Ikut Kelas, WP Badan Pahami Cara Manfaatkan Super Tax Deduction Vokasi

Ikut Kelas, WP Badan Pahami Cara Manfaatkan Super Tax Deduction Vokasi

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WP Besar) menggelar kelas pajak dengan tema “Super Tax Deduction Vokasi PMK-128/PMK.010/2019” (Selasa 22/2). Nuni Maulidian Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen membuka kelas pajak sdaring yang merupakan agenda rutin edukasi perpajakan dengan tema tertentu yang digelar setiap bulan.

“Dalam mewujudkan misi Indonesia tahun 2045 yaitu menjadi Advanced Economy, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan merumuskan PMK-128/PMK.010/2019 yakni pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto,” ujar Nuni Maulidian saat mengawali kelas pajak Super Tax Deduction. “Sehubungan dengan hal itu, kelas pajak ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Badan mengenai cara memanfaatkan Super Tax Deduction Vokasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nuni menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

“Keberadaan industri mampu menyerap tenaga kerja Indonesia dan berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, dunia usaha dan industri akan terlibat aktif dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga nantinya akan mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia,” terang Nuni.

Dalam sesi paparan materi, Fungsional Penyuluh Pajak Didy sebagai salah satu narasumber menjelaskan mengenai subjek pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas Super Tax Deduction. Didy menjelaskan lebih lanjut kriteria subjek pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang berbasis kompetensi tertentu dengan syarat memiliki perjanjian kerja sama, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto, dan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiscal.

Untuk besaran fasilitas pajak yang diberikan, Didy menambahkan bahwa pemberian pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan hingga paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja/pemagangan atau pembelajaran. Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% tersebut meliputi pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 100%.

Didy juga menguraikan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. “Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS (One Single Submission) dengan melampirkan perjanjian kerja sama dan SKF (Surat Keterangan Fiskal),” terangnya.

Ahmad Rif’an sebagai narasumber kedua melanjutkan penjelasan materi dengan memberikan contoh pembebanan biaya dan penerapannya pada SPT Tahunan wajib pajak. Ahmad mengajak wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Kawan Pajak jangan takut untuk memanfaatkan fasilitas ini karena merupakan hak yang seyogianya dapat diambil,” pungkas Ahmad.


© 2022 Direktorat Jenderal Pajak