• Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!
  • Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!
  • Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!
  • Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!
  • Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!
  • Bersama Satu Pena, Ditjen Pajak selenggarakan Young Literary Forum:Muda Menulis!

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

(Yogyakarta, 8/12/2018) Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat dan sadar pajak sekaligus untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan kegiatan literasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Asosiasi Penulis Indonesia Satupena mengusung acara Young Literary Forum:Muda Menulis! Bertempat di Pusat Budaya Natan Art Space, Kotagede, Yogyakarta, acara ini dihadiri oleh 78 penulis yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk berdiskusi mengenai aspek perpajakan bagi penulis.

Acara dilangsungkan dengan narasumber perpajakan Aan ALmaidah Anwar, selaku Kasubdit Penyuluhan Perpajakan dan Anggrainy, selaku Kepala Seksi Pajak Penghasilan OP. Selain kedua narasumber dari DJP, workshop tersebut juga menggandeng 4 orang penulis berbakat Indonesia, di antaranya Dr. Nasir Tamara, penulis buku “revolusi Iran” yang juga merupakan ketua asosiasi penulis Indonesia SatuPena, Irwan Bajang, Dyah Merta dan Hasta Indriyana. Dr Max Lane, pengajar yang juga merupakan penerjemah karya masterpiece penulis kebanggan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, juga turut hadir dan menjadi salah satu panelis dalam kegiatan tersebut.

Dr. Nasir Tamara, yang juga merupakan tuan rumah pada forum tersebut, memaparkan pentingnya peran ekosistem penulisan pada kesuksesan seorang penulis. Beliau menuturkan bahwa agar seorang penulis dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari karya yang ditulisnya, networking dengan seluruh bagian dari ekosistem penulisan, baik dari sisi editor, penerbit, penerjemah, kritikus dan lain sebagainya harus dibangun. “Nah, salah satu bagian dari ekosistem penulisan ini adalah dari perpajakan, karena menurut Undang-Undang, semua penulis yang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak kena Pajak wajib membayar pajak,”tambahnya.

Aan Almaidah Anwar selaku salah satu narasumber materi aspek perpajakan bagi penulis memaparkan kepada para peserta forum mengenai peran pentingnya pajak dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali para penulis. “Membayar pajak itu seperti sedekah ke negara, dan keikhlasan bersedekah, walaupun sedikit, biasanya akan memicu datangnya rejeki kepada pemberi sedekah”, tutur beliau di hadapan para penulis muda. Selain itu, beliau juga menawarkan untuk melibatkan para peserta dalam kegiatan bedah buku yang secara rutin diselenggarakan oleh Direktorat P2Humas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, kepada para penulis muda agar dapat lebih berkembang dan berkarya.

Materi mengenai aspek pajak penghasilan bagi penulis yang disampaikan oleh Anggrainy dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, ternyata mendapatkan atensi penuh dari para peserta. Beberapa pertanyaan mengenai bagaimana menghitung dan membayar pajak penghasilannya sebagai penulis dilontarkan dengan antusias oleh peserta, termasuk mengenai kontroversi pengenaan pajak penghasilan yang dialami oleh seorang penulis beken, Tere Liye, beberapa waktu lalu. Sebelum menutup acara, Aan menghimbau para penulis untuk ikut membantu pemerintah menjadi agen edukasi kepada masyarakat agar menjadi sadar dan taat pajak melalui goresan pena masing-masing. (ayoe)


 
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak
  • UGM menggaet DJP dalam Inklusi Kesadaran Pajak

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Yogyakarta, 22-23 Januari 2019, pagi yang cerah di awal tahun 2019 dikala jalan di lingkungan kampus kerakyatan masih lengang karena mahasiswa sedang menjalani masa liburan semester. Fakultas FIlsafat Universitas Gadjah Mada sudah bergerak serentak bersama para dosen untuk mempersiapkan perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) semester genap tahun ajaran 2018/2109. 

Bertempat di ruang Persatuan Gedung Notonagoro Fakultas Filsafat UGM, para dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum dilingkungan UGM beserta para Guru Besar berkumpul untuk menyatukan langkah dalam menyongsong proses pembelajaran MKWU di semester genap tahun ajaran 2018/2019. Acara bertajuk Workshop Pembekalan Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Gadjah Mada, Updating Pendidikan Pancasila, Inklusi Kesadaran Pajak dan Anti Korupsi Tahun 2019 diikuti kurang lebih 70 dosen dan guru besar dilingkungan UGM. 

Acara ini diinisiasi oleh Fakultas Filsafat bekerjasama dengan Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dibuka langsung oleh Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa begitu banyak persoalan bangsa dari persoalan radikalisme, integrasi hingga hoax yang kuat mengemuka. Oleh karena itu, menurutnya, untuk menepis banyak persoalan tersebut perlu digalakkan kembali pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), apalagi dengan dipusatkannya pembelajaran MKWU di Fakultas Filsafat akan membentuk karakter persatuan dan ke-Indonesiaan yang lebih kuat karena akan multidisipliner dalam keilmuan dari berbagai Fakultas yang ada di UGM. 

Acara yang dilaksanakan dalam dua hari tersebut diisi oleh para pemateri yang sangat kompeten dibidangnya. Dari Kementerian Riset dan Teknologi menampilkan Drh. Sirin Wahyu Nugroho, Kasubdit Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran yang membahas tentang kebijakan Kemenristekdikti tentang penyelenggaraan MKWU di Perguruan Tinggi. Kemudian pada sesi siang di hari pertama diisi dengan diskusi panel oleh Prof. Dr. Kaelan, M.S. yang menyampaikan tentang Pancasila dalam Kajian Akademik yang dilanjutkan oleh Dr. Rizal Mustansyir yang menyampaikan tentang Buku Acuan Pembelajaran MKWU DIKTI dan Cara Penggunaannya, diskusi dipandu oleh moderator Prof. Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., Ph.D., of Arts. 

Hari kedua, acara diisi dengan materi yang tidak kalah menarik. Sesi pertama diisi dengan paparan tentang Nilai-nilai Pancasila, dan strategi penyampaiannya melalui Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh Yudi Latief, M.A. Ph.D., pakar Pancasila yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, acara dimoderatori oleh Dr. Heri Santoso Kepala Pusat Studi Pancasila UGM. 

Sesi kedua diisi dengan sharing oleh Sanityas Jukti Prawatyani, Ak., M.B.T., Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sesi ini disampaikan tentang perjalanan dari awal mula konsep Inklusi Kesadaran Pajak hingga terwujudnya buku-buku materi Kesadaran Pajak yang diinklusikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum yang saat ini digunakan untuk salah satu pedoman pembelajaran kepada mahasiswa di perguruan tinggi dimana salah satunya adalah peran para dosen MKWU di Fakultas Filsafat UGM dalam mewujudkan Inklusi Kesadaran Pajak melaluai MKWU hingga ditunjuknya UGM sebagai salah satu Kampus Piloting Pengajaran Kesadaran Pajak dalam MKWU. Acara dimoderatori oleh Moh. Fuad S.T., M.T., Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP D.I. Yogyakarta. 

Hari kedua workshop diakhiri dengan penyampaian Muatan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi oleh Dr. Oce Madril, S.H., M.A., dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM dengan moderator Dr. Hastanti Widy Nugroho. 

Dalam acara yang berlangsung selama dua hari ini juga menampung aspirasi, masukan dan saran dari para dosen terkait pelaksanaan pembelajaran MKWU yang telah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 yang telah berakhir untuk menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran MKWU disemester berikutnya, termasuk evaluasi atas materi inklusi kesadaran pajak yang sudah mulai dilakukan pembelajaran pada semester ganjil. 

Diharapkan dari acara ini bisa menjadi bahan perbaikan dari semua sisi atas pelaksanaan pembelajaran MKWU yang diharapkan bisa membentuk karakter mahasiswa yang mengamalkan Pancasila, cinta tanah air dan bangsa serta memiliki kesadaran pajak ketika sudah masuk kedalam dunia kerja setelah lulus dari UGM.  (Moh. Fuad)

#inklusikesadaranpajakugm  #ugm #mahasiswasadarpajak #jogjaistimewa #kanwildjpdiy

 


  • Tingkatkan Fungsi Riset, Ditjen Risbangdikti Sambut Tawaran Kerjasama Ditjen Pajak
  • Tingkatkan Fungsi Riset, Ditjen Risbangdikti Sambut Tawaran Kerjasama Ditjen Pajak
  • Tingkatkan Fungsi Riset, Ditjen Risbangdikti Sambut Tawaran Kerjasama Ditjen Pajak
  • Tingkatkan Fungsi Riset, Ditjen Risbangdikti Sambut Tawaran Kerjasama Ditjen Pajak
  • Tingkatkan Fungsi Riset, Ditjen Risbangdikti Sambut Tawaran Kerjasama Ditjen Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 26 September 2018. Bertempat di Gedung II BPPT Lt 19, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti (Risbangdikti), menerima kunjungan Tim Pengembangan Riset Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kunjungan ini dimaksudkan sebagai diskusi awal dalam rangka menyamakan pemahaman dan menggali gagasan-gagasan yang akan menjadi ruang lingkup kerjasama. Acara langsung dipimpin oleh Sekretaris Direktur Jenderal Risbangdikti, Prakoso yang didampingi oleh Kabag HKLI, Syarif Hidayat.

Dalam sambutannya, Prakoso menyampaikan apresiasi atas tawaran kerjasama dari DJP dan siap mendukung. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan sekilas tentang riset yang dikelola oleh Risbangdikti, anggaran riset, pembiayaan riset, dan lain-lain. Saat ini, Risbangdikti mengelola riset berbasis out-put, sehingga riset benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Untuk memberikan gambaran besar tujuan kerjasama, Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan Ary Festanto, menyampaikan sekilas tentang maksud, tujuan, ruang lingkup dan capaian program inklusi kesadaran pajak. Pada kesempatan itu disampaikan juga peranan riset dalam menumbuhkan kesadaran pajak bagi peneliti dan masyarakat luas. Bagi peneliti, pendalaman materi riset perpajakan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan sehingga akan mampu menumbuhkan kesadaran pajak bagiperisetnya. Sementara itu, riset perpajakan yang dihasilkan akan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan akan memperkaya literasi perpajakan bagi masyarakat luas.

"Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan diharapkan dapat mendorong banyak riset-riset tentang perpajakan sehingga literasi tentang pajak akan meningkat. Dengan riset tentang pajak, periset pun dapat memahami pajak. Hal ini dapat terwujud jika riset dan pengembangan perpajakan mendapatkan pengarusutamaan melalui penambahan kuota dan tema-tema riset untuk penelitian terkait pajak", papar Ary.

Menurut data Ditjen Risbangdikti, selama tahun 2014 sampai dengan 2018 terdapat 200 riset perpajakan yang didanai dari Ditjen Risbang. Dari jumlah tersebut, 180 riset sudah selesai, dan ini adalah riset dosen. Tahun 2018 terdapat 80 riset yang mengambil tema pajak. Prakoso mengharapkan agar hasil riset perpajakan yang sudah ada dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan, sehingga diperlukan dorongan agar hasil riset dapat segera ditindaklanjuti oleh pengguna. "Diharapkan ada surat implementasi dimana perlu dorongan dari pengguna atau penyelenggara riset agar diterapkan hasil riset tersebut. Hal ini dikarenakan dalam birokrasi, masuknya sulit. Diharapkan ada akses sehingga hasil riset dapat diterapkan".

Agar hasil riset dapat diimplementasikan, maka tema riset harus sesuai dengan kebutuhan DJP. Dengan kerjasama, riset dapat diidentifikasi topiknya sehingga hasilnya bisa menjadi bahan rekomendasi perumusan dan evaluasi kebijakan. "Bisa dikenalkan topiknya dengan kebutuhan DJP agar dapat diterapkan hasil penelitian dimaksud." jelas Wangsit dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP).

Prakoso menambahkan bahwa Ditjen Risbangdikti dapat membantu penguatan isu perpajakan melalui riset yang diagendakan oleh Ditjen Risbangdikti. “Riset bisa dilakukan berdasarkan kompetisi dari proposal yang diunggah dosen yang memiliki keilmuan atau riset melalui penugasan. Riset mengenai pajak bisa juga ditugaskan ke Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro yang memang memiliki keunggulan di bidang sosal humaniora.”, demikian jelas Prakoso.

Beberapa masukan dari hasil diskusi tersebut antara lain pihak Ditjen Risbangdikti meminta agar hasil riset perpajakan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan sehingga riset ada manfaatnya. Selain itu, harga barang yang dijual sebaiknya sudah nett dengan pajak, sehingga pengeluaran yang dibayar masyarakat sesuai dengan harga yang tertera tanpa ada tambahan PPN. Untuk research and development (RnD) diharapkan meningkat di Indonesia, sehingga ada transfer of  technology dan knowledge, tidak hanya penggunaan labour saja. Ada penelitian di Indonesia namun tidak ada izinnya. DJP dan Risbangdikti dapat bersama-sama melakukan assessment untuk penelitian sesuai kompetensi. Dalam Perjanjian Kerja Sama nanti, hal ini bisa dikuatkan.

Zaldi Haris, selaku pengelola Tugas Belajar di DJP, menyampaikan perlunya riset terhadap perilaku atau persepsi masyarakat terkait pajak. “Pandangan masyarakat Indonesia, Jepang dan Singapura tentang pajak itu berbeda-beda. Ini bisa menjadi penelitian.” Jelas Zaldi. Selain itu, Zaldi juga memberi masukan tentang kerjasama riset di Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus mulai mempertimbangkan keterlibatan SDM peneliti Indonesia, termasuk dalam hal publikasi dan data-data risetnya.

Sebagai penutup acara, Prakoso menyampaikan bahwa persepsi masyarakat tentang pajak sangatlah penting, karena resources (alam) kita yang semakin sedikit. Saat ini masyarakat berpikir bahwa pajak tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama penelitian. Sehingga jika persepsi masyarakat tentang pajak berubah, maka tugas DJP tinggal mengajarkan bagaimana cara menghitung dan membayar. [ziponari]


  • Dewan Pengurus Daerah Tax Center terpilih di Kanwil DJP Sumatera Utara
  • Dewan Pengurus Daerah Tax Center terpilih di Kanwil DJP Sumatera Utara
  • Dewan Pengurus Daerah Tax Center terpilih di Kanwil DJP Sumatera Utara

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Medan, 24 Januari 2019. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Tax Centre Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Sumatera Utara (ATPETSI Sumut) 2019-2022 terpilih dalam rapat yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut 1 di Jalan Sukamulia, Medan, Kamis (24/ 1). Pertemuan yang diprakarsai Kanwil DJP Sumut 1 bersama Sumut 2 tersebut diikuti oleh semua Tax Centre yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Sumut 1 dan Kanwil DJP Sumut 2. Adapun Tax Center yang berada di bawah naungan Sumut 1 yakni USU, Universitas Harapan, UMSU, Universitas Panca Budi, Universitas HKBP Nommensen Medan, dan Universitas Methodist Indonesia (UMI). Sedangkan Tax Centre yang ada di wilayah Kanwil DJP Sumut 2 yakni STIE Muhammadiyah Asahan, STIE Bina Karya Tebingtinggi, STIH YNI Pematangsiantar dan Tax Centre Dell University. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayahan dan Hubungan Masyarakat (Kabid P2Humas) Kanwil DJP Sumut 1 Medan Dwi Akhmad Suryadidjaya dalam sambutannya pada saat membuka pertemuan mengharapkan ATPETSI bisa berperan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengingat kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi masih tinggi. Pada rapat tersebut juga dibahas program "Relawan Pajak" yang akan melibatkan mahasiswa di Sumut yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini setelah tahun lalu diterapkan di Pulau Jawa. Pada pertemuan itu terpilih pengurus DPD APTEISI Sumut periode 2019-2022. Adapun pengurus terpilih yakni Ketua Januri (UMSU), Wakil Ketua I Indra Efendi Rangkuti (USU), Wakil Ketua II Suardi (STIE Bina Karya), Sekretaris Nina Andriany Nasution (Panca Budi) dan Bendahara Syamsul B.Arifin (Universitas Harapan) Medan. Wakil Ketua I Indra Efendi Rangkuti, Kamis malam menginformasikan, pengurus yang terpilih direncanakan dilantik pertengahan Februari 2019 oleh Ketua Umum DPP ATPETSI M Darussalam. Ditambahkannya, DPD ATPETSI Sumut merupakan yang keenam terbentuk di Indonesia sejak Munas DPP ATPETSI digelar 7-9 Agustus 2018 yang menetapkan M Darussalam sebagai Ketua Umum DPP ATPETSI.


  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP
  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP
  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP
  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP
  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP
  • Serahkan 24 Mahasiswa Magang, Binus Jalin Kerja Sama Dengan DJP

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

[Jakarta, 10 September 2018]. Bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 5 Gedung Marie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak menerima penyerahan 24 mahasiswa internship dari Bina Nusantara University (Binus University) yang langsung dilakukan oleh Ketua Program Internship, Fredy Jingga. Kegiatan internship ini ditujukan  untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keilmuannya kepada masyarakat dan institusi tempat magang sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja.

Dalam laporannya, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Aan Almaidah Anwar menyampaikan  bahwa DJP bersama Binus University telah memulai diskusi dalam pengelolaan internship sejak 2017 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis. “Alhamdulillah pengelolaan internship bagi mahasiswa Binus di lingkungan DJP dengan konsep link and match dapat terwujud untuk pertama kalinya pada 2018 ini”.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan dari Bina Nusantara University yang telah merespon dengan baik ajakan DJP untuk melaksanakan program internship antara DJP-Binus University. Dengan program internship ini DJP memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mempelajari proses bisnis DJP, belajar tentang perpajakan serta memberikan karya terbaik bagi masyarakat melalui inovasi yang dihasilkan  bersama-sama dengan tim IT DJP mengembangkan layanan berbasi IT. Ditambahkan beliau, bahwa program internship ini juga merupakan salah satu inisiatif strategis dalam program inklusi kesadaran pajak yang sedang dijalankan oleh DJP.

Fredy Jingga, selaku Head of Partnership & Internationalization Program, menyampaikan bahwa enrichment program yang disebut dengan internship ini telah jalankan sejak tahun 2014. “Setiap semester kami mengirim kurang lebih 3000 mahasiswa per semesternya. Pada Februari nanti kami mengirimkan 5000 mahasiswa, yang tidak hanya berasal dari jurusan Sistem Informatika saja, namun juga jurusan lainnya seperti sastra, akuntansi, edukasi, dll.”, demikian papar Jingga. Binus University menerapkan program 3+1 , yaitu program di mana mahasiswa bisa kuliah selama 3 tahun dan 1 tahunnya internship dalam bentuk kuliah di luar negeri dengan universitas partner, riset bersama dosen, melakukan bisnis sendiri dengan dibantu dari e-book Communication Centre atau kerjasama dengan masyarakat atau perusahaan. “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan DJP kepada Binus University dalam mengelola internship ini dan kami juga menunggu kegiatan kolaborasi dalam bentuk lainnya, seperti DJP akan melakukan program sosialisasi kepada mahasiswa. Binus University selalu terbuka untuk semua kegiatan yang membantu Republik Indonesia ini”, ungkap Jingga.

Untuk memberikan gambaran tentang pengembangan IT di lingkungan DJP, Iwan Juniardi selaku Direktur Teknologi dan Tranformasi Informasi (TTKI) memaparkan visi pengembangan IT DJP,yaitu menjadikan Teknologi Informasi sebagai penggerak (driven) untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang handal dan dapat di percaya. Sedangkan misi pengembangan IT adalah; 1) menyediakan layanan perpajakan yang mudah, murah, cepat, anam, nyaman, dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk menjamin efektifitas pengambilan keputusan.

“Saya berharap dengan adanya kerjasa sama antara Dirjen Pajak dengan Binus University dapat membantu kami dalam implementasi dan pengembangan sistem yang ada pada DJP, agar sistem yang dimiliki oleh DJP dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh segala lapisan masyrakat, selain itu juga dapat membantu mengembangkan aplikasi kami agar semakin membaik dan terbaharui ke depannya”. Ungkap Iwan Juniardi. Yang menarik dari paparan beliau adalah digunakannya istilah-istilah yang terkesan lokal dalam memberi nama proyek IT, seperti CORO (Consolidated Report) CENDOL (Centralized Data for Online Analytic) dll.

Dalam Program internship DJP-Binus University 2018 yang berlangsung selama enam bulan ini (September 2018-Februari 2019), terdapat 23 mahasiswa dengan latar belakang keilmuwan; Accounting Information Systems, Mobile & Application Technology, Information System dan Teknik Informatika. Peserta intership pada ini akan ditempatkan di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan (2 orang), Direktorat Transformasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi (6 orang) dan Direktorat Teknologi Infomasi Perpajakan (15 orang).

Selama masa internship, mahasiswa akan diberikan pembekalan kesadaran pajak, pengetahuan dan ketrampilan dasar kewajiban perpajakan dan membantu pengembangan sesuai tugas dan fungsi di masing-masing direktorat.

Salah satu tusi direktorat penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat adalah memberikan layanan ijin riset dan praktek kerja lapangan [internship] kepada peserta didik baik pada jenjang sekolah menengah atas maupun pendidikan tinggi. Menurut Ary Festanto, Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan, di masa mendatang, program internship di DJP ini akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak perguruan tinggi dan dari berbagai latar belakang keilmuan. Pada 2019, DJP akan memberikan layanan kepada mahasiswa yang berminat melakukan riset dan magang di unit kerja DJP dengan mengajukan permohonan secara on-line melalui laman edukasi.pajak.go.id.

Dalam acara serah terima ini, delegasi Binus University terdiri dari: Fredy Jingga, S.Kom., M.MSI, (Head of Partnership & Internationalization Program), Anderes Gui, Ph.D, (Head of Program Accounting Information Systems), Jurike V. Moniaga, S.Kom., M.T, (Enrichment Program Coordinator), Ratna Sari, S.Kom., M.MSI,  (Program Coordinator), Teddy Indira Budiwan, S.Psi., M.M, (Career Manager), Masyita Rahayuputri (Internship Staff) dan Yana Andriani (Corporate Relation Staff)

Selamat datang di era baru pengelolaan riset dan magang di DJP.[arysuta]


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak