Tanamkan Sadar Pajak, DJP Jaksel I dan Universitas Trilogi Rangkul Gen Z

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Trilogi Ayu Dwidyah Rini membuka Seminar Perpajakan “Literasi Kesadaran Pajak bagi Siswa SMA-SMK dalam Mendukung Minat Wirausaha Gen Z” yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting di Jakarta (Kamis, 10/3). Kegiatan Seminar Perpajakan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Trilogi ke-9 yang diikuti oleh 177 peserta yang terdiri dari siswa SMA/SMK, mahasiswa, dan dosen dari seluruh Indonesia.

“Literasi ini merupakan kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak yang sangat tepat dalam membangun dan mencipatakn ekosistem literasi perpajakan yang ideal. Diharapkan kegiatan ini mampu mewujudkan pemahaman perpajakan secara komprehensif bagi generasi penerus bangsa (Generasi Z),” ujar Ayu dalam sambutannya.

Selanjutnya, Bayu Kaniskha Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Selatan I mengapresiasi Tax Center Universitas Trilogi yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan ini. “Kesadaran pajak penting ditanamkan sejak dini, oleh karena itu Kami berterima kasih kepada Universitas Trilogi atas peran serta dalam mendukung kesadaran pajak,” ujar Bayu.

Novita Dosen Universitas Trilogi selaku moderator memandu seminar yang menghadirkan tiga narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Ketiga narasumber tersbeut adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi Nurul Aisyah Rachmawati dan dua orang Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan I yakni Ari Widodo dan Tobari. 

Pada seminar kali ini, para narasumber memfokuskan tiga topik pembahasan yang relevan dengan Generasi Z. Tiga topik tersbut meliputi peran perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya generasi muda yang taat pajak, literasi sadar pajak bagi wirausaha Generasi Z, dan peran Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung wirausaha Generasi Z. 

Dalam sesi penyampaian materi, Nurul Aisyah menjelaskan bahwa perguruan tinggi berperan dalam mendukung terciptanya generasi muda taat pajak. “Peran strategis Tax Center adalah sebagai mitra DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai pusat informasi dan edukasi perpajakan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,” terangnya.

Selanjutnya, Ari Widodo sebagai praktisi pajak menjelaskan tentang pentingnya literasi pajak yang dimulai dari bangku sekolah. Ari menguraikan bahwa literasi pajak merupakan faktor krusial yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Ia juga menegaskan apabila literasi pajak rendah maka akan berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya.

Tobari menambahkan, “Undang-Undang HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.”

Pada sesi terakhir, moderator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berdialog langsung dengan para narasumber. Terakhir, Novita menutup seminar dengan memberikan kuis interaktif kepada seluruh peserta seminar.


 
Lanjutkan Inklusi Pajak, Dosen UMPRI Ikuti Bimtek Penyusunan RPS

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Perwakilan Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung secara luring di Fakultas Ekonomi UMPRI, Pringsewu, Lampung (Rabu, 2/3).

“Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang arti pentingnya pajak kepada para dosen mitra. Para dosen mitra juga mendapat penjelasan secara detail langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para dosen mitra agar materi kesadaran pajak dapat disisipkan ke materi pembelajaran maupun kurikulum kampus pada Rencana Pembelajaran Semester atau RPS,” terang Meidiantoni Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan tahap kedua dari rangkaian Program Inklusi Kesadaran Pajak sebagai upaya bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam membangun kesadaran pajak melalui pendidikan secara inklusif pada perguruan tinggi yakni UMPRI. Program Inklusi Kesadaran Pajak terdiri dari lima tahapan yaitu rapat koordinasi dan sharing session, bimbingan teknis penyusunan RPS, implementasi RPS, pemantauan atau monitoring, dan evaluasi dalam bentuk implementasi soal inklusi pada soal ujian MKWU yang terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila.

Dalam sesi paparan, Meidiantoni menjelaskan bagaimana memasukkan materi inklusi kesadaran pajak ke dalam RPS MKWU. Mediatoni mengambil contoh penyusunan materi inklusi kesadaran pajak dalam RPS mata kuliah Pancasila, “Salah satu capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu mampu menjelaskan bahwa membayar pajak merupakan pengamalan sila-sila dalam Pancasila.”

Setelah penyampaian penyusunan RPS, Meidiantoni menguraikan tahapan yang akan dilaksanakan selanjutnya dalam tahapan inklusi yaitu implementasi RPS. Tahapan implementasi RPS dibuktikan dengan dokumen RPS yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Selain memberikan materi tahapan inklusi kesadaran pajak dalam MKWU, Mediatoni juga memberikan kesempatan kepada para Dosen MKWU UMPRI untuk berkonsultasi denga para Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai fasilitator inklusi.

“Kami meberikan kesempatan kepada para Dosen MKWU UMPRI untuk berkonsultasi kepada para Fungsional Penyuluh Pajak sebagai fasilitator inklusi apabila ada pertanyaan atau kendala mengenai dalam pelaksanaan tahapan inklusi di UMPRI," pungkasnya.


Lanjutkan Inklusi, Relawan Pajak dan Dosen MKWU UMPRI Ikuti Ini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) Drs. H. Wanawir AM.,MM.,M.Pd. membuka secara langsung Pelatihan Relawan Pajak dan Sharing Session Inklusi Kesadaran Pajak yang diselenggarakan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Ruang 2 Fakultas Ekonomi UMPRI, Pringsewu, Lampung (Jumat, 28/1).

“Kegiatan Relawan Pajak dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sudah berjalan sejak tahun lalu (2021) yang bertujuan memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak pada umumnya dan insan Universitas Muhammadiyah Pringsewu pada khususnya,” ujar Wanawir saat memberikan sambutan. “Melalui kegiatah ini, saya berharap para relawan pajak selalu update dengan mengikuti perkembangan informasi perpajakan terbaru,” imbuhnya.

Pada kegiatan pelatihan relawan pajak tersebut, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai fasilitator inklusi dan narasumber memberikan pembekalan pengetahuan perpajakan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan agar para relawan pajak nantinya dapat mengedukasi dan mengasistensi wajib pajak secara langsung. Selain itu, para relawan juga mendapatkan penjelasan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai salah satu program DJP yang tengah berlangsung saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, UMPRI bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga melaksanakan Sharing Session Inklusi Kesadaran Pajak kepada seluruh dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan relawan pajak. Dalam kegiatan Sharing Session Inklusi, seluruh peserta mendapatkan penjelasan mengenai program Inklusi Kesadaran Pajak yang akan diimplementasikan di UMPRI sebagai salah satu upaya optimalisasi kerja sama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan Tax Center UMPRI mulai dari gambaran umum inklusi, tujuan, tahapan implementasi inklusi sampai dengan evaluasi dan pemantauain pelaksanaan program inklusi oleh perguruan tinggi dan DJP.

“Inklusi Kesadaran Pajak merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada mahasiswa dan dosen untuk melalui materi kesadaran pajak,” terang Meidiantoni Fungsional Penyuluh Pajak.

Medianto menambahkan, “Program Inklusi Kesadaran Pajak pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) diharapkan dapat mencetak mahasiswa unggul, berkarakter serta menjadi generasi sadar pajak sebagai salah satu bentuk cinta tanah air.”


Bangun Generasi Sadar Pajak, Tiga Kampus Kaltara Dukung Inklusi Pajak

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tim Penyuluh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) menyambangi tiga perguruan tinggi mitra inklusi kesadaran pajak di Kalimantan Utara yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Tarakan, Universitas Borneo Tarakan, dan Politeknik Negeri Nunukan (Rabu, 26/1).

"Program Inklusi Kesadaran Pajak ini memiliki visi untuk membangun generasi bangsa yang berkarakter cinta tanah air dan bela negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan bibit penerus bangsa yang tidak lama lagi akan terjun di masyarakat," ujar Fungsional Penyuluh Pajak Kaltimtara Edwin Widiatmoko.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Penyuluh Kanwil DJP Kaltimtara sebagai fasilitator inklusi bersama perwakilan Tax Center, tim akademik, dan perwakilan Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) membahas pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak yang melibatkan peran serta perguruan tinggi dalam menanamkan nilai kesadaran pajak kepada mahasiwa. Tim Penyuluh Pajak menyampaikan bahwa program Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu program kelanjutan dari nota kesepahaman Tax Center yang telah ditandatangani oleh DJP dan perguruan tinggi terkait.

"Kami sangat menyambut baik koordinasi dari Pajak Kaltimtara. Program Inklusi Kesadaran Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pentingnya pajak dan manfaat pajak yang mungkin belum mereka ketahui," ungkap Ketua STIE Bulungan Tarakan Marso.

Tim Penyuluh Pajak juga menjelaskan bahwa inklusi kesadaran pajak pada perguruan tinggi dilakukan dengan mengintegrasikan muatan kesadaran pajak dalam MKWU yang terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan tanpa menambah mata kuliah maupun kurikulum. Tim Penyuluh Pajak juga memaparkan tahapan pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak yang diawali dengan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan tahapan bimbingan teknis penyusunan RPS kepada Dosen MKWU, implementasi penerapan RPS, pemantauan dalam bentuk sit-in, dan evaluasi implementasi penerapan RPS.

“Koordinasi atau sharing session ini merupakan langkah awal kita dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Ke depannya, Kanwil DJP Kaltimtara sangat terbuka apabila Perguruan Tinggi ingin mengajak bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya,” pungkas Edwin.


© 2022 Direktorat Jenderal Pajak