• Konferensi Nasional Perpajakan 2020
  • Konferensi Nasional Perpajakan 2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan Program Inklusi Kesadaran Pajak, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Call for Paper (CFP) Perpajakan 2020.

Tema yang diusung pada CFP Perpajakan 2020 adalah "Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional". CFP Perpajakan 2020 merupakan kegiatan CFP yang kedua setelah diadakan pertama kali pada tahun 2018.

Setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Oktober 2020, sebanyak 118 paper ilmiah yang masuk saat ini sedang dalam proses seleksi. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang lolos CFP Perpajakan 2020, DJP akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Perpajakan 2020 dan dalam kegiatan ini juga akan diumumkan pemenang CFP Perpajakan 2020.

Kegiatan Seminar Perpajakan 2020 yang akan dilaksanakan pada Kamis, 3 Desember 2020 ini  menghadirkan beberapa tokoh dengan mengulas isu terkini tentang perpajakan, yakni:

  1. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Riset sebagai Pendekatan Edukasi Pajak;
  2. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Dr. Nufransa Wira Sakti, Strategi Pengawasan Pajak dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  3. Pengamat Ekonomi dan Keuangan Negara M. Chatib Basri, akan membahas topik Resesi, Periode Survival, dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;
  4. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Peran Call for Paper Perpajakan 2020 bagi Direktorat Jenderal Pajak

Pendaftaran untuk mengikuti Konferensi Nasional Perpajakan 2020 melalui Zoom Meeting dilakukan dengan mengakses tautan bit.ly/registrasiKNP2020 , dan apabila kuota telah penuh silakan mengikuti Live Streaming di kanal Youtube DitjenPajakRI.


 
  • Call for Paper Perpajakan 2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

I.    Umum

Call for Paper Perpajakan yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan bertujuan untuk:

  1. Menyukseskan inklusi perpajakan;
  2. Menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan perpajakan;
  3. Memberikan  ruang  kepada  para  peneliti  dan  akademisi  yang  memiliki  ketertarikan dengan dunia perpajakan untuk dapat melakukan riset di DJP; dan
  4. Menyebarluaskan   informasi   hasil   penelitian   para   pejabat,   pegawai,   akademisi, mahasiswa, praktisi, serta pihak lain yang membutuhkan.

II.   Tema

Tema Call for Paper DJP Tahun 2020 adalah “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya  Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

III.  Subtema

Subtema Call for Paper DJP mencakup hal sebagai berikut:

  • Kepatuhan Perpajakan;
  • Peraturan Perpajakan;
  • Teknologi Informasi Perpajakan;
  • SDM dan Organisasi;
  • Edukasi Perpajakan;
  • Layanan Perpajakan;
  • Penegakan Hukum Perpajakan; dan
  • Proses Bisnis Perpajakan.

IV. Ketentuan Umum

Ketentuan umum penulisan artikel Call for Paper DJP adalah sebagai berikut:

  1. Naskah berupa hasil penelitian, pemikiran dan/atau kajian kritis terhadap aspek perpajakan, yang belum pernah dipublikasikan dalam media publikasi lain;
  2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa  Inggris. Abstrak  ditulis  dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak antara 150 – 200 kata. Abstrak harus diikuti dengan 3 – 5 kata kunci;
  3. Naskah ditulis dengan menggunakan template penulisan yang sudah disediakan oleh penyelenggara. File dapat diunduh dalam laman ejurnal.pajak.go.id;
  4. Naskah dikirim kepada panitia dengan mengunggahnya pada laman ejurnal.pajak.go.id;
  5. Naskah dikirim paling lambat tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 23.59 WIB.

V.  Ketentuan Khusus

  1. Ketentuan mengenai pedoman penulisan naskah ilmiah perpajakan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat dan diunduh pada laman ejurnal.pajak.go.id.

VI. Pendaftaran dan Alur Pengiriman

  1. Calon peserta login atau membuat akun baru pada laman ejurnal.pajak.go.id;
  2. Mengunggah file naskah ilmiah yang akan diikutsertakan dalam Call for Paper;
  3. Calon peserta menyelesaikan proses submit naskah pada laman ejurnal.pajak.go.id dan menerima surel tanda terima naskah.

Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam penulisan dan/atau penyebarluasan pengumuman Call for Paper ini.


  • Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional
  • Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima Dr. Indarti, M.Pd melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah di SMA Nasima Semarang (Selasa, 11/2). PKS ini menjadikan Sekolah Nasima sebagai sekolah piloting Inklusi Kesadaran Pajak pertama secara nasional. Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD Nasima, SMP Nasima, dan SMA Nasima.

“Harapan kami dari Sekolah Nasima dengan adanya kerja sama dengan institusi pajak ini dapat menginisiasi atau mengedukasi anak-anak generasi muda agar mereka sadar pajak, karena bagaimanapun pajak ini merupakan salah satu penopang dari pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sudah mulai sejak dini dilakukan kesadaran pajak bagi anak-anak, Insya Allah pada saat nanti dia menjadi pelaku usaha atau menjadi anggota masyarakat mereka juga akan taat pada pajak,” ungkap Indarti.

PKS ini terwujud melalui serangkaian pembahasan dan rapat koordinasi yang panjang antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama tenaga pendidik/guru, dan bidang pengajaran melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) penyusunan silabus.

Sekolah Nasima telah menerapkan beberapa mata pelajaran yang bermuatan kesadaran pajak seperti Ekonomi SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan bahasa Indonesia dengan panduan silabus yang disusun oleh dewan guru. Secara berkala, guru akan merekam proses pembelajaran muatan kesadaran pajak yang disampaikan di kelas sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Penandatangan PKS tersebut menjadi pencapaian baru Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang membawahi 262 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah untuk bergabung dalam program Inklusi Kesadaran Pajak.

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu inisiatif strategis DJP tahun 2020. Sejak resmi digalakkan pada akhir tahun 2017, berbagai pendekatan dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka pengintegrasian muatan kesadaran pajak dalam pendidikan. Inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bagi calon Wajib Pajak masa depan.


  • Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset
  • Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset
  • Call For Paper Perpajakan 2020 : Upaya Membangun Kepatuhan Melalui Riset

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pendekatan penegakan hukum, layanan wajib pajak, serta edukasi wajib pajak dan masyarakat. Salah satu kegiatan edukasi yang telah dilakukan adalah mengelola program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan, yaitu integrasi muatan kesadaran pajak dalam proses pembelajaran kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Untuk itu Kementerian Keuangan sedang dan telah melakukan kerjasama untuk mendukung program inklusi dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia. Program ini merupakan sebuah investasi dengan tujuan jangka panjang untuk membangun masa depan perpajakan Indonesia yang lebih baik. Riset dan pengembangan menjadi salah satu inisiatif karena melalui pendekatan riset akan dihasilkan kajian-kajian perpajakan yang memperkaya literasi perpajakan sehingga memperbanyak akses bagi masyarakat untuk menjadi sadar dan taat pajak.

Riset merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis organisasi dalam menjalankan fungsinya. Riset yang dilakukan berguna dalam menyediakan informasi untuk mengembangkan kebijakan, produk peraturan, layanan, sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi dan lain sebagainya. Selain itu, riset tersebut dapat menjadi salah satu kanal edukasi kesadaran pajak melalui akademisi dimana output yang dihasilkan berupa kajian-kajian perpajakan yang dapat memperkaya literasi perpajakan. Maka dari itu, pengembangan riset yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Seiring dengan tujuan menyukseskan program inklusi kesadaran pajak, salah satu inisiatif terkait pembangunan lingkungan riset yang berkualitas adalah dengan pelaksanaan Call for Paper (CFP) Perpajakan.

Pada tahun ini, walaupun ditengah Pandemi, DJP kembali menyelenggarakan Call for Paper Perpajakan 2020 yang merupakan kali kedua setelah pertama kali dilaksanakan di tahun 2018. Kali ini, CFP Perpajakan 2020 mengangkat tema “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Di tengah kondisi Pandemi Covid-19, kebijakan fiskal mengambil peran penting dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan oleh DJP dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 yang mana diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian wajib pajak dan kinerja serta target yang harus dicapai DJP. Selanjutnya, kondisi rasio kepatuhan wajib pajak sampai dengan saat ini belum optimal sehingga pemerintah masih perlu mempersiapkan langkah-langkah serta kebijakan lanjutan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Atas kondisi tersebut, masukan-masukan yang konstruktif dan berdayaguna dari riset berkualitas yang dilakukan sangat dibutuhkan sebagai bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi perpajakan yang tepat dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 dan mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui Call for Paper Perpajakan memberikan kesempatan kepada akademisi, masyarakat umum dan lainnya untuk melakukan riset di DJP dan hasil riset yang diperoleh dari CFP perpajakan dapat menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan perpajakan.

 Pendaftaran CFP Perpajakan 2020 telah ditutup pada 15 Oktober 2020 dan telah diterima 118 paper ilmiah. Setelah melalui proses editor dan review telah terpilih 35 paper ilmiah terbaik. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang lolos seleksi, telah dilaksanakan Konferensi Nasional Perpajakan Tahun 2020 yang merupakan puncak acara dari rangkaian CFP Perpajakan 2020 pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Pada kegiatan tersebut berlangsung parallel session dari 35 paper terpilih dan diskusi panel. Dari 35 paper terpilih tersebut dilakukan penjurian dengan empat aspek penilaian meliputi Density, Clarity, Flow, dan Tone. Kemudian, hasil penilaian dewan juri tersebut menentukan 4 paper terbaik sebagai pemenang CFP Perpajakan yang diumumkan pada Konferensi Nasional Perpajakan Tahun 2020.

Selanjutnya, artikel-artikel terbaik yang diterima melalui Call for Paper Perpajakan 2020 nantinya akan dipublikasikan dalam Scientax, e-jurnal ilmiah perpajakan yang diterbitkan oleh DJP setiap semester di bulan April dan Oktober. E-jurnal tersebut memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain dan telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3 (tiga) kali.

Dengan kegiatan ini diharapkan akan menambah kesempatan bagi para akademisi bidang perpajakan untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan serta menghasilkan kontribusi yang inovatif dalam membangun keilmuan dan tata kelola perpajakan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai salah satu metode edukasi kesadaran pajak kepada kalangan mahasiswa, peneliti dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan melahirkan generasi bangsa yang sadar dan taat pajak di masa mendatang.

 

Penulis : Reza Meiladi


  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau) melaksanakan Bimbingan Teknis Pembelajaran Kesadaran Pajak Pada Pendidikan Tinggi yang diikuti oleh 48 dosen dari Kota Jambi, Muara Bungo, dan sekitarnya. Kegiatan itu dilaksanakan di Aston Jambi Hotel & Conference Center (Selasa, 1/10).

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty mengajak para dosen untuk ikut serta membantu negara dalam mensosialisasikan kesadaran pajak kepada para mahasiswa. “Apabila diibaratkan menjadi member olahraga kita harus membayar iuran bulanan, maka sebagai member Indonesia sudah sepantasnya kita ikut membayar pajak,” ungkap Lindawaty saat membuka acara.

Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA menekankan bahwa Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program bersama antara DJP dengan Kemenristekdikti untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter yaitu cinta tanah air, bela negara, dan memiliki kesadaran pajak. “Saya sudah menyampaikan pentingnya pajak saat mengajar, ” ungkapnya. Lebih lanjut, Herri menghimbau agar semua dosen turut serta menyampaikan pentingnya pajak, manfaat pajak, dan menyisipkan juga pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

Dosen Universitas Bung Hatta Drs. Suparman Khan, M.Hum, memaparkan pengalaman dalam menerapkan Inklusi Kesadaran Pajak pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila. “Kita semua semua sudah merasakan pajak dan kita sadar bahwa pajak itu penting. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pesan-pesan inklusi pajak pada saat kita mengajar nanti.” Ungkap Suparman.

Pada bimtek ini, Tim Fasilitator Inklusi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Bayu Sulistio Kurniawan dan Nova Sari Yudistia menyampaikan overview pajak saat ini, overview inklusi pajak dan contoh materi yang dapat disampaikan dosen pada saat perkuliahan.


© 2021 Direktorat Jenderal Pajak