Pajak Jatim III Ajak Masyarakat Ungkap Harta Dengan PPS

Pajak Jatim III Ajak Masyarakat Ungkap Harta Dengan PPS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Sebagai salah satu upaya membumikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jember dan KPP Pratama Situbondo menggelar sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertajuk “Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi” di Jember, Jawa Timur (Selasa, 22/3). Lebih dari seratus wajib pajak yang merupakan para pengusaha di Kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso hadir dalam sosialisasi tersebut.

Kepala KPP Pratama Jember Syaiful Abidin mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan kepada peserta. Dalam sambutannya, ia mengimbau kepada para pengusaha agar memanfaatkan PPS dengan sebaik mungkin. Menurutnya, PPS mendorong para wajib pajak agar lebih jujur lagi dalam mendeklarasikan hartanya.

"Bagi para pengusaha agar sebisa mungkin memanfaatkan program ini dengan baik. PPS juga mendorong agar lebih jujur lagi dalam mendeklarasikan harta," terangnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Agustin Vita Avantin yang kerap disapa Vita menyampaikan materi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Vita mengatakan bahwa PPS didukung oleh adanya pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) sehingga DJP telah mengantongi segala data transaksi digital yang ada. Vita menegaskan, "DJP hanya menunggu waktu sampai harta yang belum diungkap akan ketahuan."

“PPS ini merupakan wadah untuk kita patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan pasca Amnesti Pajak. Saat ini pertukaran data otomatis sudah berjalan baik skala nasional maupun dunia. Data tersebut masuk ke DJP. Apabila sudah ikut PPS tidak akan diterbitkan ketetapan sepanjang yang telah dilaporkan sama dengan data yang dipegang DJP,” terang Vita.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, peserta melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa wajib pajak menanyakan tentang klasifikasi harta yang dapat dilaporkan dalam PPS, contoh kasus pengenaan tarif PPS, serta tata cara mengikuti PPS.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur menutup kegiatan dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak di KPP Pratama Jember dan KPP Pratama Situbondo tahun 2021. Vita menyampaikan bahwa hal ini tidak mengurangi apresiasi DJP kepada seluruh wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara.

"Perlu saya infokan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa penghargaan ini tidak mengurangi rasa apresiasi kami terhadap Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara kita," ujarnya.

Usai sosialisasi, KPP Pratama Jember dan KPP Pratama Situbondo menyediakan layanan helpdesk bagi wajib pajak yang hendak berkonsultasi mengenai PPS. Beberapa wajib pajak peserta sosialisasi memanfaatkan layanan helpdesk tersebut untuk menanyakan perihal PPS secara lebih lengkap.

Vita berharap sosialisasi PPS ini dapat memberikan pemahaman serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso.

"Harapan saya banyak dari wajib pajak di Kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso dapat memanfaatkan PPS dengan sebaik mungkin karena program ini akan berakhir pada 30 Juni 2022," pungkasnya.


© 2022 Direktorat Jenderal Pajak