User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Download Materi Sharing Session:

Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan 37 perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Acara yang bertajuk “Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi” ini juga dihadiri oleh perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia. Kegiatan serupa akan dilaksanakan oleh Kanwil DJP di Seluruh Indonesia

Materi Kegiatan Tersebut dapat diunduh dalam Tautan di Bawah Ini

1. Paparan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

2. Paparan Direktur Pembelajaran

3. Paparan Prof Udin S Winatadiputra

4. Deklarasi Gerakan Nasional Sadar Pajak

5. Video Dukungan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

6. Buku Panduan Pembelajaran MKWU

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta, 27 November 2017

Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan 37 perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Acara yang bertajuk “Sosialisasi dan Sharing Session Implementasi Pembelajaran Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi” ini juga dihadiri oleh perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta se Indonesia.

Berlokasi di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (27/11/2017). Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Ibu Aan Almaidah Anwar mengatakan acara ini merupakan bentuk sosialisasi kepada para akademisi. Acara ini menekankan pentingnya pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan oleh seluruh Kanwil DJP di Indonesia. Diharapkan tahun depan pembelajaran kesadaran pajak dapat diimplementasikan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta 11 Agustus 2017.

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, Direktorat Jenderal Pajak menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi Pajak Bertutur secara Serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara di aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Jumat siang, 11/8).

Dalam acara Pajak Bertutur ini, Menkeu RI Sri Mulyani memberikan kuliah umum dan lakukan tele-conference langsung kepada peserta Pajak Bertutur di sebelas tempat Perguruan Tinggi di Indonesia. Di Kantor Pusat Ditjen Pajak sendiri, acara Pajak Bertutur diikuti oleh 355 mahasiswa perwakilan dari UI Fakultas Vokasi, UI Fakultas Psikologi, Binus, Perbanas, Stiami, dan PKN STAN, disamping tamu-tamu undangan lainnya seperti dosen, guru, pengamat perpajakan, pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak.   

Pagi harinya, Menkeu RI telah adakan tele-conference kepada siswa-siswi di SD Ende, SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Pajak Bertutur yang juga merupakan acaraKick Off "Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan" ini ditujukan untuk ciptakan wajib pajak yang patuh dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Selain itu, Ken menungkapkan seminggu sekali pegawai pajak akan mengajar di sekolah-sekolah secara gratis. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menerangkan bagaimana itu mengurus keuangan negara terutama kepada para mahasiswa agar tumbuh kesadaran pajaknya. Sri Mulyani menerangkan bahwa para pendiri bangsa kita telah membawa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. "Itu artinya tidak menjamin Indonesia tetap merdeka, estafet ada di tangan kita agar Indonesia tetap bersatu dan merdeka," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat baru merdeka, penduduk Indonesia mencapai 70 juta orang. Kini Indonesia penduduknya 257 juta orang dan termasuk dalam negara G-20 middle income country dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 69,55, dengan ekspetasi umur hidup 70,9 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,95 tahun, harapan lama sekolah 12,72 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.10.420.000,-.

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggaran pendidikan tetap dijaga 20 persen dengan alokasi Rp.426,7 miliar. Yang memprihatinkan adalah di bidang sains, reading, matematika posisi Indonesia masih di urutan 62 dari 69 negara. Selain itu, gap penyediaan infrastruktur Indonesia masih rendah. Infrastruktur itu mulai dari penyediaan air bersih dan sarana sanitasi limbah kotor, contoh Sri Mulyani.

Saat ini Tax Ratio Indonesia jika termasuk dihitung didalamnya penerimaan dari SDA, migas, dan pertambangan adalah 11,5% dari PDB. Butuh investasi di berbagai sektor yang dibiayai oleh pajak jika ingin tingkatkan daya saing pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dapat membiayai berbagai sektor untuk tingkatkan daya saing bangsa, Sri Mulyani perkirakan di tahun 2045, Indonesia bisa masuk negara berpengaruh ke-5 terbesar se-dunia dengan jumlah penduduk 309 juta, 52% penduduknya usia produktif, 75% tinggal di kota, dan dengan USS29.300 pendapatan perkapita.

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta 11 Agustus 2017.

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, Direktorat Jenderal Pajak menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi Pajak Bertutur secara Serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara di aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Jumat siang, 11/8).

Dalam acara Pajak Bertutur ini, Menkeu RI Sri Mulyani memberikan kuliah umum dan lakukan tele-conference langsung kepada peserta Pajak Bertutur di sebelas tempat Perguruan Tinggi di Indonesia. Di Kantor Pusat Ditjen Pajak sendiri, acara Pajak Bertutur diikuti oleh 355 mahasiswa perwakilan dari UI Fakultas Vokasi, UI Fakultas Psikologi, Binus, Perbanas, Stiami, dan PKN STAN, disamping tamu-tamu undangan lainnya seperti dosen, guru, pengamat perpajakan, pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak.   

Pagi harinya, Menkeu RI telah adakan tele-conference kepada siswa-siswi di SD Ende, SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Pajak Bertutur yang juga merupakan acaraKick Off "Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan" ini ditujukan untuk ciptakan wajib pajak yang patuh dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Selain itu, Ken menungkapkan seminggu sekali pegawai pajak akan mengajar di sekolah-sekolah secara gratis. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menerangkan bagaimana itu mengurus keuangan negara terutama kepada para mahasiswa agar tumbuh kesadaran pajaknya. Sri Mulyani menerangkan bahwa para pendiri bangsa kita telah membawa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. "Itu artinya tidak menjamin Indonesia tetap merdeka, estafet ada di tangan kita agar Indonesia tetap bersatu dan merdeka," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat baru merdeka, penduduk Indonesia mencapai 70 juta orang. Kini Indonesia penduduknya 257 juta orang dan termasuk dalam negara G-20 middle income country dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 69,55, dengan ekspetasi umur hidup 70,9 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,95 tahun, harapan lama sekolah 12,72 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.10.420.000,-.

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggaran pendidikan tetap dijaga 20 persen dengan alokasi Rp.426,7 miliar. Yang memprihatinkan adalah di bidang sains, reading, matematika posisi Indonesia masih di urutan 62 dari 69 negara. Selain itu, gap penyediaan infrastruktur Indonesia masih rendah. Infrastruktur itu mulai dari penyediaan air bersih dan sarana sanitasi limbah kotor, contoh Sri Mulyani.

Saat ini Tax Ratio Indonesia jika termasuk dihitung didalamnya penerimaan dari SDA, migas, dan pertambangan adalah 11,5% dari PDB. Butuh investasi di berbagai sektor yang dibiayai oleh pajak jika ingin tingkatkan daya saing pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dapat membiayai berbagai sektor untuk tingkatkan daya saing bangsa, Sri Mulyani perkirakan di tahun 2045, Indonesia bisa masuk negara berpengaruh ke-5 terbesar se-dunia dengan jumlah penduduk 309 juta, 52% penduduknya usia produktif, 75% tinggal di kota, dan dengan USS29.300 pendapatan perkapita.