Luncurkan Buku Gemilang 2021, Abadikan Dedikasi Pegawai Jaksus

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus meluncurkan buku Gemilang 2021 di Gedung K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta (Rabu, 30/3). Acara peluncuran buku Gemilang 2021 turut dihadiri oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dan Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

“Sesuai dengan namanya, buku Gemilang 2021 berisi rangkuman pekerjaan berat yang dapat diakhiri dengan hasil yang luar biasa yaitu berbagai kisah perjuangan pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2021. Buku Gemilang 2021 bukanlah akhir dari sebuah pekerjaan, tetapi merupakan titik tolak yang dapat membangkitkan semangat untuk dapat berjalan dan berlari menuju tahun 2022 dan tahun-tahun seterusnya untuk menjadi yang lebih baik”, ungkap Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Budi Susanto.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari yang hadir dalam acara ini mengapresiasi Kanwil DJP Jakarta Khusus karena telah sukses meluncurkan buku Gemilang 2021 di tengah perjuangan pencapaian target penerimaan dan tekanan pekerjaan yang luar biasa, tetapi masih bisa menghasilkan karya sastra yang sangat baik. “Melalui buku ini, Kanwil DJP Jakarta Khusus telah berhasil menuangkan sejarah sebagai guru kehidupan, dan sejarah dari insan DJP itu kemudian dituangkan untuk menjadi pelajaran yang berharga untuk gemilang-gemilang berikutnya," ungkap Puspa.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain. “Kanwil DJP Jakarta Khusus telah melakukan terobosan budaya dengan menerbitkan sebuah buku, sehingga kisah keberhasilan Kanwil DJP Jakarta Khusus akan abadi dan bisa dilihat dengan bukti nyata sampai ratusan tahun," ujar Alex.

Alex juga menganjurkan kepada seluruh pegawai pajak di seluruh Indonesia agar membaca buku Gemilang 2021 yang memberikan manfaat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pegawai Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk mencapai sebuah keberhasilan.

Acara diakhiri dengan penandatangan buku Gemilang 2021 oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus dan penyerahan piagam yang diberikan secara simbolis kepada salah satu penulis sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan peluncuran buku Gemilang 2021.


 
Ikut Kelas Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Strategis Pahami PPS

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Sebagai salah satu upaya memberikan edukasi perpajakan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan II mengadakan kelas pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Strategis (Rabu, 30/3). Kelas Pajak ini menghadirkan Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II Fransiska Yansye dan Ronny Rovinka Khairun Nasir serta Fungsional Penyuluh Pajak KPP Madya Jakarta Selatan II Tri Wibowo sebagai narasumber.

“PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta,” terang Penyuluh Pajak Ahli Madya Fransiska Yansye.

Dalam paparannya Fransiska menjelaskan kepada peserta Kelas Pajak bahwa PPS terdiri dari Kebijakan I dan Kebijakan II. Kebijakan I diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Peserta Tax Amnesty (TA) yang memiliki harta yang diperoleh 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan TA. Adapun Kebijakan II diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang perolehan hartanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2020.

“Manfaat yang akan diperoleh Wajib Pajak peserta PPS Kebijakan I yaitu tidak akan dikenakan sanksi pasal 18 (3) UU No. 11 Tahun 2016. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh peserta PPS Kebijakan II yaitu tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2020 kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan pajak yang sudah dipotong/pungut tidak disetorkan. Selain itu, seluruh peserta PPS juga akan mendapatkan mendapat perlindungan data, yakni data dalam SPPH tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana,” terang Fransiska.

Selain mendapatkan penjelasan mengenai peraturan terkait PPS, peserta Kelas Pajak juga mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan repatriasi dan inventasi yang disampaikan oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda Ronny Rovinka Khairun Nasir.

Pada sesi selanjutnya, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Tri Wibowo menyampaikan tutorial menggunakan aplikasi penyampaian SPPH. “Penyampaian SPPH dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses website DJP online dan mengunduh formulir,” tutur Tri.

Kelas Pajak diakhiri dengan sesi diskusi dan sebagai penutup. Tim Fungsional Penyuluh Pajak mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan fasilitas PPS yang ada.


Kukuhkan Ratusan Relawan: "Sebaik-baiknya Manusia Adalah Relawan"

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mengukuhkan 185 relawan pajak secara daring di Jakarta (Jumat, 25/2). Bekerja sama dengan dua institusi pendidikan yaitu Institut Ilmu Sosial dan Manajemen serta Universitas Bung Karno, Kanwil DJP Jakarta Pusat mengundang seluruh relawan pajak yang terdiri dari 155 relawan pajak mahasiswa dan tiga puluh relawan pajak nonmahasiswa. Selain relawan pajak, perwakilan rektor serta civitas academica kedua kampus yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut turut hadir.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat N. Marolop Simorangkir membuka acara sekaligus mengukuhkan para relawan pajak sebelum para relawan bertugas. Tugas yang akan diemban oleh para relawan adalah asistensi pengisian Surat Pemberitahaun (SPT) Tahunan Orang pribadi dalam berbagai form hingga SPT Tahunan UMKM. “Sebaik-baiknya manusia adalah relawan karena dia memberikan sumbangan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk orang lain,” ungkapnya sebagai apresiasi atas kesediaan relawan pajak mengemban tugas yang sudah diberikan.

“Saya harapkan seluruh relawan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga integritas serta kerahasiaan informasi terutama yang ada kaitannya dengan wajib pajak,” lanjut Marolop. Mengamini pernyataan tersebut, mahasiswa bernama Arman Rafian membacakan ikrar relawan pajak sebagai perwakilan dan diikuti oleh seluruh peserta tanpa mengaktifkan microphone.

Selain pengukuhan, para relawan mendapatkan pembekalan terkait keahlian berkomunikasi efektif dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang disampaikan oleh Tim Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat. “Kami berharap relawan pajak dapat memberikan informasi terkait program ini kepada sanak saudara dan para wajib pajak di lingkungan sekitar agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah melalui DJP ini,” ujar Penyuluh Pajak Ahli Pertama Fasihah di akhir penyampaian materi.

Narasumber menutup kegiatan dengan penyampaian informasi terkait unit penempatan relawan dan masa penugasannya. Masa penugasan relawan pajak di masing-masing unit kerja adalah dari bulan Maret hingga September 2022. Dengn adanya pengukuhan ini, para relawan pajak resmi bertugas di enam belas kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.


Pahami Manfaat PPS, Nasabah Prioritas BRI Balikpapan Masuk Kelas

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nasabah prioritas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan mengikuti Kelas Pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara daring yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur (Senin, 7/3). Selain nasabah prioritas, para karyawan BRI Cabang Balikpapan juga turut mengikuti kelas pajak tersebut.

Bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Timur dan Utara, BRI Cabang Balikpapan menghadirkan narasumber Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Agus Sugianto dalam kelas pajak PPS.

“Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta,” ujar Agus Sugianto saat mengawali kelas.

Lebih lanjut, Agus Sugianto menjelaskan bahwa terdapat dua kebijakan dalam program PPS yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Kebijakan pertama, pembayaran PPh Final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak. Sedangkan pada kebijakan dua pembayaran PPh Final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

Kelas pajak dimulai pada pukul 16.15 WITA dengan materi pengenalan Program Pengungkapan Sukarela oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Agus Sugianto. Dalam materinya, Agus Sugianto menjelaskan tentang maksud program ini dan ketentuan untuk mengikutinya. Pada akhir sesi kelas pajak, seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi dengan narsumber seputar PPS.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” pungkas Agus Sugianto.


Tingkatkan Kepatuhan, Pajak Jatim II Gandeng UMKM Sidoarjo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II bekerja sama dengan Perkumpulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan terkait dengan aspek perpajakan UMKM dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan edukasi diselenggarakan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan diikuti sebanyak empat puluh peserta di Aula Kanwil DJP Jawa Timur II, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 28/3).

“Peran UMKM sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional bahkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 mencapai 61 persen. Kegiatan edukasi ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi perpajakan kepada para pelaku usaha kecil menengah, khususnya yang ada di wilayah Kanwil DJP Jatim II,” ujar Fungsional Penyuluh Pajak F.G. Sri Suratno sebagai salah satu narasumber.

Suratno juga menjelaskan kepada para UMKM mengenai beragam stimulus yang diberikan pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha para UMKM yang mengalami keterpurukan pada saat pandemi Covid-19 dalam bentuk insentif, kemudahan, dan fasilitas di bidang perpajakan. “Mulai awal Januari 2022, pengusaha UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” imbuh Suratno.

Dalam sesi penyampaian materi, Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai narasumber yang terdiri dari F.G. Sri Suratno dan Arif Anwar Yusuf secara bergantian menjelaskan ketentuan terkait perlakuan perpajakan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Narasumber juga menjelaskan cara mendaftarkan NPWP melalui e-Reg, membuat kode biliing, dan tata cara lapor SPT Tahunan secara online menggunakan aplikasi e-Form. Pada sesi diskusi, peserta mengajukan pertanyaan terkait hal-hal teknis seperti bagaimana perlakuan NPWP Istri, tata cara pelaporan SPT, dan bagaimana tata cara mendaftar NPWP kepada narasumber.


© 2022 Direktorat Jenderal Pajak