• “Kali ini, kita akan memulai kuliah dengan mendeley dulu, presentasi, lalu sedikit materi dari saya,” kata Ulfah Mey Lida, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus mengawali kelasnya (Jumat, 3/12). Berbarengan dengan kuliah Bahasa Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melaksanakan tahapan inklusi yang ke-empat yaitu sit-in(duduk di kelas) yang diikuti oleh 33 mahasiswa semester I Jurusan Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

    Sembari membahas materi kaidah penulisan daftar pustaka dan kutipan, Ulfah meminta mahasiswa untuk praktik penggunaan mendeley. “Masukan kutipan contohnya yang ini: pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar yang sebagian besar diperoleh dari pajak,”papar Ulfah memberikan contoh. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Secara tidak langsung Ulfah menyisipkan materi Inklusi Kesadaran Pajak dengan memberikan tugas esai yang bertema pajak dan menggunakan kutipan daftar pustaka yang bersumber dari literasi perpajakan. Mau tidak mau mahasiswa harus membaca literasi perpajakan.

    Dalam wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa IAIN Kudus, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa pernah mendengar kata “pajak”, sebagian besar mengaku ikut memahami manfaat pajak bagi negara. Mita, salah satu mahasiswa menyatakan, “Iya kak, kami sering sih mendengar kata pajak, ga cuma di mata kuliah Bahasa Indonesia tapi juga Matematika. Kami disuruh menerapkan rumus persentasi proporsional dengan contoh menghitung pajak”, imbuhnya.

    IAIN Kudus merupakan salah satu kampus teraktif di lingkungan Kanwil DJP Jateng I dalam implementasi Inklusi Kesadaran Pajak di perguruan tinggi. Meskipun baru dimulai di tahun 2021, IAIN Kudus sanggup mengejar pencapaian tahapan-tahapan inklusi, mulai dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hingga implementasi di kelas.

  • Ketua Program Studi (Prodi) Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) didampingi sekretaris prodi dan beberapa staf bersama Pengurus Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang bertempat di Gedung Mar’ie Muhammad, Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Jumat, 26/10).

    “Tujuan kedatangan kami ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP selain dalam rangka menjalin silaturahmi juga bertujuan untuk memperkenalkan para pengelola baru di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU, juga untuk membicarakan pengembangan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP dan Tax Center Universitas Sumatera Utara dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujar Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU M. Husni Thamrin Nasution.

    Selain itu, Husni sebagai perwakilan Universitas Sumatera Utara mengharapkan DJP dalam hal ini adalah Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dapat mendukung program kerja terkait program Edukasi Perpajakan untuk tahun 2022 yang telah disusun oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP dan Tax Center USU. Husni menjelaskan bentuk dukungan tersebut dapat meliputi penyediaan narasumber untuk lokakarya dan seminar serta dukungan dalam hal riset di bidang perpajakan.

    Pada kunjungan kali ini, kedua pihak mengevaluasi kerja sama yang terjalin selama ini antara USU dan DJP. Kedua pihak juga membahas tantangan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program Edukasi Perpajakan di USU dan sekaligus merumuskan rekomendasi solusi yang dapat meningkatkan kerja sama antara USU dengan DJP ke depannya.

    Sebagai bentuk sinergi antara USU dan DJP, Husni juga menyampaikan bahwa tahun ini USU telah memperpanjang nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dan untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman.

    DJP yang diwakili oleh Kepala Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Ikhwanuddin, Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan Ika Retnaningtyas, Kepala Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh Bawadi dan Penyuluh Pajak Ahli Madya Arif Yunianto menyambut baik kunjungan dan mendukung rencana program kerja yang akan melibatkan DJP dalam membangun kesadaran dan pemahaman mengenai pajak kepada para civitas academica di USU dan masyarakat sekitarnya.

    “DJP siap untuk mendukung program kerja yang telah disampaikan oleh Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dan perwakilan pengurus Tax Centre USU dengan harapan program kerja tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya di Sumatera Utara,” pungkas Ikhwan.

  • Sebanyak 176 Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak mengikuti pelatihan komunikasi dengan tema “Menjadi Penyuluh Pajak yang Andal, Cerdas, dan Berkualitas” yang digelar secara luring oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II, Semarang (Selasa, 14/12).

    Fasilitator Inklusi yang terdiri atas Fungsional Penyuluh Pajak dan pelaksana di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I memiliki peran sebagai penyambung lidah antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak ketiga (perguruan tinggi) sebagai Mitra Inklusi Kesadaran Pajak yang telah bekerja sama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Dengan peran tersebut, para fasilitator memiliki andil besar dalam implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membangun kesadaran pajak bagi generasi muda sebagai future taxpayer.

    “Ada 136 kampus yang sudah terikat perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Sebanyak 200 lebih dosen sudah mengikuti bimbingan teknis dan siap mengimplementasikan inklusi”, ujar Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Roosy Wahyu Hardani saat membuka acara Bimbingan Teknis Fungsional Penyuluh dan Fasilitator.

    Pada pelatihan komunikasi kali ini, Kanwil DJP Jawa Tengah I menggandeng Speaklah Public Speaking SchoolSemarang untuk menjadi fasilitator sekaligus pelatih. Fadel dan Bayu Angop sebagai pelatih mengulas teknik komunikasi seperti teknik membawakan/memperkenalkan diri, membuka dan membangun pembicaraan, dan  teknik menghadapi diskusi yang rumit dengan pemangku kepentingan.

    Roosy berpendapat bahwa dengan jumlah Mitra Inklusi yang cukup banyak, fasilitator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan seragam. “Nantinya fasilitator akan berhadapan langsung dengan pihak kampus dan menyampaikan tahapan-tahapan inklusi. Untuk itu kita akan belajar bersama bagaimana menjadi fasilitator yang mampu menyampaikan informasi dengan andal,” tegasnya.

    Roosy berharap adanya pelatihan komunikasi ini, program Inklusi Kesadaran Pajak dapat berjalan dengan optimal serta dapat menjangkau seluruh lapisan pendidikan di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan generasi emas sadar pajak di masa yang akan datang.

  • Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Tri Bowo mengukuhkan 203 Relawan Pajak Mahasiswa dan 28 Relawan Pajak Nonmahasiswa yang terdiri dari 27 dosen dan 1 tokoh masyarakat (Rabu, 16/02).

    “Terima kasih kepada para Relawan Pajak dan Tax Center yang telah bersedia mendukung program Relawan Pajak. Mari kita semua terus bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Indonesia yang kita cintai,” sambut Tri Bowo membuka acara pengukuhan.

    Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung telah melaksanakan program Relawan Pajak setiap tahun selama empat tahun yaitu sejak tahun 2019 yang melibatkan Tax Center di wilayah kerjanya. Pada tahun 2022, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Kembali berkolaborasi dengan delapan Tax Center di Provinsi Lampung dan empat Tax Center di Provinsi Bengkulu. Adapun Tax Center tersebut yaitu Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, STIE Gentiaras, Universitas Mitra Indonesia, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Universitas Ratu Samban, dan Institut Agama Islam Negeri Curup.

    Tujuan dari program Relawan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta perluasan penyuluhan perpajakan melalui pihak ketiga. Selain itu, program Relawan Pajak juga menyasar para calon Wajib Pajak (future taxpayer) untuk turut serta dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

    Dalam acara pengukuhan Relawan Pajak kali ini, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo membuka acara secara resmi. Selanjutnya, Tri Bowo mengukuhkan para relawan pajak secara simbolis dengan pengalungan tanda pengenal relawan pajak kepada delapan perwakilan Relawan Pajak Mahasiswa dari masing-masing Tax Centerdi Provinsi Lampung dan dua perwakilan Relawan Pajak Nonmahasiswa.

    Para relawan pajak akan bertugas mulai hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 30 September 2022. Para relawan pajak akan mengasistensi wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dua Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

    Pada tahun ini, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap program Relawan Pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dari tahun 2021 yang mana capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 104,38% dengan total 438.646 SPT. Capaian tersebut tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk para relawan pajak dan Tax Center yang telah membantu unit kerja di wilayah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam melayani para wajib pajak.

    “Relawan Pajak harus tetap menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Relawan Pajak Mahasiswa diharapkan juga dapat mengaktualisasikan pengetahuan dan pemahaman perpajakannya untuk membantu Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunannya serta membantu DJP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui kegiatan Relawan Pajak ini,” imbau Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Sarwa Edi kepada para relawan pajak.

  • Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur mengukuhkan sekaligus membekali 121 relawan pajak yang terdiri dari seratus sepuluh Relawan Pajak Mahasiswa dan sebelas Relawan Pajak Nonmahasiswa dari tujuh perguruan tinggi yang terpilih di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur secara daring di Conference Room, Pulomas Office, Jakarta Timur (Selasa, 15/02).

    “Program relawan pajak ini tidak hanya menyasar mahasiswa semua jurusan dengan latar belakang perpajakan maupun nonperpajakan, tetapi juga melibatkan para pengajar/akademisi di perguruan tinggi. Kegiatan relawan pajak ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus membentuk generasi mendatang yang sadar akan pajak,” ungkap Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur Yulius Yulianto.

    Kegiatan Relawan Pajak yang bekerja sama dengan tujuh Tax Center atau Program Studi Perpajakan sebagai mitra organisasi di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Ketujuh mitra organisasi tersebut adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Bisnis Nusantara, Institut Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Kalbis Institute, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI).

    Dalam pembekalan kali ini, para relawan pajak mendapatkan pembekalan materi mengenai Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, 1770S, dan SPT Tahunan UMKM. Selain itu, para relawan juga mendapatkan materi nonperpajakan yaitu Kode Etik, serta Kemampuan Berkomunikasi yang disampaikan oleh para Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Jakarta Timur.

    Para mahasiswa yang menjadi relawan pajak tahun 2022 akan bertugas mengasistensi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan di tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Penugasan relawan pajak akan dimulai pada Februari 2022 sampai dengan 30 September 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

    “Kami berharap relawan pajak dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus membentuk generasi mendatang yang sadar akan pajak,” pungkas Yulius.

© 2022 Direktorat Jenderal Pajak