Latar Belakang

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar (sekitar 76%) ditopang dari penerimaan perpajakan. Namun, berdasarkan data:
 selama tujuh tahun terakhir (2009-2015), penerimaan pajak belum pernah mencapai 100% dari target yang ditetapkan;
 tingkat kepatuhan perpajakan (formal dan material) masih rendah;
 masih banyaknya potensi ekonomi nasional yang belum tergali;
Fakta-fakta di atas menunjukkan masih rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak dan masyarakat Indonesia. Sementara itu, bonus demografi Indonesia 2010- 2045 harus dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk membangun masa depan perpajakan Indonesia, maka perlu dipersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik. Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam rangka mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada generasi muda melalui pendidikan. Program ini disebut dengan Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistim Pendidikan Nasional, sebagaimana telah dituangkan dalam: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 2025. 2. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP- 33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-382/SJ/2015. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 - 2019.
Sebagai tindak lanjut dari landasan formal telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, capaian kerjasama dengan Kememdikbud, adalah:penentuan capaian kesadaran pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah, mapping muatan kesadaran pajak dengan KI/KD yang bersesuaian serta penyusunan panduan implementasi. Piloting akan dilakukan pada Juli dan Agustus 2017. Hasil piloting akan dievaluasi untuk selanjutnya diimplementasikan pada 2018. Beberapa buku telah dihasilkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dan akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan bahan pengayaan bagi guru dalam mmenyampaikan materi kesadaran pajak kepada anak didik.Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, capaian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran, adalah: integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar kuliah Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), yang terdiri dari mata kuliah: Bahas Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama Islam, Agama Kriste, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Konghucu. Buku ini menjadi bahan ajar MKWU di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Untuk itu telah dikeluarkan surat edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti melalui Surat Edaran Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Selain buku MKWU, juga telah dihasilkan sebuah buku pengayaan kesadaran pajak dengan judul Materi Terbuka Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi yang ditulis oleh beberapa dosen dari berbagai perguruan tinggi. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi banyak pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan, DJP telah mengembangkan situs khusus yang menyediakan informasi seputar edukasi kesadaran pajak melalui microsite yang beralamat di edukasi.pajak.go.idUntuk meningkatkan kesadaran dunia pendidikan terhadap program edukasi kesadaran pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan upaya kampanye yang dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah “Pajak Bertutur”, yaitu melaksanakan kegiatan mengajarselama satu jam latiham (jamlat) yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJP di Indonesia secara serempak kepada sekolah tingkat dasar (SD), tangka menengah (SMP), tingkat atas (SMA) dan tingkat perguruan tinggi. Diharapkan dengan acara tersebut dapat menjadi momen pembuka bagi terlaksananya program edukasi kesadaran pajak dalam pendidikan sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.