• Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Jakarta Ikuti Sosialisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Inklusi Kesadaran Pajak
  • Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Jakarta Ikuti Sosialisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Inklusi Kesadaran Pajak
  • Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Jakarta Ikuti Sosialisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Inklusi Kesadaran Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Serpong, 21 Agustus 2018. 
Bertempat di Lecture Theatre PK Ojong-Jakob Oetama Tower, Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Lembaga Layanan Pendididkan Tinggi Wilayah III Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan pada April 2018.
LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang sebelumnya mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah kerja masing-masing. LLDIKTI merupakan ujung tombak pelayanan pendidikan tinggi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr M. Samsuri, MS, yang sebelumnya diawali dengan sambutan selamat datang dari Rektor UMN, Dr. Ninok Leksono.
Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang perlunya pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.
Dalam sosialisasinya, DJP yang diwakili oleh Dr. Sriadi Setyanto, S.E., M.A dan Ary Festanto, S.E., M.T memaparkan tentang overview perpajakan di Indonesia serta peranan perguruan tinggi dalam pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Dalam paparannya, Dr Sriadi menjelaskan bahwa DJP berupaya mengedukasi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan berusaha mempengaruhi perilaku positif wajib pajak untuk taat pada peraturan pajak. Salah satu sasaran edukasi pajak adalah calon wajib pajak yang masih dalam usia sekolah sebagai calon wajib pajak di masa depan.  Di sinilah peran kerja sama DJP dengan perguruan tinggi dalam mengedukasi calon wajib pajak melalui muatan kurikulum sadar pajak yang telah diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum. Lebih lanjut, Ary Festanto menyampaikan urgensi pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswa. Untuk itu peranan pimpinan perguruan tinggi dan dosen sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran materi kesadaran pajak di perguruan tinggi.
Hal ini juga telah tertuang dalam Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 484/B/SE/2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan succes story pembelajaran kesadaran pajak di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI KKG) yang telah melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak pada TA 2017/2018. Paparan disampaikan oleh Ketua Prodi Akutansi, Carmel Meiden serta Ketua Tax Center, Amelia Sandra. Pembelajaran diawali dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pemilihan bahasan yang dapat diintegrasikan muatan kesadaran pajak, penyiapan slide, pemilihan metode pembelajaran, penyiapan soal serta penilaian hasil belajar. Dalam proses pembelajarannya akan diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Sebagai salah satu sumber referensi penyusunan RPS akan menggunakan bahan ajar MKWU terbitan Kemeristekdikti, sesuai Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. 
Dalam sesi penutupan, Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr. Ir. Illa Sailah, M.S menyampaikan bahwa kerjasama yang sudah terjalin baik hendaknya ditindaklanjuti dengan pembentukan 50 dosen champion  yang akan menjadi acuan bagi perguruan tinggi di wilayah  LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam melakukan transfer of knowledge pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswanya. Selain itu beliau juga tertarik dengan tata kelola riset yang akan dikembangkan oleh DJP dan agar bisa disinergikan dengan kebutuhan perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat memberikan masukan tentang tatakelola pajak melalui hasil riset. (Mudzakkir)


 
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja
  • Ditjen Pajak Gelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tanjung Pandan, 18-20 April 2018.

Direktorat Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu hingga Jumat, (18-20 April 2018).

Acara yang bertema Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Pengembangan Riset dan Praktek Kerja di Lingkungan DJP ini dibuka Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Aan Almaidah Anwar. Dalam sambutannya, Aan mengatakan lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

“Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, DJP telah bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk memasukkan muatan kesadaran pajak dalam pembelajaran kepada peserta didik pada jenjang dasar, menengah dan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar nilai-niai kesadaran pajak dapat disampaikan sejak usia dini. Diharapkan dalam 20-30 tahun mendatang akan lahir gerasi bangsa yang sadar dan taat pajak,” kata Aan.

Lebih lanjut Aan mengatakan, keberadaan riset di Direktorat Jenderal Pajak telah ada sejak dulu. “Sebenarnya riset memang sudah dari dulu ada di Ditjen Pajak menjadi secuil kepingan kecil di salah satu fungsi Direktorat P2humas. Riset yang ada disini dalam tugas dan pokoknya adalah menerima permohonan ijin riset mahasiswa baik tingkat sarjana, maupun pasca sarjana. Kemudian ini berkembang, ada salah satu subdit pada Ditjen Pajak yang terkait riset yaitu subdit analisis dan pengkajian dampak di Direktorat Potensi dan Kepatuhan Perpajakan dan juga pejabat setingkat eselon II yaitu tenaga pengkaji,” ungkapnya.

Aan mengemukakan, riset di lingkungan DJP tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari pendekatan dalam menumpuhkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan masyarakat peneliti melalui kegiatan riset bertema perpajakan. “Diharapkan nantinya akan memberikan banyak literasi tentang perpajakan dari hasil riset-riset tersebut. Untuk itu, riset di lingkungan DJP harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan organisasi,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pegawai lintas unit vertikal DJP diantaranya perwakilan Direktorat P2humas, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Intelijen Perpajakan, Sekretaris Direktorat Jenderal, perwakilan Kantor Wilayah dan KPP. Peserta selanjutnya dibagi dalam 6 kelompok kerja yang mempunyai tugas masing-masing sesuai kompetensi peserta.

Kegiatan lokakarya ini diawali dengan pengayaan materi dari beberapa narasumber yaitu Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Perwakilan Perguruan Tinggi (Binus-Jakarta), Bidang P2humas Kanwil DJP Jakarta Timur dan Kanwil DJP Sumbar Jambi. (HP/*)


Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 27 November 2017

Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan 37 perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Acara yang bertajuk “Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi” ini juga dihadiri oleh perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia.

Berlokasi di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (27/11/2017). Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Ibu Aan Almaidah Anwar mengatakan acara ini merupakan bentuk sosialisasi kepada para akademisi. Acara ini menekankan pentingnya pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan oleh seluruh Kanwil DJP di Indonesia. Diharapkan tahun depan pembelajaran kesadaran pajak dapat diimplementasikan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

 


  • Bangun Inklusi Kesadaran Pajak, Ditjen Pajak Didik Fasilitator

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Yogyakarta, 26-28 Februari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengadakan Training of Trainer (Tot) Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta mulai Senin sampai Rabu (26-27 Februari 2018).

“Kami berpendapat Training of Trainer ini adalah sekadar judul. Sebenarnya amanah yang disandang sekarang adalah sebagai fasilitator,” kata Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Perpajakan Ditjen Pajak Aan Almaidah Anwar saat melaporkan kegiatan.

Menurut Aan, kegiatan ini akan mengarahkan fasilitator agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang program inklusi kesadaran pajak. Juga agar mereka mempunyai keterampilan dalam mengintegrasikan muatan kesadaran pajak dalam pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi.  “Ia harus mampu bekerjasa sama dengan dosen yang nantinya akan mengajar mahasiswa,” kata Aan.

Dalam acara ini, 99 fasilitator yang hadir merupakan fasilitator yang pernah mengikuti kegiatan ToT di tahun lalu, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan  dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak di seluruh Indonesia, dan peserta baru yang akan memberikan tambahan energi dalam kampanye inklusi kesadaran pajak yang dilakukan Ditjen Pajak.

Inklusi kesadaran pajak merupakan program utama Ditjen Pajak dalam menanamkan budaya sadar pajak sejak dini melalui pendidikan agar menjadi salah satu karakter generasi bangsa di masa yang akan datang.


  • Pajak Bertutur Pecahkan Rekor Muri

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta 11 Agustus 2017.

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, Direktorat Jenderal Pajak menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi Pajak Bertutur secara Serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara di aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Jumat siang, 11/8).

Dalam acara Pajak Bertutur ini, Menkeu RI Sri Mulyani memberikan kuliah umum dan lakukan tele-conference langsung kepada peserta Pajak Bertutur di sebelas tempat Perguruan Tinggi di Indonesia. Di Kantor Pusat Ditjen Pajak sendiri, acara Pajak Bertutur diikuti oleh 355 mahasiswa perwakilan dari UI Fakultas Vokasi, UI Fakultas Psikologi, Binus, Perbanas, Stiami, dan PKN STAN, disamping tamu-tamu undangan lainnya seperti dosen, guru, pengamat perpajakan, pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak.   

Pagi harinya, Menkeu RI telah adakan tele-conference kepada siswa-siswi di SD Ende, SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Pajak Bertutur yang juga merupakan acaraKick Off "Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan" ini ditujukan untuk ciptakan wajib pajak yang patuh dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Selain itu, Ken menungkapkan seminggu sekali pegawai pajak akan mengajar di sekolah-sekolah secara gratis. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menerangkan bagaimana itu mengurus keuangan negara terutama kepada para mahasiswa agar tumbuh kesadaran pajaknya. Sri Mulyani menerangkan bahwa para pendiri bangsa kita telah membawa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. "Itu artinya tidak menjamin Indonesia tetap merdeka, estafet ada di tangan kita agar Indonesia tetap bersatu dan merdeka," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat baru merdeka, penduduk Indonesia mencapai 70 juta orang. Kini Indonesia penduduknya 257 juta orang dan termasuk dalam negara G-20 middle income country dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 69,55, dengan ekspetasi umur hidup 70,9 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,95 tahun, harapan lama sekolah 12,72 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.10.420.000,-.

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggaran pendidikan tetap dijaga 20 persen dengan alokasi Rp.426,7 miliar. Yang memprihatinkan adalah di bidang sains, reading, matematika posisi Indonesia masih di urutan 62 dari 69 negara. Selain itu, gap penyediaan infrastruktur Indonesia masih rendah. Infrastruktur itu mulai dari penyediaan air bersih dan sarana sanitasi limbah kotor, contoh Sri Mulyani.

Saat ini Tax Ratio Indonesia jika termasuk dihitung didalamnya penerimaan dari SDA, migas, dan pertambangan adalah 11,5% dari PDB. Butuh investasi di berbagai sektor yang dibiayai oleh pajak jika ingin tingkatkan daya saing pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dapat membiayai berbagai sektor untuk tingkatkan daya saing bangsa, Sri Mulyani perkirakan di tahun 2045, Indonesia bisa masuk negara berpengaruh ke-5 terbesar se-dunia dengan jumlah penduduk 309 juta, 52% penduduknya usia produktif, 75% tinggal di kota, dan dengan USS29.300 pendapatan perkapita.


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak