• Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional
  • Tandatangani PKS, Nasima jadi Sekolah Piloting Inklusi Pertama Nasional

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima Dr. Indarti, M.Pd melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah di SMA Nasima Semarang (Selasa, 11/2). PKS ini menjadikan Sekolah Nasima sebagai sekolah piloting Inklusi Kesadaran Pajak pertama secara nasional. Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD Nasima, SMP Nasima, dan SMA Nasima.

“Harapan kami dari Sekolah Nasima dengan adanya kerja sama dengan institusi pajak ini dapat menginisiasi atau mengedukasi anak-anak generasi muda agar mereka sadar pajak, karena bagaimanapun pajak ini merupakan salah satu penopang dari pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sudah mulai sejak dini dilakukan kesadaran pajak bagi anak-anak, Insya Allah pada saat nanti dia menjadi pelaku usaha atau menjadi anggota masyarakat mereka juga akan taat pada pajak,” ungkap Indarti.

PKS ini terwujud melalui serangkaian pembahasan dan rapat koordinasi yang panjang antara Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama tenaga pendidik/guru, dan bidang pengajaran melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) penyusunan silabus.

Sekolah Nasima telah menerapkan beberapa mata pelajaran yang bermuatan kesadaran pajak seperti Ekonomi SMA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan bahasa Indonesia dengan panduan silabus yang disusun oleh dewan guru. Secara berkala, guru akan merekam proses pembelajaran muatan kesadaran pajak yang disampaikan di kelas sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Penandatangan PKS tersebut menjadi pencapaian baru Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang membawahi 262 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah untuk bergabung dalam program Inklusi Kesadaran Pajak.

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu inisiatif strategis DJP tahun 2020. Sejak resmi digalakkan pada akhir tahun 2017, berbagai pendekatan dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka pengintegrasian muatan kesadaran pajak dalam pendidikan. Inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bagi calon Wajib Pajak masa depan.


 
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”
  • Kepala LLDIKTI Wilayah X: “Saya Sudah Menyampaikan Pentingnya Pajak Saat Mengajar”

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau) melaksanakan Bimbingan Teknis Pembelajaran Kesadaran Pajak Pada Pendidikan Tinggi yang diikuti oleh 48 dosen dari Kota Jambi, Muara Bungo, dan sekitarnya. Kegiatan itu dilaksanakan di Aston Jambi Hotel & Conference Center (Selasa, 1/10).

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty mengajak para dosen untuk ikut serta membantu negara dalam mensosialisasikan kesadaran pajak kepada para mahasiswa. “Apabila diibaratkan menjadi member olahraga kita harus membayar iuran bulanan, maka sebagai member Indonesia sudah sepantasnya kita ikut membayar pajak,” ungkap Lindawaty saat membuka acara.

Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA menekankan bahwa Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program bersama antara DJP dengan Kemenristekdikti untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter yaitu cinta tanah air, bela negara, dan memiliki kesadaran pajak. “Saya sudah menyampaikan pentingnya pajak saat mengajar, ” ungkapnya. Lebih lanjut, Herri menghimbau agar semua dosen turut serta menyampaikan pentingnya pajak, manfaat pajak, dan menyisipkan juga pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

Dosen Universitas Bung Hatta Drs. Suparman Khan, M.Hum, memaparkan pengalaman dalam menerapkan Inklusi Kesadaran Pajak pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila. “Kita semua semua sudah merasakan pajak dan kita sadar bahwa pajak itu penting. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pesan-pesan inklusi pajak pada saat kita mengajar nanti.” Ungkap Suparman.

Pada bimtek ini, Tim Fasilitator Inklusi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Bayu Sulistio Kurniawan dan Nova Sari Yudistia menyampaikan overview pajak saat ini, overview inklusi pajak dan contoh materi yang dapat disampaikan dosen pada saat perkuliahan.


  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen MKWU se-Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 06 September 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak kepada 150 dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta pengelola program pendidikan se-Jakarta. Acara dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan terkait Program Inklusi Kesadaran Pajak kepada peserta terkait urgensi program dan kebijakan yang meliputi capaian pembelajaran kesadaran pajak, muatan kesadaran pajak, metode pembelajaran, sarana pembelajaran, serta informasi lain yang relevan dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium CBB Utama dan CBB A Gedung Mar'ie Muhammad Lt.2 Kantor Pusat DJP ini dihadiri juga 61 Fasilitator Inklusi dari unit kerja DJP di wilayah DKI Jakarta  yang sangat antusias dalam kegiatan ini. Fasilitator Inklusi nantinya menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dan Universitas dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Hadir pula dalam acara ini Ketua LLDIKTI Wilayah III Ilah Sailah dan Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam.

Acara dibuka oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama. Dalam sambutannya, Yoga menyebutkan hampir 75 % APBN bersumber dari PAJAK sehingga Negara sangat bergantung pada pajak. Namun kondisi perpajakan saat ini masih belum menggembirakan.  Perlu upaya secara terstruktur, masif dan berkelanjutan dalam melakukan edukasi perpajakan kepada warga negara. Sejarah membuktikan bahwa melalui Pendidikan, bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Menurutnya, pendidikan akan mengubah perilaku warga negara menjadi berbudaya sadar dan taat pajak. Pada tahun 2045, saat bangsa Indonesia telah berusia 100 Tahun, masyarakat dan bangsa yang sejahtera akan terwujud.

Kasubdit Pelayanan Perpajakan Yari Yuhariprasetia berharap dari kegiatan bimibingan teknis ini, dapat segera diimplementasikan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah 3 Jakarta, mulai Tahun Ajaran 2019-2020. (soerwr)

 


  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak
  • Dukung DJP, Dosen Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta ikuti Bimtek Kesadaran Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

“Sadar dan taat pajak masih belum menjadi budaya Indonesia. Sudah saatnya kesadaran akan pentingnya pajak kita mulai sejak dini, seperti halnya konsep menabung dan bela negara,”ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat saat membuka acara Diskusi Kelompok Terpumpun Dosen Mitra Inklusi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Agama dan Bahasa Indonesia se-DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Maríe Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Samsuri selaku Plt. Ketua LLDIKTI Wilayah II turut mengamini perlunya edukasi kesadaran pajak untuk generasi muda. Beliau menuturkan bahwa kesadaran pajak semua masyarakat yang dimulai sejak dini dapat meningkatkan tax ratio Indonesia menjadi lebih baik. “LLDIKTI mendukung dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak menyusun beberapa strategi untuk mendukung kesuksesan program Inklusi, di antaranya melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester oleh para dosen koordinator Agama dan Bahasa Indonesia,”papar beliau.

Yustinus Prastowo memberikan pandangan mengenai pajak mewakili umat agama Katolik. Dalam paparannya, beliau mengutarakan bahwa pajak adalah wujud dari persembahan yang tidak hanya diberikan kepada Tuhan, namun juga kepada manusia. “Pajak adalah cara bagi manusia untuk mencapai keselamatan,”tuturnya. Hal senada juga ditambahkan oleh Suwarsono yang mewakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama Kristen. Berdasarkan Matius 22:17, beliau mengatakan,”Membayar pajak diterapkan oleh Yesus sebagai upaya untuk memberikan hak kepada orang yang mengurus hal tersebut karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah.”

Di luar sudut pandang keagamaan, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pajak juga perlu menggunakan pendekatan semantik. I Nyoman Widia selaku narasumber mewakili umat agama Hindu meminta agar konsep pajak yang disampaikan kepada masyarakat dapat didefinisikan ulang. “Selama ini pajak didefinisikan sebagai “”kontribusi yang bersifat memaksa dan masyarakat tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak”. Penerimaan masyarakat akan berbeda jika dinarasikan menjadi “mendapat imbalan secara tidak langsung”. Makna sama, tapi rasa berbeda”,pungkas beliau.

Acara ini merupakan kelanjutan program Inklusi Kesadaran Pajak yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan materi kesadaran pajak pada kurikulum pendidikan. Selain 200 dosen Agama dan Bahasa Indonesia dari perguruan tinggi di DKI Jakarta, acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh lintas agama, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat beberapa agama dari Kementerian Agama dan 61 fasilitator Inklusi dari unit kerja Kanwil DJP di DKI Jakarta. Fasilitator Inklusi ini nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. (Indira & Zipora).


  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak
  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak
  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak
  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak
  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak
  • Songsong Perubahan Lingkungan Perpajakan, ATPETSI Selenggarakan Lokakarya Inklusi Pajak

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 8 Agustus 2019. Bertempat di Lantai 7 Menara DDTC, Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi se-Indonsia (ATPETSI)  telah melaksanakan Lokakarya Inklusi Pajak dalam Pendidikan. Acara dibuka oleh Darussalam selaku Ketua ATPETSI. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan peran ATPETSI dalam mendukung implementasi Program Inklusi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. “Kita akan berdiskusi tentang apa yang bisa dilakukan dalam inklusi pajak sehingga pemahaman pajak secara benar dan tepat di kampus-kampus akan bisa terwujud dan dari kampus-kampus kita berharap pajak dapat berkembang lebih baik lagi dan mempunyai peran penting bagi pembangunan bangsa Indonesia” ungkap Darussalam.

“Program Inklusi ini dilaksanakan sebagai jawaban untuk memperbaiki kondisi kepatuhan perpajakan yang terjadi saat ini. Perlu sebuah upaya yang masiv, terstruktur dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Dan ini bisa dilakukan melalui pendidikan”, demikian  ungkap Hestu Yoga Saksama, Direktur P2Humas DJP selaku keynote speaker dalam lokakarya tersebut. Inklusi pajak ini difokuskan untuk membangun karakter, sikap mental, dan budaya. Diharapkan setelah lulus nanti, mahasiswa akan membayar pajak baik sebagai karyawan ataupun pengusaha. Untuk itu telah dilakukan kerjasama dengan Kemenristikdikti dengan memasukkan muatan inklusi pajak dalam mata kuliah Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Pendidikan Agama.

Pembicara lainnya adalah Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol. Dalam paparannya, John mengatakan bahwa inklusi pajak merupakan modal dasar dalam membangun paradigma kepatuhan sukarela. Sektor pendidikan merupakan kunci berhasil atau tidaknya program inklusi pajak yang dilakukan oleh otoritas. “Inklusi pajak ini merupakan isu menantang karena tax ratio yang sangat rendah dari seharusnya dan membangun komunitas sadar pajak merupakan yang paling penting,” ungkapnya.

Universitas Gunadarma menjadi salah satu contoh implementasi program inklusi melalui peran tax center. Hal ini juga menjadikan Tax Center Universitas Gunadarama menjadi acuan pengelolaan Tax Center di Indonesia. Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma Setia Wirawan mengatakan salah satu kunci agar inklusi pajak bisa dilakukan secara menyeluruh di kampus adalah kuatnya struktur organisasi.  Setya mengatakan, “Inklusi pajak diajarkan pada seluruh program studi di Gunadarma dari jenjang D3 sampai S1 karena tax center menggunakan sistem sentralisasi yang bertanggungjawab langsung kepada institusi,”

Lokakarya ini dihadiri oleh pengurus Tax Center dari beberapa perguruan tinggi se-Indonesia. Peserta lokakarya mendapatkan informasi dan penjelasan lebih jauh tentang implementasi program inklusi serta memberikan masukan yang konstruktif untuk pengelolaan program inklusi. (af)

 

 


© 2019 Direktorat Jenderal Pajak