Previous Next

Strategi Inklusi Kesadaran Pajak

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Strategi dalam kurikulum

Inklusi melalui kurikulum adalah pendekatan integrasi materi kesadaran pajak melalui seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Dasar dan Menengah. Strategi inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum berupa penyisipan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inklusi kesadaran pajak dilakukan dengan penambahan/penekanan kesadaran pajak pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus dimiliki setiap siswa. Berikut skema inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Skema Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Dikdasmen

Dalam melakukan inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum, hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan kompetensi minimal lulusan yang berkaitan dengan kesadaran pajak. Kemudian dibuatlah kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI/KD). Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut dijabarkan dalam silabus yang didalamnya memuat materi yang diajarkan dan model pembelajarannya. Untuk tahapan implementasi dalam pembelajaran, dibuatlah rencana program pembelajaran yang berisi rundown pengajaran materi-materi tersebut.

Pendidikan Tinggi. Kurikulum di perguruan tinggi bersifat otonom dan diserahkan kepada  masing-masing perguruan tinggi. Strategi inklusi dilakukan melalui kebijakan Kemenristek Dikti kepada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk meingintegrasikan materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan di perguruan tinggi.

Skema Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Dikti

Pendidikan sadar pajak harus dibuatkan terlebih dahulu Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Setelah KKNI disusun, selanjutnya ditetapkan capaian pembelajaran kesadaran pajak yang diharapkan dari setiap lulusan perguruan tinggi. Capaian pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran. Capaian pembelajaran selanjutnya dijabarkan dalam silabus yang memuat materi dan metode pembelajaran untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai implementasi pembelajarannya.

 

Strategi dalam Pembelajaran

Inklusi melalui pembelajaran adalah integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan pengetahuan siswa sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran yang didukung dengan sumber belajar seperti buku ataupun  sumber belajar yang lain.

 

Strategi dalam perbukuan

Strategi dalam perbukuan mengunakan pendekatan integrasi nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, buku referensi dan buku panduan guru.

Nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, diintegrasikan dalam topik yang sesuai dengan bahasan. Agar tidak memberatkan siswa dan tenaga pengajar, maka nilai-nilai kesadaran pajak tidak dimunculkan dalam bab tersendiri, kecuali dalam mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap jurusan, misalnya dalam mata pelajaran Ekonomi terdapat bahasan perpajakan. 

Selain dalam buku ajar, nilai-nilai kesadaran pajak juga diwujudkan dalam penyediaan buku yang secara khusus membahas tentang nilai-nilai kesadaran pajak. Buku referensi ini ditujukan untuk para siswa maupun bagi para tenaga pengajar dalam rangka memperoleh informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Penyediaan buku referensi ini  juga merupakan salah satu program DJP untuk menambah literasi perpajakan, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mencari sumber informasi.

Untuk memberikan panduan kepada tenaga pengajar dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak dalam pendidikan, maka perlu disiapkan buku panduan tatacara pembelajarannya yang meliputi: silabus dan Rancangan Program Pembelajaran  (RPP). Dengan buku panduan ini, tenaga pengajar dapat menyusun silabus, session plan, motode pembelajaran serta evaliasinya, sumber-sumber materi, dll.

 

Strategi dalam kegiatan di luar proses belajar mengajar

Merupakan startegi menanamkam nilai-nilai kesadaran pajak melalui berbagai kegiatan di luar sekolah.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kesiswaan. Strategi ini digunakan untuk memperkuat pembetukan sikap yang telah dilakukan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan kesiswaan yang dapat diberikan muatan kesadaran pajak, seperti; kegiatan ekstrakurikuler Duta Pajak, company visit, Tax Goes To School, Pekan Kreatifitas Siswa, Olimpiade Perpajakan, Lomba Menulis, kegiatan kepramukaan, dll.

Kegiatan Pramuka sebagai salah satu kegiatan kepemudaan yang ditujukan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan disiplin. Selain itu juga pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia, serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Pramuka diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup kunjungan. Dengan menanamkan kesadaran pajak melalui kegiatan kepramukaan dihaarpkan dapat menumbuhkan jiwa cinta tanah air dan bela negara secara non fisik dengan menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran membayar pajak.