• Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset
  • Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset
  • Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pendekatan penegakan hukum, layanan wajib pajak, serta edukasi wajib pajak dan masyarakat. Salah satu kegiatan edukasi yang telah dilakukan adalah mengelola program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan, yaitu integrasi muatan kesadaran pajak dalam proses pembelajaran kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Untuk itu Kementerian Keuangan sedang dan telah melakukan kerjasama untuk mendukung program inklusi dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia. Program ini merupakan sebuah investasi dengan tujuan jangka panjang untuk membangun masa depan perpajakan Indonesia yang lebih baik. Riset dan pengembangan menjadi salah satu inisiatif karena melalui pendekatan riset akan dihasilkan kajian-kajian perpajakan yang memperkaya literasi perpajakan sehingga memperbanyak akses bagi masyarakat untuk menjadi sadar dan taat pajak.

Riset merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis organisasi dalam menjalankan fungsinya. Riset yang dilakukan berguna dalam menyediakan informasi untuk mengembangkan kebijakan, produk peraturan, layanan, sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi dan lain sebagainya. Selain itu, riset tersebut dapat menjadi salah satu kanal edukasi kesadaran pajak melalui akademisi dimana output yang dihasilkan berupa kajian-kajian perpajakan yang dapat memperkaya literasi perpajakan. Maka dari itu, pengembangan riset yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Seiring dengan tujuan menyukseskan program inklusi kesadaran pajak, salah satu inisiatif terkait pembangunan lingkungan riset yang berkualitas adalah dengan pelaksanaan Call for Paper (CFP) Perpajakan.

Pada tahun ini, walaupun ditengah Pandemi, DJP kembali menyelenggarakan Call for Paper Perpajakan 2020 yang merupakan kali kedua setelah pertama kali dilaksanakan di tahun 2018. Kali ini, CFP Perpajakan 2020 mengangkat tema “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Di tengah kondisi Pandemi Covid-19, kebijakan fiskal mengambil peran penting dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan oleh DJP dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 yang mana diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian wajib pajak dan kinerja serta target yang harus dicapai DJP. Selanjutnya, kondisi rasio kepatuhan wajib pajak sampai dengan saat ini belum optimal sehingga pemerintah masih perlu mempersiapkan langkah-langkah serta kebijakan lanjutan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Atas kondisi tersebut, masukan-masukan yang konstruktif dan berdayaguna dari riset berkualitas yang dilakukan sangat dibutuhkan sebagai bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi perpajakan yang tepat dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 dan mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui Call for Paper Perpajakan memberikan kesempatan kepada akademisi, masyarakat umum dan lainnya untuk melakukan riset di DJP dan hasil riset yang diperoleh dari CFP perpajakan dapat menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan perpajakan.

 Pendaftaran CFP Perpajakan 2020 telah ditutup pada 15 Oktober 2020 dan telah diterima 118 paper ilmiah. Setelah melalui proses editor dan review telah terpilih 35 paper ilmiah terbaik. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang lolos seleksi, telah dilaksanakan Konferensi Nasional Perpajakan Tahun 2020 yang merupakan puncak acara dari rangkaian CFP Perpajakan 2020 pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Pada kegiatan tersebut berlangsung parallel session dari 35 paper terpilih dan diskusi panel. Dari 35 paper terpilih tersebut dilakukan penjurian dengan empat aspek penilaian meliputi Density, Clarity, Flow, dan Tone. Kemudian, hasil penilaian dewan juri tersebut menentukan 4 paper terbaik sebagai pemenang CFP Perpajakan yang diumumkan pada Konferensi Nasional Perpajakan Tahun 2020.

Selanjutnya, artikel-artikel terbaik yang diterima melalui Call for Paper Perpajakan 2020 nantinya akan dipublikasikan dalam Scientax, e-jurnal ilmiah perpajakan yang diterbitkan oleh DJP setiap semester di bulan April dan Oktober. E-jurnal tersebut memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain dan telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3 (tiga) kali.

Dengan kegiatan ini diharapkan akan menambah kesempatan bagi para akademisi bidang perpajakan untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan serta menghasilkan kontribusi yang inovatif dalam membangun keilmuan dan tata kelola perpajakan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai salah satu metode edukasi kesadaran pajak kepada kalangan mahasiswa, peneliti dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan melahirkan generasi bangsa yang sadar dan taat pajak di masa mendatang.

 

Penulis : Reza Meiladi


 
  • Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional
  • Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima Dr. Indarti, M.Pd melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah di SMA Nasima Semarang (Selasa, 11/2). PKS ini menjadikan Sekolah Nasima sebagai sekolah piloting Inklusi Kesadaran Pajak pertama secara nasional. Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD Nasima, SMP Nasima, dan SMA Nasima.

“Harapan kami dari Sekolah Nasima dengan adanya kerja sama dengan institusi pajak ini dapat menginisiasi atau mengedukasi anak-anak generasi muda agar mereka sadar pajak, karena bagaimanapun pajak ini merupakan salah satu penopang dari pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sudah mulai sejak dini dilakukan kesadaran pajak bagi anak-anak, Insya Allah pada saat nanti dia menjadi pelaku usaha atau menjadi anggota masyarakat mereka juga akan taat pada pajak,” ungkap Indarti.

PKS ini terwujud melalui serangkaian pembahasan dan rapat koordinasi yang panjang antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama tenaga pendidik/guru, dan bidang pengajaran melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) penyusunan silabus.

Sekolah Nasima telah menerapkan beberapa mata pelajaran yang bermuatan kesadaran pajak seperti Ekonomi SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan bahasa Indonesia dengan panduan silabus yang disusun oleh dewan guru. Secara berkala, guru akan merekam proses pembelajaran muatan kesadaran pajak yang disampaikan di kelas sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Penandatangan PKS tersebut menjadi pencapaian baru Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang membawahi 262 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah untuk bergabung dalam program Inklusi Kesadaran Pajak.

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu inisiatif strategis DJP tahun 2020. Sejak resmi digalakkan pada akhir tahun 2017, berbagai pendekatan dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka pengintegrasian muatan kesadaran pajak dalam pendidikan. Inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bagi calon Wajib Pajak masa depan.


  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

“Sadar dan taat pajak masih belum menjadi budaya Indonesia. Sudah saatnya kesadaran akan pentingnya pajak kita mulai sejak dini, seperti halnya konsep menabung dan bela negara,”ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat saat membuka acara Diskusi Kelompok Terpumpun Dosen Mitra Inklusi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Maríe Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Samsuri selaku Plt. Ketua LLDIKTI Wilayah II turut mengamini perlunya edukasi kesadaran pajak untuk generasi muda. Beliau menuturkan bahwa kesadaran pajak semua masyarakat yang dimulai sejak dini dapat meningkatkan tax ratio Indonesia menjadi lebih baik. “LLDIKTI mendukung dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak menyusun beberapa strategi untuk mendukung kesuksesan program Inklusi, di antaranya melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester oleh para dosen koordinator Agama dan Bahasa Indonesia,”papar beliau.

Yustinus Prastowo memberikan pandangan mengenai pajak mewakili umat agama Katolik. Dalam paparannya, beliau mengutarakan bahwa pajak adalah wujud dari persembahan yang tidak hanya diberikan kepada Tuhan, namun juga kepada manusia. “Pajak adalah cara bagi manusia untuk mencapai keselamatan,”tuturnya. Hal senada juga ditambahkan oleh Suwarsono yang mewakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama Kristen. Berdasarkan Matius 22:17, beliau mengatakan,”Membayar pajak diterapkan oleh Yesus sebagai upaya untuk memberikan hak kepada orang yang mengurus hal tersebut karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah.”

Di luar sudut pandang keagamaan, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pajak juga perlu menggunakan pendekatan semantik. I Nyoman Widia selaku narasumber mewakili umat agama Hindu meminta agar konsep pajak yang disampaikan kepada masyarakat dapat didefinisikan ulang. “Selama ini pajak didefinisikan sebagai “”kontribusi yang bersifat memaksa dan masyarakat tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak”. Penerimaan masyarakat akan berbeda jika dinarasikan menjadi “mendapat imbalan secara tidak langsung”. Makna sama, tapi rasa berbeda”,pungkas beliau.

Acara ini merupakan kelanjutan program Inklusi Kesadaran Pajak yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan materi kesadaran pajak pada kurikulum pendidikan. Selain 200 dosen Agama dan Bahasa Indonesia dari perguruan tinggi di DKI Jakarta, acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh lintas agama, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat beberapa agama dari Kementerian Agama dan 61 fasilitator Inklusi dari unit kerja Kanwil DJP di DKI Jakarta. Fasilitator Inklusi ini nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. (Indira & Zipora).


  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau) melaksanakan Bimbingan Teknis Pembelajaran Kesadaran Pajak Pada Pendidikan Tinggi yang diikuti oleh 48 dosen dari Kota Jambi, Muara Bungo, dan sekitarnya. Kegiatan itu dilaksanakan di Aston Jambi Hotel & Conference Center (Selasa, 1/10).

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty mengajak para dosen untuk ikut serta membantu negara dalam mensosialisasikan kesadaran pajak kepada para mahasiswa. “Apabila diibaratkan menjadi member olahraga kita harus membayar iuran bulanan, maka sebagai member Indonesia sudah sepantasnya kita ikut membayar pajak,” ungkap Lindawaty saat membuka acara.

Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA menekankan bahwa Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program bersama antara DJP dengan Kemenristekdikti untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter yaitu cinta tanah air, bela negara, dan memiliki kesadaran pajak. “Saya sudah menyampaikan pentingnya pajak saat mengajar, ” ungkapnya. Lebih lanjut, Herri menghimbau agar semua dosen turut serta menyampaikan pentingnya pajak, manfaat pajak, dan menyisipkan juga pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

Dosen Universitas Bung Hatta Drs. Suparman Khan, M.Hum, memaparkan pengalaman dalam menerapkan Inklusi Kesadaran Pajak pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila. “Kita semua semua sudah merasakan pajak dan kita sadar bahwa pajak itu penting. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pesan-pesan inklusi pajak pada saat kita mengajar nanti.” Ungkap Suparman.

Pada bimtek ini, Tim Fasilitator Inklusi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Bayu Sulistio Kurniawan dan Nova Sari Yudistia menyampaikan overview pajak saat ini, overview inklusi pajak dan contoh materi yang dapat disampaikan dosen pada saat perkuliahan.


  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta, 06 September 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak kepada 150 dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta pengelola program pendidikan se-Jakarta. Acara dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan terkait Program Inklusi Kesadaran Pajak kepada peserta terkait urgensi program dan kebijakan yang meliputi capaian pembelajaran kesadaran pajak, muatan kesadaran pajak, metode pembelajaran, sarana pembelajaran, serta informasi lain yang relevan dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium CBB Utama dan CBB A Gedung Mar'ie Muhammad Lt.2 Kantor Pusat DJP ini dihadiri juga 61 Fasilitator Inklusi dari unit kerja DJP di wilayah DKI Jakarta  yang sangat antusias dalam kegiatan ini. Fasilitator Inklusi nantinya menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dan Universitas dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Hadir pula dalam acara ini Ketua LLDIKTI Wilayah III Ilah Sailah dan Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam.

Acara dibuka oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama. Dalam sambutannya, Yoga menyebutkan hampir 75 % APBN bersumber dari PAJAK sehingga Negara sangat bergantung pada pajak. Namun kondisi perpajakan saat ini masih belum menggembirakan.  Perlu upaya secara terstruktur, masif dan berkelanjutan dalam melakukan edukasi perpajakan kepada warga negara. Sejarah membuktikan bahwa melalui Pendidikan, bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Menurutnya, pendidikan akan mengubah perilaku warga negara menjadi berbudaya sadar dan taat pajak. Pada tahun 2045, saat bangsa Indonesia telah berusia 100 Tahun, masyarakat dan bangsa yang sejahtera akan terwujud.

Kasubdit Pelayanan Perpajakan Yari Yuhariprasetia berharap dari kegiatan bimibingan teknis ini, dapat segera diimplementasikan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah 3 Jakarta, mulai Tahun Ajaran 2019-2020. (soerwr)

 


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak