Berita

User Rating: 4 / 5

Jakarta, Selasa 15 November 2016

Dalam rangka mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak, DJP menyelenggarakan seminar dengan tema “Membangun Budaya Bangsa melalui Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional” . Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, bertempat di The Sultan Hotel, Jakarta dan dihadiri oleh 200 undangan, yang terdiri dari perwakilan  Ditjen Belmawa, Balitbang Kemendikbud, widyaiswara, dosen Perguruan Tinggi di Jakarta, guru SD, SMP dan SMA, perwakilan dari instansi dan mahasiswa.

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu, Direktur P2Humas DJP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Direktur Pembelajaran, Kemenristekdikti, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemendikbud, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI, Lemhanas, Praktisi Perpajakan, AIPEG dan Praktisi Pendidikan. seminar ini menghasilkan beberapa bahan masukan dalam pengelolaan program edukasi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional, diantaranya:

1. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri dalam berbagai hal, dalam pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, termasuk mandiri dalam fiskal. Hal ini sulit dicapai tanpa penerimaan pajak yang tinggi.
2. Pembangunan Indonesia sebesar 74,6% bersumber dari pajak, 20% APBN untuk pendidikan sehingga diperlukan peningkatan kesadaran pajak agar setiap individu dapat memenuhi kewajibannya sebagai WNI yang secara suka rela mau membayar pajak (wajib pajak).
3. Pendidikan adalah proses pembudayaan yaitu usaha menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi baru yang bersifat memelihara, memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.
4. Kemendikbud, Kemenristek DIKTI, DPR dan Lemhanas mendukung edukasi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari bela negara. Dukungan ini diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

User Rating: 4 / 5

Jakarta, 14-16 September 2015, Hotel Kartika Chandra.

Dalam rangka penyediaan buku pengayaan kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan Workshop Finalisasi Modul Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di hotel Kartika Chandra. Workshop dibuka oleh Direktur P2Humas, Bapak Mekar Satria Utama, dan dihadiri oleh beberapa dosen di perguruan tinggi sebagai kontributor penulisan. 

Dalam Workshop ini dihasilkan draft final buku pengayaan Kesadaran Pajak yang nantinya akan digunakan sebagai literasi untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai buku referensi bagi para dosen dalam mengajarkan nilai-nilai kesadaran pajak pada mata kuliah di perguruan tinggi, yaitu mata kuliah wajib umum (Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama) serta mata kuliah lainnya (sebagai implementasi general education.

Workshop ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya yang dilaksanakan di Jogjakarta pada 27-30 April 2015.

User Rating: 4 / 5

Bogor, 25 Februari 2016

Sebagai salah satu tindak lanjut telah ditandatangi nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak mengadakan workshop Penulisan Materi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Inklusi Kesadaran Pajak pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2016.

Workshop ini dihadiri dan dibuka oleh Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Sanityas Jukti Prawatyani) dan Kasubdit Pendidikan Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Edi Mulyono). Kasubdit Penyuluhan Perpajakan dalam sambutannya menyampaikan bahwa program inklusi kesadaran pajak ini, pada intinya DJP ingin menitipkan nilai-nilai kesadaran pajak kepada para akademisi. Para akademisi diharapkan dapat bersama-sama dengan DJP menabur atau menyemai nilai-nilai kesadaran pajak untuk dapat ditanamkan kepada peserta didik. Karena selama ini pajak hanya dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan pajak, sehingga mahasiswa lain yang tidak mempelajari pajak kurang memiliki pengetahuan yang memadai. Pajak bukan semata-mata merupakan kewajiban, tetapi harus dimaknai sebagai kontribusi seorang warga negara terhadap negara.

Senada dengan Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP, Kasubdit Pendidikan Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kerjasama ini untuk menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini melalui Pendidikan Tinggi. Apabila inklusi kesadaran pajak dilaksanakan secara masif dan terstruktur, maka akan berdampak signifikan terhadap kepatuhan warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beliau juga menyampaikan dalam penyisipan materi kesadaran pajak diharapkan tetap mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan kurikulum dalam buku MKWU.

Dalam workshop yang dilaksanakan di Hotel Salak The Herritage Bogor ini juga menghadirkan narasumber Ketua Tim Kurikulum Pendidikan Tinggi (Endrotomo) dan Guru Besar Universitas Terbuka (Udin S. Winataputra). Peserta yang hadir merupakan pada dosen dari berbagai universitas dan beberapa perwakilan dari  Kementerian Agama serta Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hasil workshop berupa matriks capaian pembelajaran materi kesadaran pajak dalam MKWU. Selanjutnya penyusunan buku MKWU sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan yaitu kelompok penulisan buku Pendidikan Kewarganegaraan, buku Pendidikan Pancasila, buku Bahasa Indonesia, serta kelompok penulisan buku Agama.

Buku MKWU ini nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar utama Mata Kuliah Wajib Umum bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi juga dapat menyediakan buku lain sebagai buku referensi.

User Rating: 4 / 5

Jakarta, 5-8 November 2014, Park Hotel.

Workshop Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Pendidikan yang berfokus pada Penyusunan Materi Pelatihan Guru dilaksanakan di Park Hotel Jakarta, Jalan Di Panjaitan No 57, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340, Indonesia pada tanggal 5 s.d 8 November 2014. Acara ini dihadiri oleh 62 orang peserta yang berasal dari Perwakilan Pengawas dari Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta, Perwakilan dari Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Pusat Perbukuan dan Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dari Kanwil DJP di Jakarta dan Kepala Seksi serta Pelaksana Subdit Penyuluhan Perpajakan.

Dalam sambutannya, Kepala Subdit Kerjasama dan Kemitraan Bapak Agung Budi Wijaya DJP menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu program/kebijakan pendidikan sangat bergantung pada peran para guru.  Oleh karena itu para guru perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran terkait arti penting pajak bagi pembangunan sehingga pada akhirnya dapat menyampaikan pesan penting ini kepada peserta didik.

Hasil workshop kali ini diharapkan dapat segera direalisasikan untuk memberikan inklusi kesadaran perpajakan sejak dini bagi siswa SD, SMP dan SMA. Dengan pembangunan kesadaran perpajakan sejak dini diharapkan agar tercipta warga negara yang memiliki tanggung jawab bernegara yang mengerti dan patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat ikut serta dalam pembangunan Negara Indonesia.