Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta 11 Agustus 2017.

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, Direktorat Jenderal Pajak menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi Pajak Bertutur secara Serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara di aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Jumat siang, 11/8).

Dalam acara Pajak Bertutur ini, Menkeu RI Sri Mulyani memberikan kuliah umum dan lakukan tele-conference langsung kepada peserta Pajak Bertutur di sebelas tempat Perguruan Tinggi di Indonesia. Di Kantor Pusat Ditjen Pajak sendiri, acara Pajak Bertutur diikuti oleh 355 mahasiswa perwakilan dari UI Fakultas Vokasi, UI Fakultas Psikologi, Binus, Perbanas, Stiami, dan PKN STAN, disamping tamu-tamu undangan lainnya seperti dosen, guru, pengamat perpajakan, pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak.   

Pagi harinya, Menkeu RI telah adakan tele-conference kepada siswa-siswi di SD Ende, SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Pajak Bertutur yang juga merupakan acaraKick Off "Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan" ini ditujukan untuk ciptakan wajib pajak yang patuh dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Selain itu, Ken menungkapkan seminggu sekali pegawai pajak akan mengajar di sekolah-sekolah secara gratis. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menerangkan bagaimana itu mengurus keuangan negara terutama kepada para mahasiswa agar tumbuh kesadaran pajaknya. Sri Mulyani menerangkan bahwa para pendiri bangsa kita telah membawa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. "Itu artinya tidak menjamin Indonesia tetap merdeka, estafet ada di tangan kita agar Indonesia tetap bersatu dan merdeka," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat baru merdeka, penduduk Indonesia mencapai 70 juta orang. Kini Indonesia penduduknya 257 juta orang dan termasuk dalam negara G-20 middle income country dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 69,55, dengan ekspetasi umur hidup 70,9 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,95 tahun, harapan lama sekolah 12,72 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.10.420.000,-.

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggaran pendidikan tetap dijaga 20 persen dengan alokasi Rp.426,7 miliar. Yang memprihatinkan adalah di bidang sains, reading, matematika posisi Indonesia masih di urutan 62 dari 69 negara. Selain itu, gap penyediaan infrastruktur Indonesia masih rendah. Infrastruktur itu mulai dari penyediaan air bersih dan sarana sanitasi limbah kotor, contoh Sri Mulyani.

Saat ini Tax Ratio Indonesia jika termasuk dihitung didalamnya penerimaan dari SDA, migas, dan pertambangan adalah 11,5% dari PDB. Butuh investasi di berbagai sektor yang dibiayai oleh pajak jika ingin tingkatkan daya saing pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dapat membiayai berbagai sektor untuk tingkatkan daya saing bangsa, Sri Mulyani perkirakan di tahun 2045, Indonesia bisa masuk negara berpengaruh ke-5 terbesar se-dunia dengan jumlah penduduk 309 juta, 52% penduduknya usia produktif, 75% tinggal di kota, dan dengan USS29.300 pendapatan perkapita.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jakarta 11 Agustus 2017.

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Staf Ahli Menristekdikti Bidang Infrastruktur Hari Purwanto, Direktorat Jenderal Pajak menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi Pajak Bertutur secara Serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara di aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Jumat siang, 11/8).

Dalam acara Pajak Bertutur ini, Menkeu RI Sri Mulyani memberikan kuliah umum dan lakukan tele-conference langsung kepada peserta Pajak Bertutur di sebelas tempat Perguruan Tinggi di Indonesia. Di Kantor Pusat Ditjen Pajak sendiri, acara Pajak Bertutur diikuti oleh 355 mahasiswa perwakilan dari UI Fakultas Vokasi, UI Fakultas Psikologi, Binus, Perbanas, Stiami, dan PKN STAN, disamping tamu-tamu undangan lainnya seperti dosen, guru, pengamat perpajakan, pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak.   

Pagi harinya, Menkeu RI telah adakan tele-conference kepada siswa-siswi di SD Ende, SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Pajak Bertutur yang juga merupakan acaraKick Off "Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan" ini ditujukan untuk ciptakan wajib pajak yang patuh dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Selain itu, Ken menungkapkan seminggu sekali pegawai pajak akan mengajar di sekolah-sekolah secara gratis. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menerangkan bagaimana itu mengurus keuangan negara terutama kepada para mahasiswa agar tumbuh kesadaran pajaknya. Sri Mulyani menerangkan bahwa para pendiri bangsa kita telah membawa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. "Itu artinya tidak menjamin Indonesia tetap merdeka, estafet ada di tangan kita agar Indonesia tetap bersatu dan merdeka," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat baru merdeka, penduduk Indonesia mencapai 70 juta orang. Kini Indonesia penduduknya 257 juta orang dan termasuk dalam negara G-20 middle income country dan diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 69,55, dengan ekspetasi umur hidup 70,9 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,95 tahun, harapan lama sekolah 12,72 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp.10.420.000,-.

Sri Mulyani menambahkan saat ini anggaran pendidikan tetap dijaga 20 persen dengan alokasi Rp.426,7 miliar. Yang memprihatinkan adalah di bidang sains, reading, matematika posisi Indonesia masih di urutan 62 dari 69 negara. Selain itu, gap penyediaan infrastruktur Indonesia masih rendah. Infrastruktur itu mulai dari penyediaan air bersih dan sarana sanitasi limbah kotor, contoh Sri Mulyani.

Saat ini Tax Ratio Indonesia jika termasuk dihitung didalamnya penerimaan dari SDA, migas, dan pertambangan adalah 11,5% dari PDB. Butuh investasi di berbagai sektor yang dibiayai oleh pajak jika ingin tingkatkan daya saing pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dapat membiayai berbagai sektor untuk tingkatkan daya saing bangsa, Sri Mulyani perkirakan di tahun 2045, Indonesia bisa masuk negara berpengaruh ke-5 terbesar se-dunia dengan jumlah penduduk 309 juta, 52% penduduknya usia produktif, 75% tinggal di kota, dan dengan USS29.300 pendapatan perkapita.

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta, Selasa 15 November 2016

Dalam rangka mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak, DJP menyelenggarakan seminar dengan tema “Membangun Budaya Bangsa melalui Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional” . Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, bertempat di The Sultan Hotel, Jakarta dan dihadiri oleh 200 undangan, yang terdiri dari perwakilan  Ditjen Belmawa, Balitbang Kemendikbud, widyaiswara, dosen Perguruan Tinggi di Jakarta, guru SD, SMP dan SMA, perwakilan dari instansi dan mahasiswa.

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu, Direktur P2Humas DJP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Direktur Pembelajaran, Kemenristekdikti, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemendikbud, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI, Lemhanas, Praktisi Perpajakan, AIPEG dan Praktisi Pendidikan. seminar ini menghasilkan beberapa bahan masukan dalam pengelolaan program edukasi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional, diantaranya:

  1. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri dalam berbagai hal, dalam pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, termasuk mandiri dalam fiskal. Hal ini sulit dicapai tanpa penerimaan pajak yang tinggi.
  2. Pembangunan Indonesia sebesar 74,6% bersumber dari pajak, 20% APBN untuk pendidikan sehingga diperlukan peningkatan kesadaran pajak agar setiap individu dapat memenuhi kewajibannya sebagai WNI yang secara suka rela mau membayar pajak (wajib pajak).
  3. Pendidikan adalah proses pembudayaan yaitu usaha menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi baru yang bersifat memelihara, memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.
  4. Kemendikbud, Kemenristek DIKTI, DPR dan Lemhanas mendukung edukasi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari bela negara. Dukungan ini diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Previous Next

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bogor, 25 Februari 2016

Sebagai salah satu tindak lanjut telah ditandatangi nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak mengadakan workshop Penulisan Materi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Inklusi Kesadaran Pajak pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2016.

Workshop ini dihadiri dan dibuka oleh Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Sanityas Jukti Prawatyani) dan Kasubdit Pendidikan Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Edi Mulyono). Kasubdit Penyuluhan Perpajakan dalam sambutannya menyampaikan bahwa program inklusi kesadaran pajak ini, pada intinya DJP ingin menitipkan nilai-nilai kesadaran pajak kepada para akademisi. Para akademisi diharapkan dapat bersama-sama dengan DJP menabur atau menyemai nilai-nilai kesadaran pajak untuk dapat ditanamkan kepada peserta didik. Karena selama ini pajak hanya dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan pajak, sehingga mahasiswa lain yang tidak mempelajari pajak kurang memiliki pengetahuan yang memadai. Pajak bukan semata-mata merupakan kewajiban, tetapi harus dimaknai sebagai kontribusi seorang warga negara terhadap negara.

Senada dengan Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP, Kasubdit Pendidikan Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kerjasama ini untuk menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini melalui Pendidikan Tinggi. Apabila inklusi kesadaran pajak dilaksanakan secara masif dan terstruktur, maka akan berdampak signifikan terhadap kepatuhan warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beliau juga menyampaikan dalam penyisipan materi kesadaran pajak diharapkan tetap mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan kurikulum dalam buku MKWU.

Dalam workshop yang dilaksanakan di Hotel Salak The Herritage Bogor ini juga menghadirkan narasumber Ketua Tim Kurikulum Pendidikan Tinggi (Endrotomo) dan Guru Besar Universitas Terbuka (Udin S. Winataputra). Peserta yang hadir merupakan pada dosen dari berbagai universitas dan beberapa perwakilan dari  Kementerian Agama serta Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hasil workshop berupa matriks capaian pembelajaran materi kesadaran pajak dalam MKWU. Selanjutnya penyusunan buku MKWU sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan yaitu kelompok penulisan buku Pendidikan Kewarganegaraan, buku Pendidikan Pancasila, buku Bahasa Indonesia, serta kelompok penulisan buku Agama.

Buku MKWU ini nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar utama Mata Kuliah Wajib Umum bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi juga dapat menyediakan buku lain sebagai buku referensi.