Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 06 September 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak kepada 150 dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta pengelola program pendidikan se-Jakarta. Acara dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan terkait Program Inklusi Kesadaran Pajak kepada peserta terkait urgensi program dan kebijakan yang meliputi capaian pembelajaran kesadaran pajak, muatan kesadaran pajak, metode pembelajaran, sarana pembelajaran, serta informasi lain yang relevan dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium CBB Utama dan CBB A Gedung Mar'ie Muhammad Lt.2 Kantor Pusat DJP ini dihadiri juga 61 Fasilitator Inklusi dari unit kerja DJP di wilayah DKI Jakarta  yang sangat antusias dalam kegiatan ini. Fasilitator Inklusi nantinya menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dan Universitas dalam pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Hadir pula dalam acara ini Ketua LLDIKTI Wilayah III Ilah Sailah dan Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam.

Acara dibuka oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama. Dalam sambutannya, Yoga menyebutkan hampir 75 % APBN bersumber dari PAJAK sehingga Negara sangat bergantung pada pajak. Namun kondisi perpajakan saat ini masih belum menggembirakan.  Perlu upaya secara terstruktur, masif dan berkelanjutan dalam melakukan edukasi perpajakan kepada warga negara. Sejarah membuktikan bahwa melalui Pendidikan, bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Menurutnya, pendidikan akan mengubah perilaku warga negara menjadi berbudaya sadar dan taat pajak. Pada tahun 2045, saat bangsa Indonesia telah berusia 100 Tahun, masyarakat dan bangsa yang sejahtera akan terwujud.

Kasubdit Pelayanan Perpajakan Yari Yuhariprasetia berharap dari kegiatan bimibingan teknis ini, dapat segera diimplementasikan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah 3 Jakarta, mulai Tahun Ajaran 2019-2020. (soerwr)

 

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta, 8 Agustus 2019. Bertempat di Lantai 7 Menara DDTC, Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi se-Indonsia (ATPETSI)  telah melaksanakan Lokakarya Inklusi Pajak dalam Pendidikan. Acara dibuka oleh Darussalam selaku Ketua ATPETSI. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan peran ATPETSI dalam mendukung implementasi Program Inklusi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. “Kita akan berdiskusi tentang apa yang bisa dilakukan dalam inklusi pajak sehingga pemahaman pajak secara benar dan tepat di kampus-kampus akan bisa terwujud dan dari kampus-kampus kita berharap pajak dapat berkembang lebih baik lagi dan mempunyai peran penting bagi pembangunan bangsa Indonesia” ungkap Darussalam.

“Program Inklusi ini dilaksanakan sebagai jawaban untuk memperbaiki kondisi kepatuhan perpajakan yang terjadi saat ini. Perlu sebuah upaya yang masiv, terstruktur dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Dan ini bisa dilakukan melalui pendidikan”, demikian  ungkap Hestu Yoga Saksama, Direktur P2Humas DJP selaku keynote speaker dalam lokakarya tersebut. Inklusi pajak ini difokuskan untuk membangun karakter, sikap mental, dan budaya. Diharapkan setelah lulus nanti, mahasiswa akan membayar pajak baik sebagai karyawan ataupun pengusaha. Untuk itu telah dilakukan kerjasama dengan Kemenristikdikti dengan memasukkan muatan inklusi pajak dalam mata kuliah Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Pendidikan Agama.

Pembicara lainnya adalah Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol. Dalam paparannya, John mengatakan bahwa inklusi pajak merupakan modal dasar dalam membangun paradigma kepatuhan sukarela. Sektor pendidikan merupakan kunci berhasil atau tidaknya program inklusi pajak yang dilakukan oleh otoritas. “Inklusi pajak ini merupakan isu menantang karena tax ratio yang sangat rendah dari seharusnya dan membangun komunitas sadar pajak merupakan yang paling penting,” ungkapnya.

Universitas Gunadarma menjadi salah satu contoh implementasi program inklusi melalui peran tax center. Hal ini juga menjadikan Tax Center Universitas Gunadarama menjadi acuan pengelolaan Tax Center di Indonesia. Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma Setia Wirawan mengatakan salah satu kunci agar inklusi pajak bisa dilakukan secara menyeluruh di kampus adalah kuatnya struktur organisasi.  Setya mengatakan, “Inklusi pajak diajarkan pada seluruh program studi di Gunadarma dari jenjang D3 sampai S1 karena tax center menggunakan sistem sentralisasi yang bertanggungjawab langsung kepada institusi,”

Lokakarya ini dihadiri oleh pengurus Tax Center dari beberapa perguruan tinggi se-Indonesia. Peserta lokakarya mendapatkan informasi dan penjelasan lebih jauh tentang implementasi program inklusi serta memberikan masukan yang konstruktif untuk pengelolaan program inklusi. (af)

 

 

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pada 30 April 2019 bertempat di Aula Kanwil DJP SUMUT I berlangsung acara “Pelantikan Pengurus DPW Asosiasi Tax Centre Perguruan Tinggi (APTPETSI) Sumatera Utara dan pelepasan Relawan Pajak Kanwil DJP SUMUT I.

Pengurus DPW ATPETSI SUMUT yang dipimpin oleh Bapak Januri,SE,MM,M.Si sebagai Ketua DPW dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP ATPETSI yang diwakili oleh Koordinator Bidang Organisasi Bapak Doni Budiono.Turut hadir dalam pelantikan ini adalah Ka.Kanwil DJP SUMUT I Bapak Mukhtar.

Dalam sambutannya  Ka. Kanwil DJP SUMUT I berharap agar DPW ATPETSI SUMUT dapat menjadi mitra DJP dalam mengembangkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.Selain itu DPW ATPETSI SUMUT diharapkan dapat membina Tax Centre yang sudah ada agar bisa berkembang lebih baik.

Bapak Doni Budiono yang mewakili Ketua Umum DPP ATPETSI berharap agar DPW ATPETSI SUMUT dapat menyusun program kerja yang mampu memberdayakan Tax Centre yang sudah ada dan dapat mendorong perguruan tinggi yang belum memiliki Tax Centre agar dapat memiliki Tax Centre juga.Beliau juga berharap DPW ATPETSI SUMUT dapat menjalankan program dan rencana kerja yang ditetapkan oleh DPP ATPETSI di SUMUT baik yang berkaitan dengan kerjasama dengan DJP maupun pemberdayaan Tax Centre yang sudah ada.

Dalam sambutannya Ketua DPW ATPETSI SUMUT Bapak Januri,SE,MM,M.Si menyatakan siap untuk mendorong perguruan tinggi yang belum memiliki Tax Centre agar segera memiliki Tax Centre.Selain itu Beliau juga berencana dalam kegiatan DPW ATPETSI SUMUT nantinya akan melibatkan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami perpajakan.

Acara pelantikan ini juga diisi dengan dialog publik yang dibawakan oleh Bapak Doni Budiono.Dalam pemaparannya Bapak Doni berharap agar mahasiswa menjadikan Tax Centre yang ada di kampusnya sebagai sarana dan media untuk memahami dan mempelajari perpajakan mengingat ilmu perpajakan itu sangat aplikatif dan terus berkembang.Tax Centre juga diharapkan dapat melahirkan riset riset di bidang perpajakan yang dpat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu perpajakan.Tax Centre juga diharapkan dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya untuk mengasah kemampuan soft skill mahasiswa di bidang perpajakan karena perpajakan itu tidak bisa hanya dibahas di kelas dalam kuliah tatap muka.

Pengurus DPW ATPETSI SUMUT periode 2019 - 2024 terdiri dari Januri,SE,MM,M.Si sebagai Ketua,Hatta Ridho,S.Sos,M.SP sebagai Wakil Ketua I,Suardi,SH,MH sebagi Wakil Ketua II,Nina Andriany Nasution,SE,Ak,M.Si sebagai Sekretaris,Rimbun C.D Sidabutar,SE,M.Si sebagai Wakil Sekretaris I,Mukhlis Lubis,S.IP,MM sebagai Wakil Sekretaris II,Syamsul Bahri Arifin,SE,Ak,MM,CA segai Bendahara,Elizar Sinambela,SE,M.Si sebagi Wakil Bendahara I,Tiurma Lumban Gaol,SP,MP sebagai Wakil Bendahara II,Sumardi Adiman,SE,M.Si,BKP sebagai Koordinator Bidang Riset/Penelitian,Dr.Thomas Sumarsan Goh,SE,SH,MM,BKP sebagai Koordinator Bidang Organisasi,Amran Manurung,SE,Ak,M.Si sebagai Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan,Indra Efendi Rangkuti,S.Sos sebagai Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama.

DPW ATPETSI SUMUT menaungi 10 Tax Centre yang ada di SUMUT yaitu USU,UMSU,.Univ.Harapan, Univ.HKBP Nommensen,Univ.Methodist,Univ.Pembangunan Panca Budi,STIH YNI Pematang Siantar,STIE Bina Karya Tebing Tinggi,STIE Muhammadiyah Asahan dan Institut Teknologi Del Laguboti.

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sebagai bagian dari upaya untuk mencetak generasi emas Indonesia yang berkualitas dan berkarater sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menggulirkan program Inklusi, yaitu integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan dengan menggandeng beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama. Dalam rangka penyempurnaan implementasi program Inklusi tersebut diperlukan sinergi dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas materi kesadaran pajak di lingkungan perguruan tinggi sekaligus pendidikan dasar dan menengah sebagai panduan kegiatan belajar-mengajar pada tahun akademik 2019. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak menggelar kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dan Lokakarya Inklusi Perpajakan yang dihadiri oleh perwakilan ketiga kementerian tersebut bersama tim dosen penyusun RPS dari sembilan kampus peserta piloting Inklusi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.


Bertempat di Gedung Mar’ie Muhammad Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 27-29 Mei 2019. Dalam pembukaannya, Ibu Aan Almaidah Anwar, Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menuturkan,”Untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka awareness pajak digulirkan melalui edukasi yang menyasar utamanya ke kaum cerdik cendekia yaitu para dosen dan akademisi. Sinergi yang timbul akan membangkitkan tanggung jawab bersama dalam membina generasi muda untuk sadar pajak. Visi ke depannya, kepatuhan sudah menjadi keniscayaan bagi generasi muda yang kelak akan menjadi pengusaha atau profesi apapun.”


Direktur Pembelajaran, Ibu Paristiyanti Nurwardani, mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi turut menyampaikan harapannya agar pada tahun 2024 mendatang rasio pajak dapat tumbuh sebesar 17% melalui penanaman muatan kesadaran pajak pada kurikulum pendidikan tinggi. Beliau menyatakan,”Jumlah mahasiswa sekarang ada 7 juta jiwa. Bisa dibayangkan pada tahun 2024 nanti mereka akan menjadi pengusaha atau karyawan, maka kita akan kehilangan potensi penerimaan pajak jika dari sekarang kita tidak mengajarkan kepada mereka pentingnya pajak.” Selain memasukkan muatan kesadaran pajak pada MKWU sebagai “hidden curriculum”, beliau menuturkan bahwa materi kesadaran pajak juga dapat dimasukkan pada kegiatan akademis lainnya seperti ekstrakurikuler, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan latihan kepemimpinan. “Dalam waktu dekat kami juga berencana membuat kompetisi Duta Pajak bagi mahasiswa dan dosen, sebagai insentif bagi mereka untuk mengkampanyekan pajak di lingkungannya”, ungkap beliau.


Mewakili dunia akademisi, Universitas Gunadarma sebagai salah satu dari 57 kampus pionir dalam implementasi Inklusi pada pendidikan tinggi ditunjuk untuk membagikan pengalaman dan masukan kepada kolega dari perguruan tinggi lainnya. Bapak Setia Wirawan sebagai Ketua Jurusan Sistem Informasi di Universitas Gunadharma menyampaikan,”(Dalam pembelajaran), yang diukur bukan berapa banyak materi yang disampaikan, namun sejauh mana mahasiswa berhasil mencapai capaian pembelajarannya. Maka perlu diatur capaian tersebut secara konkret dan terukur pada RPSnya. Pada bulan Juli 2018 Tim Kurikulum Universitas Gunadarma, didampingi oleh Kanwil DJP Jabar III telah mendiskusikan konten pembelajaran RPS untuk 4 MKWU yang melibatkan tim kerja dari program studi S1, D3 dan koordinator mata kuliah untuk kemudian kami sosialisasikan pada dosen pengampu MKWU, dekanat dan program studi.” Selain itu, Unoversitas Gunadarma juga mengikuti lomba Penyusunan Perangkat Pembelajaran Kesadaran Pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Pekan Inklusi 2018 dan RPS Mata Kuliah Bahasa Indonesia yang disusun oleh salah seorang dosennya, Ibu Tri Wahyu Retnoningsih, menyabet juara 1 pada lomba tersebut. “Salah satu inovasi yang kami kembangkan di prodi kami yaitu mahasiswa diberi tugas terkait system informasi yang ada hubungannya dengan pajak, misalnya membuat aplikasi peraturan perpajakan berbasis android yang bisa dimanfaatkan user untuk memperoleh edukasi perpajakan”,pungkas beliau.


Kegiatan hari kedua dan ketiga dilanjutkan dengan diskusi kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari dosen, perwakilan Kanwil DJP di wilayah Jakarta dan Jawa Barat serta perwakilan dari ketiga kementerian. Masing-masing pokja bertugas untuk menyusun dan memasukkan materi kesadaran pajak dalam konsep RPS MKWU, seperti Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila dan Agama, yang outputnya diharapkan dapat menjadi standar pembelajaran kesadaran pajak secara nasional untuk diimplementasikan oleh perguruan tinggi se-Indonesia. (Ayoe)

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pada Rabu 20 Maret 2019 di Pusat Pelayanan Terpadu USU dibuka Pojok e-Filing yang merupakan kerjasama antara USU dengan KPP Pratama Medan Polonia. Acara ini dihadiri oleh Rektor USU Prof.Dr.Runtung Sitepu,SH,M.Hum, Kepala KPP Pratama Medan Polonia Hendri Z beserta jajaran, Wakil Rektor II USU Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar, M Ked (OG), Sp OG (K), Sekretaris Universitas Sumatera Utara Dr dr Farhat, M Ked (O.R.L-H.N.S), Sp.T.H.T-K.L.(K.), Para Dekan, Kepala Tax Centre USU Hatta Ridho,S.Sos,M.SP, Sekretaris Tax Centre USU Indra Efendi Rangkuti,S Sos dan unsur - unsur pimpinan di USU

Dalam sambutannya Kepala KPP Pratama Medan Polonia Hendri Z menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan USU untuk memfasilitasi dibukanya Pojok e-Filing dan berharap Pojok e-Filing ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh civitas akamdemika USU untuk dapat menyampaikan SPT PPh OP 2018 tepat waktu dan benar.Bapak Hendri Z juga menyatakan saat ini jumlah dari sekitar 3600 dosenndan pegawai yang terdaftar di USU sebagian besar adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sehingga tingkat kepatuhan WP OP USU sangat signifikan bagi KPP Pratama Medan Polonia

Rektor USU dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada KPP Pratama Medan Polonia yang telah mempercayakan USU sebagai salah satu tempat untuk membuka Pojok e-Filing pada tahun 2019 ini.Beliau berharap Pojok e-Filing ini bisa membantu sivitas akademika USU untuk dapat menyampaikan SPT PPh OP 2018 dengan benar dan tepat waktu sehingga kewajiban untuk melapor SPT sebagai bagian dari kewajiban sebagai Wajib Pajak bisa dipenuhi dengan baik.Kehadiran Pojok e-Filing ini juga sangat membantu bagi warga USU karena warga USU cukup datang ke Biro Rektor USU di Pusat Pelayanan Terpadu USU untuk melapor SPT maupun mengurus e-Filing Identification Number (EFIN) tanpa repot repot ke Kantor Pelayanan Pajak

Rektor USU juga berharap kerjasama dengan Kanwil DJP SUMUT I khususnya KPP Pratama Medan Polonia dapat lebih ditingkatkan di masa depan

Dalam kesempatan ini Ka.KPP Pratama Medan Polonia menyerahkan Bukti Penyampaian Elektronik SPT sebagai bukti telah menyampaikan SPT PPh OP melalui e-Filing kepada Rektor USU Prof.Dr.Runtung Sitepu,SH,M.Hum dan Wakil Rektor II USU Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar,  M Ked (OG), Sp OG (K)

Kegiatan Pojok e-Filing yang dipusatkan di Pusat Pelayanan Terpadu USU berlangsung dari tanggal 20-22 Maret 2019 jam 08.30-16.00 WIB dan melayani pengisian SPT PPh OP melalui e-Filing dan pengurusan EFIN (admin)