski kegiatan secara luring harus ditunda, kegiatan kampanye terkait Inklusi Kesadaran Pajak secara daring terus digalakkan. Sejumlah webinar dan kelas pajak daring diselenggarakan bekerja sama dengan pihak mitra inklusi seperti UNTAG Semarang, Universitas Dian Nuswatoro (UDINUS) Semarang, dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Tema yang diangkat terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi secara daring, layanan pajak daring, dan insentif fiskal perpajakan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Peserta webinar tidak saja dari kalangan akademis, melainkan juga Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), asosiasi usaha, dan profesi lainnya. Hal ini membuktikan dukungan civitas akademika dalam edukasi perpajakan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Semangat menindaklanjuti program inklusi kembali bergejolak jelang akhir tahun 2020. Sejumlah Fasilitator kembali bergerak mendatangi Perguruan Tinggi mitra yang belum dikunjungi, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada 2 Desember 2020, diselenggarakan bimtek dosen mitra inklusi secara daring. Bimtek yang diikuti kurang lebih 100 dosen dari 89 Perguruan Tinggi mitra yang diundang ini merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat Pendidikan Tinggi. Sedianya bimtek gelombang dua akan diselenggarakan pada tahun 2021 dengan mengundang Perguruan Tinggi mitra yang belum mengikuti bimtek gelombang pertama.

Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang untuk menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak pada tingkat Pendidikan Tinggi. Pengintegrasian mata kuliah kesadaran pajak dengan menyisipkannya dalam RPS masih menemui banyak tantangan. Jalan panjang mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak tahun 2045 masih terjal dan berliku. Sebaliknya, antusiasme dan penerimaan positif dari pihak mitra akan program ini merupakan kobaran asa untuk terus bergerak bersama. Gerbang jalinan kerja sama DJP dan mitra pendidikan Indonesia telah terbuka. Optimisme harus dipupuk, koordinasi harus terus dibentuk untuk generasi Indonesia sadar pajak kini dan nanti.

Penulis : Ika Hapsari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.


20 Karya Terbaik Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-313/PJ/2017, kini setiap tanggal 14 Juli segenap insan DJP memperingatinya sebagai Hari Pajak.Tahun 2018 merupakan tahun pertama peringatan itu diadakan. Berbagai acara dan kegiatan diselenggarakan di tiap unit kantor DJP untuk memeriahkan hari tersebut. Untuk tahun ini, tema besar peringatan Hari Pajak yang dipilih adalah “Meningkatkan Kesadaran Pajak”. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh DJP adalah lomba menulis artikel pajak untuk mahasiswa. Maksud diadakannya lomba ini adalah untuk mengetahui minat dan pandangan generasi milenial, yang diwakili oleh mahasiswa, tentang peran penting pajak untuk kesinambungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sejalan dengan tema besar peringatan Hari Pajak Tahun 2018, lomba menulis artikel pajak untuk mahasiswa kali ini mengambil tema “Sadar Pajak Untuk Kesinambungan Pembangunan Indonesia”. Antusiasme yang tinggi terlihat dari para peserta sepanjang kurun penyelenggaraan lomba. Sebanyak 449 buah artikel telah diterima dan diseleksi oleh panitia lomba. Panitia kemudian menyaring seluruh artikel yang masuk menjadi 20 artikel terbaik nominasi pemenang. Penentuan juara lomba selanjutnya diserahkan kepada tim juri profesional yang terdiri dari akademisi, pejabat DJP, dan pengamat perpajakan. Teramat sayang kiranya melewatkan karya berharga para mahasiswa ini tanpa mendokumentasikannya dengan baik. Untuk itu, sebagai apresiasi atas sumbangsih buah pikir dan wujud kepedulian mereka terhadap gerakan sadar pajak, kami merangkum 20 artikel di atas ke dalam sebuah buku. Inilah karya terbaik mereka!

Download buku

 

 


Perguruan Tinggi sebagai Mitra Pemerintah Mendukung Reformasi Perpajakan

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Pajak, sebuah kata yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian dan pembangunan bangsa. Setiap tahunnya, target penerimaan negara semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan negara. Begitu pula dengan pajak, dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Perubahan 2020, sesuai Perpres 72 Tahun 2020 sektor perpajakan mengambil bagian terbesar target penerimaan sebesar Rp.1.404,5. Dengan target tersebut, dapat diartikan bahwa hampir seluruh pembiayaan yang digunakan oleh negara menggunakan uang yang berasal dari pajak. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga mengatasi kemiskinan, hampir semuanya dibiayai oleh pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pemerintah, khususnya bagi otoritas perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semakin besar untuk mengumpulkan penerimaan negara.

Meningkatkan penerimaan negara dan membangun kepatuhan pajak sukarela merupakan tantangan yang besar untuk DJP. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satu bentuknya ialah Reformasi Perpajakan. Sejak tahun 1983, reformasi perpajakan telah dilakukan dan terus bergulir hingga saat ini. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan memiliki 5 pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang–undangan. Untuk mewujudkan dan menjalankan rencana besar ini, tentunya pemerintah tidak bisa sendirian. Bantuan dan dukungan dari semua pihak sangatlah dibutuhkan, salah satunya dari perguruan tinggi. Dengan jumlah 4.615 perguruan tinggi, diharapkan dapat turut serta mendukung upaya reformasi perpajakan.

Peran perguruan tinggi dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia dapat kita implementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pertama, dharma pendidikan, sebagai fungsi utama dari penyelenggaran perguruan tinggi, melalui pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi dapat melakukan pemahaman perpajakan kepada seluruh civitas akademika dan melaksanakan kegiatan literasi pajak. Usaha terkait literasi pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan atau disebut Program Inklusi Kesadaran Pajak yang telah dilakukan DJP. Program Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi adalah upaya DJP menyertakan muatan kesadaran pajak dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Tujuan pelaksanaan Program Inklusi adalah agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku sadar dan taat pajak yang melahirkan budaya patuh pajak di masa mendatang Dilansir dari laman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2019 berjumlah 5,7 juta jiwa. 5,7 juta mahasiswa tersebut merupakan potential taxpayers yang nantinya akan menjadi real taxpayers, sehingga sangat perlu dilakukan upaya pemahaman pajak kepada mahasiswa agar nantinya tumbuh kepatuhan pajak sukarela. Upaya peningkatan pemahaman pajak tersebut dapat dilakukan melalui fungsi pendidikan pada perguruan tinggi. Melalui kegiatan pendidikan pula, perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sadar pajak. Karena sumber daya manusia merupakan pilar dari reformasi perpajakan, sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan sehingga akan terbangun kepatuhan pajak sukarela.

Kedua, melalui penelitian, perguruan tinggi dapat menghasilkan kajian sebagai saran terkait kebijakan yang akan dilakukan pemerintah khususnya dibidang perpajakan.  Salah satu upaya DJP dalam menarik civitas akademika untuk melakukan penelitian dibidang perpajakan ialah melalui penyelengaraan Call For Paper Perpajakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2020. Diperlukan usaha dari segenap perguruan tinggi di tanah air agar jumlah penelitian dapat meningkat khususnya pada aspek-aspek perpajakan. Hal ini diperlukan karena hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat digunakan untuk mendukung pilar reformasi perpajakan proses bisnis dan peraturan perundang-undangan. Perguruan tinggi dapat pula melakukan evaluasi atas kebijakan yang diambil, sehingga regulasi pajak yang ditetapkan dapat memberikan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.

Ketiga, melalui pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan sebagai bentuk pengamalan atas ilmu yang diperoleh untuk pemberdayaan masyarakat khusunya di bidang perpajakan. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam upaya reformasi pajak. Contoh sinergi pemerintah dan perguruan tinggi adalah melalui tax center yang telah ada di banyak perguruan tinggi Indonesia. Tax center ini termasuk salah satu upaya perguruan tinggi untuk melakukan tax inclusive atau pemerataan akses informasi yang sama di seluruh lapisan masyarakat. Melalui tax center, perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah untuk mendukung sistem perpajakan dan membantu pemerintah dalam upaya pembentukan masyarakat inklusi, dimana semua masyarakat merasa dilibatkan dan terlibat sehingga memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang benar. Mahasiswa dapat menjadi agen informasi sebagai jembatan antara Direktorat Jendral Pajak dan masyarakat sehingga tercapai sinergi untuk mencapai target penerimaan.

Dari argumen yang telah disampaikan, terlihat jelas bahwa peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam mendukung reformasi perpajakan. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, tiga pilar reformasi perpajakan berupa sumber daya manusia, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan dapat dioptimalkan. Harapan kami, peran serta perguruan tinggi dapat dimaksimalkan agar reformasi perpajakan bisa tercapai. Mari kita sukseskan reformasi perpajakan demi mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mampu menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Penulis: Reza Meiladi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

 


Penyajak yang Berlayar ke Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
Inilah kelinci percobaan di laboratorium pendidikan

Memamah empat belas tangkai minum sistim-sistim

Sekali sedak kurun waktu dua tahun menggiurkan

Hari berkeping botak sebelum bertahun wisuda

Keluar dari Komputer di dada terpampang gelar-gelar

Membanggakan…hai! tiada lagi generasi santai

Awas!!! Kami generasi muda terbina!

 

Dalam Repelita jadi sasaran kamera utama

Kami janjikan tentang dunia dengan otak dan Ilmu

Tapi jangan salahkan, jika terpasang kepala berita di mass media:

“Seorang pelajar Tewas Kepintaran”

 

Demikian sajak berjudul “Pelajar 2000” karya Kasubdit Penyuluhan P2humas Direktorat Jenderal Pajak, Aan Almaidah Anwar yang ditulis tahun 1983 silam. Kala itu, Aan baru duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Denpasar, Bali. Sajak itu pula yang mengantarkannya masuk dalam enam penyajak terpilih yang karyanya diterbitkan dalam antologi Doa Bali Tercinta yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 1987.

Bagi Aan, sajak yang digubah itu memang sangat berkesan dalam hidupnya. Sebab, ketika antologi itu diterbitkan, Menteri Pendidikan saat itu, Fuad Hassan menuliskan sebuah kalimat khusus untuknya. “Hanya rajawali yang berani terbang tinggi walau sendiri” demikian tulis sang menteri.

 “Kalimat itu sangat mendalam buat saya. Apalagi tulisan itu dipindah ke kanvas kemudian ditempelkan di pintu masuk ruang guru di SMP 1 Denpasar,” kenang perempuan kelahiran Denpasar, 27 Juli 1968 ini saat berbincang dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya Jumat sore (26/5).

Seperti cermin, seni kerap menjadi pantulan dari realitas yang terjadi di tengah kehidupan. Demikian halnya yang Aan rasakan. Sajak “Pelajar 2000” merupakan ungkapan kelelahannya dalam menghadapi mata pelajaran dan bermacam kursus. Barangkali kala itu Aan tak sendiri. Kenyataannya, banyak sekali pelajar yang hari-harinya terperangkap dalam segudang aktivitas belajar yang boleh jadi bukanlah kehendak sendiri, melainkan obsesi orangtua atau bahkan para guru belaka. Mereka ingin anaknya juara, mereka ingin siswa-siswanya menorehkan prestasi bagi segudang prestise sekolah mereka. Untuk mewujudkan itu, terkadang seorang anak harus dijejali dengan berbagai aktivitas pengembangan diri yang sebetulnya bisa merampas masa kanak-kanak mereka yang teramat singkat itu. Entah itu melakoni kursus tari, piano, dan renang, bahasa asing, mengaji, atau kegiatan sejenis lainnya. Jika porsinya sesuai kebutuhan, tentu hal yang baik. Celakanya, tak sedikit orangtua yang lupa bahwa sesuatu yang berlebihan justru akan berbuah petaka.

“Yang saya tulis di puisi “Pelajar 2000” benar terjadi sekarang. Banyak pelajar mati bunuh diri,” kata penggemar sastrawan Mochtar Lubis, Buya Hamka, Kawabata Yasunari, dan Louisa May Alcott ini

Dan sebagai pelampiasan kejenuhannya, kala itu ia berlari ke Pantai Sanur dan Kuta untuk menulis. “Melihat pantai, debur ombak, dan saya menulis saja. Inspirasi mengalir seperti air,” ungkap Aan sembari tersenyum. Pantai merupakan tempat favoritnya. Imajinasinya seakan berlayar tanpa batas.

Sejak kelas dua SD

Sajak “Pelajar 2000”’ adalah satu dari ratusan sajak yang ia tulis. Darah seni menulisnya mengalir dari keluarga sang ayah, Badril Anwar, yang notabene keluarga wartawan. Belum lagi sang bunda, Zuldarmi, yang juga mendukung kecintaannya terhadap dunia literasi.

Kelihaian menulis sudah ia tunjukkan sejak kelas dua sekolah dasar (SD). Aan masih ingat betul, tulisan yang pertama kali dipublikasikan di media adalah sajak “Sakit”. Sajak itu ia tulis saat mengidap penyakit Asmathis Bronchitis, sebagai ungkapan rasa bosannya karena setiap hari harus melahap butiran obat. Berkat dorongan keluarga, karya perdananya itu ia kirim ke Majalah Si Kuncung. Bak gayung bersambut, banyak media yang juga menerbitkan karya-karyanya. Seperti, majalah BoboSuara Karya, dan Bali Post. Aan cilik pun akhirnya dikenal sebagai penulis sajak ternama di Bali.

Puncak kariernya sebagai penulis kecil ia dapatkan saat di bangku SMP, setelah karyanya diterbitkan dalam Antologi Doa Bali Tercinta dan Rindu Anak Mendulang Kasih. Buku kedua juga diterbitkan ulang oleh Balai Pustaka. Di masa itu ia juga kerap diundang sebagai narasumber penggerak sastra remaja di Denpasar.

Ketika dibentuk Sanggar Sastra Cipta Budaya yang menghimpun para pencipta sastra di SMP 1 Denpasar, Aan menjadi ketua sanggar pertama.  ‘Kami  naik angkot keliling sampai ke kabupaten dan  sekolah lain untuk bicara soal sastra,” kenang Aan lagi. Acara tersebut dipandu gurunya, G.M. Soekawidana dan Umbu Landu Paranggi, dari Bali Post.

Beranjak sekolah menengah atas (SMA), ia tetap menciptakan puluhan sajak. Bahkan juga cerita pendek dan cerita bersambung. Karyanya sering menghiasi majalah GadisFemina, Anita Cemerlang, Kartini, Sarinah, Mode, Aneka Ria, Ceria, dan lain-lain. Salah satu sajak yang ia tulis saat SMA misalnya, berjudul “Tembang Ragani”.

“Lengkung klasik di bibir senja merangkai halusinasi. Alangkah damai dunia berpadu dikecup kasih sayang,” seru peraih juara I dan II dari lomba cerpen dan Cerber di Majalah Gadis ini melantunkan sajak “Tembang Ragani”.

Prestasi sastra Aan makin gemilang tatkala ia didapuk menjadi 10 besar pengarang puisi terbaik dalam peringatan Apartheid tahun 1987 yang dihelat oleh United Nation of Information Center PBB.

Lulus SMA, Aan masuk jurusan Budi Daya Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan. Ia pun berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1992. Tiga tahun bekerja sebagai tenaga ahli sertifikat A dan B Analisis Dampak Lingkungan, baru pada tahun 1995 ia  diterima di DJP. Karier pertamanya dimulai sebagai pelaksana di KPP Cakung, Kasubsi di KPP Gambir Dua, Kasi di Kanwil 7, Kanwil Khusus, dan Direktorat Peraturan Perpajakan II. Ketika menjadi Kepala KPP Demak, bersama semangat seluruh kantor, mereka berhasil meraih juara kantor pelayanan percontohan (KPPc)  tingkat Kanwil dan juara II Nasional 2013-2014. Kantornya juga pernah menjadi Juara II Kantor Terbersih di bawah RSUD, berdasar tim penilai pemda Demak.

Bekerja di institusi yang bertanggung jawab pada kelangsungan dapur negara membuat Aan banyak belajar tentang makna melayani dan pengabdian. Ia pun jatuh cinta dan tenggelam dalam pekerjaannya yang baru ini. Kecintaannya pada menulis tetap ia salurkan, seperti ketika ia bertugas di Kanwil Khusus. Ia menulis skenario untuk lomba skenario profil kantor wilayah se-Indonesia. Berbekal pelatihan menulis skenario di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Aan pun membawa Kanwil Khusus keperingkat lima.  “Tapi itu menurut saya bukan nulis, ya. Tidak sesulit menulis,” kilah istri dari Haryo Abduh Suryo Negoro ini.

Saat menjadi kepala KPP Semarang Barat, ia  menuliskan sajak di Aula Cinta, bertuliskan, “Cinta Ada dalam DOA. Tanggung jawab Ada dalam RASA. Pajak Ada dalam DADA”.

“Saya berharap setiap ada acara di sana, kalimat tersebut menggugah mereka untuk sadar pajak,” tambah Aan.

Juli 2016, Aan dimutasi sebagai Kasubdit Penyuluhan P2humas DJP. Sejak awal 2017 tulisannya mulai menghiasi Majalah Pajak. “Saya senang nulis di rubrik Taxlight MajalahPajak ini. Sebelum menulis harus baca dua buku dulu,” tambah perempuan lulusan Magister di Denver University, USA tahun 1992 ini sembari membuka-buka lembar Majalah Pajak di tangannya.

 

“Target utama pajak adalah tercapainya penerimaan pajak. Penerimaan mustahil tercapai tanpa adanya kepatuhan. Tapi kepatuhan belum tentu mencerminkan kesadaran.”

 

Inklusi perpajakan

Saat ini Aan gencar menyosialisasikan inklusi perpajakan untuk mengedukasi generasi muda Indonesia. Tahun 2016, inklusi perpajakan sudah masuk di buku pelajaran Mata Kuliah Wajib Umum untuk Perguruan Tinggi. Bahkan, rencananya pada Juli 2017 mendatang, inklusi perpajakan sudah masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Inklusi perpajakan merupakan program sejak 2014, sinergi antara DJP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek). Sehingga, inklusi perpajakan merupakan estafet program dari pemimpin sebelumnya yang diemban Aan saat ini.

“Konsepnya berjenjang dari sekolah dasar, menengah hingga tinggi. Di tingkat dasar tidak diajarkan hitung-hitungan. Disepakati bahwa inklusi perpajakan adalah konsep berbagi dan keikhlasan. Diharapkan dengan aktivitas simulasi, kecintaan pajak dimasukkan ke semua pelajaran nantinya, ” jelas penerima gelar Certified Mind Therapist dari SBMS Institute di tahun 2016 ini.

Aan menjelaskan, inklusi perpajakan dilatarbelakangi oleh rendahnya rasio pajak Indonesia selama ini. Rasio pajak masih di bawah negara lain. Apabila tahun 2015 lalu rasio pajak masih 10-11%, maka adanya  tim reformasi perpajakan diharapkan meningkatkan rasio pajak menjadi 14-15% kurun waktu 4 tahun ke depan. Melalui inklusi perpajakan, ia berharap kesadaran pajak masyarakat Indonesia kian terbangun sehingga penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

 “Target utama pajak adalah tercapainya penerimaan pajak. Penerimaan mustahil tercapai tanpa adanya kepatuhan. Tapi kepatuhan belum tentu mencerminkan kesadaran. Sehingga awareness perpajakan harus diimbangi pengetahuan untuk terjadinya kepatuhan real,” ia mengutip hasil sebuah penelitian.

“Mengedukasi kesadaran perpajakan bukan hal mudah. Masih banyak PR untuk membangun kesadaran pajak dan harus dipupuk melalui pendidikan sejak dini. Pekerjaan rumah itu adalah tantangan terbesar DJP,” jelas ibu dari Harits Amin Syifa Hanza dan Alma Putri Nashrida ini.

Terakhir, sebelum mengakhiri bincang santai kami, Aan meyakini bahwa “Hidup ini seperti Pola. Setiap masa memilki benang merah ke masa lainnya. Waktu SD, saya pernah ikut Lomba Menulis Pajak. Ga menang, tapi dapat piagam yang ditandatangani Menteri Keuangan waktu itu. Belasan tahun kemudian, saya diterima di DJP.  Sewaktu di Demak, kantor kami mengusung tagline ‘Demak Bersajak (Bersama Sadar Pajak)’. Ga  nyangka sekarang berhadapan dengan inti dari kesadaran pajak tersebut.  Itu membuat saya mikir. Berarti tugas kita itu menemukan tujuan pola hidup ya?” senyumnya mengurai.


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak