Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

(Medan, 28/08/2019). Bertempat di Auditorium USU Medan, Tax Centre USU bekerjasama dengan Kanwil DJP SUMUT I dan Fakultas Matematika dan Ilmu Penegtahuan Alam (FMIPA) USU mengadakan kuliah umum “Inklusi Kesadaran Pajak” dalam rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa baru FMIPA USU tahun ajaran 2018/2019 .

Dalam sambutannya Dekan FMIPA USU Dr. Kerista Sebayang, MS menyampaikan ucapan terima kasih kepada fihak Kanwil DJP SUMUT I yang berkenan memberikan materi  “Inklusi Kesadaran Pajak” bagi mahasaiswa baru FMIPA USU. Beliau menyambut baik kegiatan ini dengan tujuan aga para mahasiswa menyadari besarnya peran pajak bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga memupus  image bahwa pajak itu identik dengan ilmu ekonomi, hukum maupun ilmu sosial karena sesungguhnya pajak itu tidak terpisahkan dari segala aspek kehidupan manusia. Tahun ajaran 2018/2019 ini jumlah mahasiswa baru FMIPA USU berjumlah 950 orang.

Kuliah umum disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP SUMUT I, Mukhtar. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa lebih kurang 75% APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak sehingga jika penerimaan pajak tidak maksimal maka roda pembangunan akan terganggu. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini tercatat hanya sekitar 2 Juta Wajib Pajak yang baru memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kepala Kanwil DJP SUMUT I berharap kepada para mahasiswa untuk dapat menjadi “agent of change” di masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Selain itu beliau juga berharap kepada para mahasiswa sebagai wajib pajak masa depan untuk dapat memahami hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga bisa memenuhinya dengan baik di masa depan.

 

Dalam kuliah umum tersebut, pejabat yang turut mendampingi adalah Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP SUMUT I, Dwi Akhmad Suryadidjaya beserta jajarannya. Acara dipandu oleh Sekretaris Tax Centre USU Indra Efendi Rangkuti, S.Sos. selaku modertor.

Dalam kegiatan ini para mahasiswa juga cukup antusias dan ini terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan atas materi yang disampaikan. Pihak Kanwil DJP SUMUT I berharap kerjasama yang sudah terjalin antara USU dengan Kanwil DJP SUMUT I bisa lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para dosen dan mahasiswa baik yang difasilitasi oleh Tax Centre USU sebagai mitra kerja Kanwil DJP SUMUT I maupun kegiatan mandiri lainnya dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Acara diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Pemateri oleh Dekan FMIPA USU Dr. Kerista Sebayang, MS kepada Kepala Kanwil DJP SUMUT I. [irangkuti]

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Riau, 30 Agustus 2018. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPPMP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Riau (UR)  menyelenggarakan Workshop Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dalam rangka Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, seiring dengan penunjukkan Universitas Riau sebagai salah satu Perguruan Tinggi Piloting Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi se-Indonesia pada  Tahun Ajaran 2018/2019.

Kegiatan ini diikuti oleh 170 dosen dari 30 perguruan tinggi di Provinsi Riau. Peserta dalah pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia serta dosen mata kuliah lain (Akuntansi, Kewirausahaan, Perpajakan, dll). Tujuan dari acara ini adalah penyamaan persepsi dan komitmen dalam mengimplementasikan pembelajaran kesadaran pajak di kampus masing-masing serta mendapatkan masukan a yang tepat dalam membelajarkan materi kesadaran pajak untuk para mahasiswa.

Dalam sambutanya Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, Drs. Jatnika, Ak. MBA., Beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan perguruan tinggi dan  para dosen yang mengikuti workshop serta seluruh pihak yang turut menyukseskan implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di Provinsi Riau.

Drs. Idjang Tarsono, M.Si, selaku Koordinator Pusat MKWU Universitas Riau, menyampaikan bahwa sadar pajak merupakan salah satu kepribadian warga negara yang harus ditanamkan melalui MKWU. Para dosen yang memegang peranan penting dalam mendidik generasi penerus bangsa, harus menjadi orang pertama yang memahami dan sadar akan kewajiban membayar pajak demi keberlangsungan pembangunan. Kesadaran Pajak yang sudah tertanam mulai dari diri sendiri akan sangat memudahkan para dosen untuk membelajarkan Kesadaran Pajak kepada mahasiswa.

Mewakili seluruh Tax Center Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Dr. Sri Indarti, M.Si.  menekankan bahwa sadar pajak bukanlah kewajiban namun harus menjadi budaya. Peran pajak yang sangat utama menopang APBN harus disadari bersama, dan seluruh Tax Center berkomitmen untuk mendukung penuh serta berkolaborasi dengan para dosen MKWU dalam rangka implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.

Acara dilanjutkan dengan Paparan Materi Overview Perpajakan Indonesia dan Overview Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan, Bambang Ravani Erlianto, MM, dan Fasilitator Inklusi, Muhammad Arief. Kegiatan ini diakhiri dengan paparan dan pembahasan Rumusan Integrasi Kurikulum Inklusi Kesadaran Pajak pada MKWU yang dipandu oleh Fasilitator Inklusi Kanwil, Dolly Wildan Hamdani. Para peserta sangat antusias dalam diskusi terutama terkait dengan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Implementasi pembelajaran kesadaran pajak ini mulai dilaksanakan secara bertahap  kepada perguruan tinggi, berbagai perangkat pembelajara  telah disiapkan, antara lain: Surat Edaran Direktur Jenderal  Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum serta SE-484/ /B/SE/2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, tersedianya bahan ajar MKWU yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti sesuai, buku pengayaan Kesadaran Pajak pada pendidikan tinggi, laman microsite edukasi.pajak.go.id yang menyediakan berbagai referensi bahan pembelajaran (dari jenjang dasar, menengah dan tinggi), sosialisasi, penyediaan fasilitator kesadaran pajak, serta pelatihan kepada dosen mitra di berbagai perguruan tinggi. Bahan-bahan pembelajaran dapat diunduh secara gratis pada laman http://belmawa.ristekdikti.go.id/2016/12/09/surat-edaran-bahan-ajar-mata-kuliah-wajib-umum/ dan http://edukasi.pajak.go.id/jenjang-pendidikan/perguruan-tinggi.html

Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Menutup acara ini para peserta sepakat untuk membuat forum berkala terkait inklusi baik langsung dan melalui media online. Pada kesempatan ini, para dosen MKWU juga diperkenalkan dengan para fasilitator Inklusi Pajak tingkat KPP untuk memudahkan koordinasi bagi perguruan tinggi di berbagai daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.[dwildan]

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Serpong, 21 Agustus 2018. 
Bertempat di Lecture Theatre PK Ojong-Jakob Oetama Tower, Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Lembaga Layanan Pendididkan Tinggi Wilayah III Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan pada April 2018.
LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang sebelumnya mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah kerja masing-masing. LLDIKTI merupakan ujung tombak pelayanan pendidikan tinggi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr M. Samsuri, MS, yang sebelumnya diawali dengan sambutan selamat datang dari Rektor UMN, Dr. Ninok Leksono.
Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang perlunya pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.
Dalam sosialisasinya, DJP yang diwakili oleh Dr. Sriadi Setyanto, S.E., M.A dan Ary Festanto, S.E., M.T memaparkan tentang overview perpajakan di Indonesia serta peranan perguruan tinggi dalam pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Dalam paparannya, Dr Sriadi menjelaskan bahwa DJP berupaya mengedukasi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan berusaha mempengaruhi perilaku positif wajib pajak untuk taat pada peraturan pajak. Salah satu sasaran edukasi pajak adalah calon wajib pajak yang masih dalam usia sekolah sebagai calon wajib pajak di masa depan.  Di sinilah peran kerja sama DJP dengan perguruan tinggi dalam mengedukasi calon wajib pajak melalui muatan kurikulum sadar pajak yang telah diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum. Lebih lanjut, Ary Festanto menyampaikan urgensi pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswa. Untuk itu peranan pimpinan perguruan tinggi dan dosen sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran materi kesadaran pajak di perguruan tinggi.
Hal ini juga telah tertuang dalam Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 484/B/SE/2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan succes story pembelajaran kesadaran pajak di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI KKG) yang telah melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak pada TA 2017/2018. Paparan disampaikan oleh Ketua Prodi Akutansi, Carmel Meiden serta Ketua Tax Center, Amelia Sandra. Pembelajaran diawali dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pemilihan bahasan yang dapat diintegrasikan muatan kesadaran pajak, penyiapan slide, pemilihan metode pembelajaran, penyiapan soal serta penilaian hasil belajar. Dalam proses pembelajarannya akan diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Sebagai salah satu sumber referensi penyusunan RPS akan menggunakan bahan ajar MKWU terbitan Kemeristekdikti, sesuai Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. 
Dalam sesi penutupan, Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr. Ir. Illa Sailah, M.S menyampaikan bahwa kerjasama yang sudah terjalin baik hendaknya ditindaklanjuti dengan pembentukan 50 dosen champion  yang akan menjadi acuan bagi perguruan tinggi di wilayah  LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam melakukan transfer of knowledge pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswanya. Selain itu beliau juga tertarik dengan tata kelola riset yang akan dikembangkan oleh DJP dan agar bisa disinergikan dengan kebutuhan perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat memberikan masukan tentang tatakelola pajak melalui hasil riset. (Mudzakkir)

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Kamis, 16 Agustus 2018, sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM)  menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak dalam rangka penunjukkan Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai Piloting Program Inklusi Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi se Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih lima puluh dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di lingkungan UGM, tujuan yang ingin dicapai adalah tersampaikannya inti dari materi kesadaran pajak yang nantinya akan di ajarkan oleh para dosen kepada mahasiswa salah satunya melalui penggunaan bahan ajar berupa buku MKWU yang didalamnya sudah di inklusikan tentang materi kesadaran pajak.

Rangkaian acara yang dilaksanakan sejak pagi hingga menjelang sore adalah : Pengantar inklusi kesadaran pajak yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta IBu Sanityas Jukti Prawatyani, dilanjutkan dengan paparan oleh Dekan Fakultas Filsafat Bapak Dr. Arqom Kuswanjono dengan materi tentang Inklusi Kesadaran Pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum. Sesi selanjutnya adalah penguatan materi inklusi kesadaran pajak dari sisi psikologi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat, Ph.D Lektor Kepala Fakulstas PSikologi UGM, dengan tema Persepsi Masyarakat Tentang Pajak dikaitkan dengan Inklusi Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi.

Pada sesi siang, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion yang dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok dibagi berdasarkan MKWU yang diajarkan yaitu Pancasila dan Kewarganeraan menjadi satu kelompok, dan kelompok kedua adalah Pendidikan agama yang didalamnya terdapat enam macam mata kuliah Pendidikan Agama dengan perwakilan dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah Pendidikan agama hadir.

Dalam diskusi dua kelompok tersebut dibahas masing-masing mengenai Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) MKWU untuk mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama dari enam agama yang diakui di Indonesia. Rancangan Pembelajaran semester ini yang nantinya akan menjadi panduan dalam proses belajar mengajar dengan salah satunya adalah buku MKWU yang terdapat muatan inklusi kesadaran pajak yang bisa diperoleh secara daring melalui http://edukasi.pajak.go.id.

Hasil akhir dari diskusi ini adalah Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Wajib Umum yang sudah terinklusi kesadaran pajak sesuai dengan buku pedoman yang sudah disiapkan, dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para dosen sebagai acuan dalam menyampaikan materi Mata Kuliah Wajib Umum kepada mahasiswa.

Alasan UGM dipilih sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai piloting inklusi kesadaran pajak adalah bahwa pelaksanaan kuliah dari Mata Kuliah Wajib Umum sudah dilaksanakan secara sentralisasi di Fakultas Filsafat, sehingga seluruh mahasiswa yang mengambil MKWU pasti akan mengikuti perkulian tersebut di Fakultas Filsafat. Hal tersebut merupakan kelebihan tersendiri bagi UGM dan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program inklusi kesadaran pajak karena proses penyampaiannya kepada para dosen dan mahasiswa bisa lebih mudah dan kedepan juga akan memberikan kemudahan juga dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan inklusi kesadaran pajak.

Kegiatan ini masih berupa awal jalan panjang yang harus ditempuh untuk mewujudkan generasi emas sadar pajak, masih banyak kegiatan selanjutnya yang harus segera diwujudkan untuk mencapai hasil akhir. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas mari kita laksanakan bersama demi bangsa dan negara kita tercinta.

#Jogja istimewa #inklusikesadaranpajakugm #ugm #kanwildjpdiy

 

Moh. Fuad

Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen

Kanwil DJP DIY

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tanjung Pandan, 18-20 April 2018.

Direktorat Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Lokakarya Pengembangan Riset dan Praktik Kerja di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu hingga Jumat, (18-20 April 2018).

Acara yang bertema Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Pengembangan Riset dan Praktek Kerja di Lingkungan DJP ini dibuka Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Aan Almaidah Anwar. Dalam sambutannya, Aan mengatakan lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

“Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, DJP telah bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk memasukkan muatan kesadaran pajak dalam pembelajaran kepada peserta didik pada jenjang dasar, menengah dan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar nilai-niai kesadaran pajak dapat disampaikan sejak usia dini. Diharapkan dalam 20-30 tahun mendatang akan lahir gerasi bangsa yang sadar dan taat pajak,” kata Aan.

Lebih lanjut Aan mengatakan, keberadaan riset di Direktorat Jenderal Pajak telah ada sejak dulu. “Sebenarnya riset memang sudah dari dulu ada di Ditjen Pajak menjadi secuil kepingan kecil di salah satu fungsi Direktorat P2humas. Riset yang ada disini dalam tugas dan pokoknya adalah menerima permohonan ijin riset mahasiswa baik tingkat sarjana, maupun pasca sarjana. Kemudian ini berkembang, ada salah satu subdit pada Ditjen Pajak yang terkait riset yaitu subdit analisis dan pengkajian dampak di Direktorat Potensi dan Kepatuhan Perpajakan dan juga pejabat setingkat eselon II yaitu tenaga pengkaji,” ungkapnya.

Aan mengemukakan, riset di lingkungan DJP tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari pendekatan dalam menumpuhkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan masyarakat peneliti melalui kegiatan riset bertema perpajakan. “Diharapkan nantinya akan memberikan banyak literasi tentang perpajakan dari hasil riset-riset tersebut. Untuk itu, riset di lingkungan DJP harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan organisasi,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pegawai lintas unit vertikal DJP diantaranya perwakilan Direktorat P2humas, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Intelijen Perpajakan, Sekretaris Direktorat Jenderal, perwakilan Kantor Wilayah dan KPP. Peserta selanjutnya dibagi dalam 6 kelompok kerja yang mempunyai tugas masing-masing sesuai kompetensi peserta.

Kegiatan lokakarya ini diawali dengan pengayaan materi dari beberapa narasumber yaitu Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Perwakilan Perguruan Tinggi (Binus-Jakarta), Bidang P2humas Kanwil DJP Jakarta Timur dan Kanwil DJP Sumbar Jambi. (HP/*)