Previous Next

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

(Yogyakarta, 8/12/2018) Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat dan sadar pajak sekaligus untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan kegiatan literasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Asosiasi Penulis Indonesia Satupena mengusung acara Young Literary Forum:Muda Menulis! Bertempat di Pusat Budaya Natan Art Space, Kotagede, Yogyakarta, acara ini dihadiri oleh 78 penulis yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk berdiskusi mengenai aspek perpajakan bagi penulis.

Acara dilangsungkan dengan narasumber perpajakan Aan ALmaidah Anwar, selaku Kasubdit Penyuluhan Perpajakan dan Anggrainy, selaku Kepala Seksi Pajak Penghasilan OP. Selain kedua narasumber dari DJP, workshop tersebut juga menggandeng 4 orang penulis berbakat Indonesia, di antaranya Dr. Nasir Tamara, penulis buku “revolusi Iran” yang juga merupakan ketua asosiasi penulis Indonesia SatuPena, Irwan Bajang, Dyah Merta dan Hasta Indriyana. Dr Max Lane, pengajar yang juga merupakan penerjemah karya masterpiece penulis kebanggan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, juga turut hadir dan menjadi salah satu panelis dalam kegiatan tersebut.

Dr. Nasir Tamara, yang juga merupakan tuan rumah pada forum tersebut, memaparkan pentingnya peran ekosistem penulisan pada kesuksesan seorang penulis. Beliau menuturkan bahwa agar seorang penulis dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari karya yang ditulisnya, networking dengan seluruh bagian dari ekosistem penulisan, baik dari sisi editor, penerbit, penerjemah, kritikus dan lain sebagainya harus dibangun. “Nah, salah satu bagian dari ekosistem penulisan ini adalah dari perpajakan, karena menurut Undang-Undang, semua penulis yang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak kena Pajak wajib membayar pajak,”tambahnya.

Aan Almaidah Anwar selaku salah satu narasumber materi aspek perpajakan bagi penulis memaparkan kepada para peserta forum mengenai peran pentingnya pajak dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali para penulis. “Membayar pajak itu seperti sedekah ke negara, dan keikhlasan bersedekah, walaupun sedikit, biasanya akan memicu datangnya rejeki kepada pemberi sedekah”, tutur beliau di hadapan para penulis muda. Selain itu, beliau juga menawarkan untuk melibatkan para peserta dalam kegiatan bedah buku yang secara rutin diselenggarakan oleh Direktorat P2Humas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, kepada para penulis muda agar dapat lebih berkembang dan berkarya.

Materi mengenai aspek pajak penghasilan bagi penulis yang disampaikan oleh Anggrainy dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, ternyata mendapatkan atensi penuh dari para peserta. Beberapa pertanyaan mengenai bagaimana menghitung dan membayar pajak penghasilannya sebagai penulis dilontarkan dengan antusias oleh peserta, termasuk mengenai kontroversi pengenaan pajak penghasilan yang dialami oleh seorang penulis beken, Tere Liye, beberapa waktu lalu. Sebelum menutup acara, Aan menghimbau para penulis untuk ikut membantu pemerintah menjadi agen edukasi kepada masyarakat agar menjadi sadar dan taat pajak melalui goresan pena masing-masing. (ayoe)

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 26 September 2018. Bertempat di Gedung II BPPT Lt 19, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti (Risbangdikti), menerima kunjungan Tim Pengembangan Riset Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kunjungan ini dimaksudkan sebagai diskusi awal dalam rangka menyamakan pemahaman dan menggali gagasan-gagasan yang akan menjadi ruang lingkup kerjasama. Acara langsung dipimpin oleh Sekretaris Direktur Jenderal Risbangdikti, Prakoso yang didampingi oleh Kabag HKLI, Syarif Hidayat.

Dalam sambutannya, Prakoso menyampaikan apresiasi atas tawaran kerjasama dari DJP dan siap mendukung. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan sekilas tentang riset yang dikelola oleh Risbangdikti, anggaran riset, pembiayaan riset, dan lain-lain. Saat ini, Risbangdikti mengelola riset berbasis out-put, sehingga riset benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Untuk memberikan gambaran besar tujuan kerjasama, Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan Ary Festanto, menyampaikan sekilas tentang maksud, tujuan, ruang lingkup dan capaian program inklusi kesadaran pajak. Pada kesempatan itu disampaikan juga peranan riset dalam menumbuhkan kesadaran pajak bagi peneliti dan masyarakat luas. Bagi peneliti, pendalaman materi riset perpajakan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan sehingga akan mampu menumbuhkan kesadaran pajak bagiperisetnya. Sementara itu, riset perpajakan yang dihasilkan akan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan akan memperkaya literasi perpajakan bagi masyarakat luas.

"Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan diharapkan dapat mendorong banyak riset-riset tentang perpajakan sehingga literasi tentang pajak akan meningkat. Dengan riset tentang pajak, periset pun dapat memahami pajak. Hal ini dapat terwujud jika riset dan pengembangan perpajakan mendapatkan pengarusutamaan melalui penambahan kuota dan tema-tema riset untuk penelitian terkait pajak", papar Ary.

Menurut data Ditjen Risbangdikti, selama tahun 2014 sampai dengan 2018 terdapat 200 riset perpajakan yang didanai dari Ditjen Risbang. Dari jumlah tersebut, 180 riset sudah selesai, dan ini adalah riset dosen. Tahun 2018 terdapat 80 riset yang mengambil tema pajak. Prakoso mengharapkan agar hasil riset perpajakan yang sudah ada dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan, sehingga diperlukan dorongan agar hasil riset dapat segera ditindaklanjuti oleh pengguna. "Diharapkan ada surat implementasi dimana perlu dorongan dari pengguna atau penyelenggara riset agar diterapkan hasil riset tersebut. Hal ini dikarenakan dalam birokrasi, masuknya sulit. Diharapkan ada akses sehingga hasil riset dapat diterapkan".

Agar hasil riset dapat diimplementasikan, maka tema riset harus sesuai dengan kebutuhan DJP. Dengan kerjasama, riset dapat diidentifikasi topiknya sehingga hasilnya bisa menjadi bahan rekomendasi perumusan dan evaluasi kebijakan. "Bisa dikenalkan topiknya dengan kebutuhan DJP agar dapat diterapkan hasil penelitian dimaksud." jelas Wangsit dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP).

Prakoso menambahkan bahwa Ditjen Risbangdikti dapat membantu penguatan isu perpajakan melalui riset yang diagendakan oleh Ditjen Risbangdikti. “Riset bisa dilakukan berdasarkan kompetisi dari proposal yang diunggah dosen yang memiliki keilmuan atau riset melalui penugasan. Riset mengenai pajak bisa juga ditugaskan ke Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro yang memang memiliki keunggulan di bidang sosal humaniora.”, demikian jelas Prakoso.

Beberapa masukan dari hasil diskusi tersebut antara lain pihak Ditjen Risbangdikti meminta agar hasil riset perpajakan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan sehingga riset ada manfaatnya. Selain itu, harga barang yang dijual sebaiknya sudah nett dengan pajak, sehingga pengeluaran yang dibayar masyarakat sesuai dengan harga yang tertera tanpa ada tambahan PPN. Untuk research and development (RnD) diharapkan meningkat di Indonesia, sehingga ada transfer of  technology dan knowledge, tidak hanya penggunaan labour saja. Ada penelitian di Indonesia namun tidak ada izinnya. DJP dan Risbangdikti dapat bersama-sama melakukan assessment untuk penelitian sesuai kompetensi. Dalam Perjanjian Kerja Sama nanti, hal ini bisa dikuatkan.

Zaldi Haris, selaku pengelola Tugas Belajar di DJP, menyampaikan perlunya riset terhadap perilaku atau persepsi masyarakat terkait pajak. “Pandangan masyarakat Indonesia, Jepang dan Singapura tentang pajak itu berbeda-beda. Ini bisa menjadi penelitian.” Jelas Zaldi. Selain itu, Zaldi juga memberi masukan tentang kerjasama riset di Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus mulai mempertimbangkan keterlibatan SDM peneliti Indonesia, termasuk dalam hal publikasi dan data-data risetnya.

Sebagai penutup acara, Prakoso menyampaikan bahwa persepsi masyarakat tentang pajak sangatlah penting, karena resources (alam) kita yang semakin sedikit. Saat ini masyarakat berpikir bahwa pajak tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama penelitian. Sehingga jika persepsi masyarakat tentang pajak berubah, maka tugas DJP tinggal mengajarkan bagaimana cara menghitung dan membayar. [ziponari]

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

(Medan, 28/08/2019). Bertempat di Auditorium USU Medan, Tax Centre USU bekerjasama dengan Kanwil DJP SUMUT I dan Fakultas Matematika dan Ilmu Penegtahuan Alam (FMIPA) USU mengadakan kuliah umum “Inklusi Kesadaran Pajak” dalam rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa baru FMIPA USU tahun ajaran 2018/2019 .

Dalam sambutannya Dekan FMIPA USU Dr. Kerista Sebayang, MS menyampaikan ucapan terima kasih kepada fihak Kanwil DJP SUMUT I yang berkenan memberikan materi  “Inklusi Kesadaran Pajak” bagi mahasaiswa baru FMIPA USU. Beliau menyambut baik kegiatan ini dengan tujuan aga para mahasiswa menyadari besarnya peran pajak bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga memupus  image bahwa pajak itu identik dengan ilmu ekonomi, hukum maupun ilmu sosial karena sesungguhnya pajak itu tidak terpisahkan dari segala aspek kehidupan manusia. Tahun ajaran 2018/2019 ini jumlah mahasiswa baru FMIPA USU berjumlah 950 orang.

Kuliah umum disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP SUMUT I, Mukhtar. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa lebih kurang 75% APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak sehingga jika penerimaan pajak tidak maksimal maka roda pembangunan akan terganggu. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini tercatat hanya sekitar 2 Juta Wajib Pajak yang baru memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kepala Kanwil DJP SUMUT I berharap kepada para mahasiswa untuk dapat menjadi “agent of change” di masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Selain itu beliau juga berharap kepada para mahasiswa sebagai wajib pajak masa depan untuk dapat memahami hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga bisa memenuhinya dengan baik di masa depan.

 

Dalam kuliah umum tersebut, pejabat yang turut mendampingi adalah Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP SUMUT I, Dwi Akhmad Suryadidjaya beserta jajarannya. Acara dipandu oleh Sekretaris Tax Centre USU Indra Efendi Rangkuti, S.Sos. selaku modertor.

Dalam kegiatan ini para mahasiswa juga cukup antusias dan ini terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan atas materi yang disampaikan. Pihak Kanwil DJP SUMUT I berharap kerjasama yang sudah terjalin antara USU dengan Kanwil DJP SUMUT I bisa lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para dosen dan mahasiswa baik yang difasilitasi oleh Tax Centre USU sebagai mitra kerja Kanwil DJP SUMUT I maupun kegiatan mandiri lainnya dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Acara diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Pemateri oleh Dekan FMIPA USU Dr. Kerista Sebayang, MS kepada Kepala Kanwil DJP SUMUT I. [irangkuti]

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

[Jakarta, 10 September 2018]. Bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 5 Gedung Marie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak menerima penyerahan 24 mahasiswa internship dari Bina Nusantara University (Binus University) yang langsung dilakukan oleh Ketua Program Internship, Fredy Jingga. Kegiatan internship ini ditujukan  untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keilmuannya kepada masyarakat dan institusi tempat magang sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja.

Dalam laporannya, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Aan Almaidah Anwar menyampaikan  bahwa DJP bersama Binus University telah memulai diskusi dalam pengelolaan internship sejak 2017 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis. “Alhamdulillah pengelolaan internship bagi mahasiswa Binus di lingkungan DJP dengan konsep link and match dapat terwujud untuk pertama kalinya pada 2018 ini”.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan dari Bina Nusantara University yang telah merespon dengan baik ajakan DJP untuk melaksanakan program internship antara DJP-Binus University. Dengan program internship ini DJP memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mempelajari proses bisnis DJP, belajar tentang perpajakan serta memberikan karya terbaik bagi masyarakat melalui inovasi yang dihasilkan  bersama-sama dengan tim IT DJP mengembangkan layanan berbasi IT. Ditambahkan beliau, bahwa program internship ini juga merupakan salah satu inisiatif strategis dalam program inklusi kesadaran pajak yang sedang dijalankan oleh DJP.

Fredy Jingga, selaku Head of Partnership & Internationalization Program, menyampaikan bahwa enrichment program yang disebut dengan internship ini telah jalankan sejak tahun 2014. “Setiap semester kami mengirim kurang lebih 3000 mahasiswa per semesternya. Pada Februari nanti kami mengirimkan 5000 mahasiswa, yang tidak hanya berasal dari jurusan Sistem Informatika saja, namun juga jurusan lainnya seperti sastra, akuntansi, edukasi, dll.”, demikian papar Jingga. Binus University menerapkan program 3+1 , yaitu program di mana mahasiswa bisa kuliah selama 3 tahun dan 1 tahunnya internship dalam bentuk kuliah di luar negeri dengan universitas partner, riset bersama dosen, melakukan bisnis sendiri dengan dibantu dari e-book Communication Centre atau kerjasama dengan masyarakat atau perusahaan. “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan DJP kepada Binus University dalam mengelola internship ini dan kami juga menunggu kegiatan kolaborasi dalam bentuk lainnya, seperti DJP akan melakukan program sosialisasi kepada mahasiswa. Binus University selalu terbuka untuk semua kegiatan yang membantu Republik Indonesia ini”, ungkap Jingga.

Untuk memberikan gambaran tentang pengembangan IT di lingkungan DJP, Iwan Juniardi selaku Direktur Teknologi dan Tranformasi Informasi (TTKI) memaparkan visi pengembangan IT DJP,yaitu menjadikan Teknologi Informasi sebagai penggerak (driven) untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang handal dan dapat di percaya. Sedangkan misi pengembangan IT adalah; 1) menyediakan layanan perpajakan yang mudah, murah, cepat, anam, nyaman, dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk menjamin efektifitas pengambilan keputusan.

“Saya berharap dengan adanya kerjasa sama antara Dirjen Pajak dengan Binus University dapat membantu kami dalam implementasi dan pengembangan sistem yang ada pada DJP, agar sistem yang dimiliki oleh DJP dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh segala lapisan masyrakat, selain itu juga dapat membantu mengembangkan aplikasi kami agar semakin membaik dan terbaharui ke depannya”. Ungkap Iwan Juniardi. Yang menarik dari paparan beliau adalah digunakannya istilah-istilah yang terkesan lokal dalam memberi nama proyek IT, seperti CORO (Consolidated Report) CENDOL (Centralized Data for Online Analytic) dll.

Dalam Program internship DJP-Binus University 2018 yang berlangsung selama enam bulan ini (September 2018-Februari 2019), terdapat 23 mahasiswa dengan latar belakang keilmuwan; Accounting Information Systems, Mobile & Application Technology, Information System dan Teknik Informatika. Peserta intership pada ini akan ditempatkan di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan (2 orang), Direktorat Transformasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi (6 orang) dan Direktorat Teknologi Infomasi Perpajakan (15 orang).

Selama masa internship, mahasiswa akan diberikan pembekalan kesadaran pajak, pengetahuan dan ketrampilan dasar kewajiban perpajakan dan membantu pengembangan sesuai tugas dan fungsi di masing-masing direktorat.

Salah satu tusi direktorat penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat adalah memberikan layanan ijin riset dan praktek kerja lapangan [internship] kepada peserta didik baik pada jenjang sekolah menengah atas maupun pendidikan tinggi. Menurut Ary Festanto, Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan, di masa mendatang, program internship di DJP ini akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak perguruan tinggi dan dari berbagai latar belakang keilmuan. Pada 2019, DJP akan memberikan layanan kepada mahasiswa yang berminat melakukan riset dan magang di unit kerja DJP dengan mengajukan permohonan secara on-line melalui laman edukasi.pajak.go.id.

Dalam acara serah terima ini, delegasi Binus University terdiri dari: Fredy Jingga, S.Kom., M.MSI, (Head of Partnership & Internationalization Program), Anderes Gui, Ph.D, (Head of Program Accounting Information Systems), Jurike V. Moniaga, S.Kom., M.T, (Enrichment Program Coordinator), Ratna Sari, S.Kom., M.MSI,  (Program Coordinator), Teddy Indira Budiwan, S.Psi., M.M, (Career Manager), Masyita Rahayuputri (Internship Staff) dan Yana Andriani (Corporate Relation Staff)

Selamat datang di era baru pengelolaan riset dan magang di DJP.[arysuta]

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Riau, 30 Agustus 2018. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPPMP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Riau (UR)  menyelenggarakan Workshop Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dalam rangka Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, seiring dengan penunjukkan Universitas Riau sebagai salah satu Perguruan Tinggi Piloting Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi se-Indonesia pada  Tahun Ajaran 2018/2019.

Kegiatan ini diikuti oleh 170 dosen dari 30 perguruan tinggi di Provinsi Riau. Peserta dalah pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia serta dosen mata kuliah lain (Akuntansi, Kewirausahaan, Perpajakan, dll). Tujuan dari acara ini adalah penyamaan persepsi dan komitmen dalam mengimplementasikan pembelajaran kesadaran pajak di kampus masing-masing serta mendapatkan masukan a yang tepat dalam membelajarkan materi kesadaran pajak untuk para mahasiswa.

Dalam sambutanya Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, Drs. Jatnika, Ak. MBA., Beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan perguruan tinggi dan  para dosen yang mengikuti workshop serta seluruh pihak yang turut menyukseskan implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di Provinsi Riau.

Drs. Idjang Tarsono, M.Si, selaku Koordinator Pusat MKWU Universitas Riau, menyampaikan bahwa sadar pajak merupakan salah satu kepribadian warga negara yang harus ditanamkan melalui MKWU. Para dosen yang memegang peranan penting dalam mendidik generasi penerus bangsa, harus menjadi orang pertama yang memahami dan sadar akan kewajiban membayar pajak demi keberlangsungan pembangunan. Kesadaran Pajak yang sudah tertanam mulai dari diri sendiri akan sangat memudahkan para dosen untuk membelajarkan Kesadaran Pajak kepada mahasiswa.

Mewakili seluruh Tax Center Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Dr. Sri Indarti, M.Si.  menekankan bahwa sadar pajak bukanlah kewajiban namun harus menjadi budaya. Peran pajak yang sangat utama menopang APBN harus disadari bersama, dan seluruh Tax Center berkomitmen untuk mendukung penuh serta berkolaborasi dengan para dosen MKWU dalam rangka implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.

Acara dilanjutkan dengan Paparan Materi Overview Perpajakan Indonesia dan Overview Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan, Bambang Ravani Erlianto, MM, dan Fasilitator Inklusi, Muhammad Arief. Kegiatan ini diakhiri dengan paparan dan pembahasan Rumusan Integrasi Kurikulum Inklusi Kesadaran Pajak pada MKWU yang dipandu oleh Fasilitator Inklusi Kanwil, Dolly Wildan Hamdani. Para peserta sangat antusias dalam diskusi terutama terkait dengan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Implementasi pembelajaran kesadaran pajak ini mulai dilaksanakan secara bertahap  kepada perguruan tinggi, berbagai perangkat pembelajara  telah disiapkan, antara lain: Surat Edaran Direktur Jenderal  Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum serta SE-484/ /B/SE/2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, tersedianya bahan ajar MKWU yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti sesuai, buku pengayaan Kesadaran Pajak pada pendidikan tinggi, laman microsite edukasi.pajak.go.id yang menyediakan berbagai referensi bahan pembelajaran (dari jenjang dasar, menengah dan tinggi), sosialisasi, penyediaan fasilitator kesadaran pajak, serta pelatihan kepada dosen mitra di berbagai perguruan tinggi. Bahan-bahan pembelajaran dapat diunduh secara gratis pada laman http://belmawa.ristekdikti.go.id/2016/12/09/surat-edaran-bahan-ajar-mata-kuliah-wajib-umum/ dan http://edukasi.pajak.go.id/jenjang-pendidikan/perguruan-tinggi.html

Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Menutup acara ini para peserta sepakat untuk membuat forum berkala terkait inklusi baik langsung dan melalui media online. Pada kesempatan ini, para dosen MKWU juga diperkenalkan dengan para fasilitator Inklusi Pajak tingkat KPP untuk memudahkan koordinasi bagi perguruan tinggi di berbagai daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.[dwildan]