TATA CARA PENELITIAN (RISET) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SE-23/PJ/2012)


  • Penelitian (riset) adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodologis dan sistematis untuk menemukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesa, memecahkan masalah dan mencari penerapan praktis yang meliputi kegiatan pendataan, survei, sensus, studi kelayakan, studi eksploratif, preliminary survey, dan inventarisasi;
  • Setiap mahasiswa atau masyarakat atau badan/lembaga penelitian yang akan melakukan penelitian atau siswa/mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja lapangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang;
  • Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir
  • Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian (riset) dan/atau PKL antara lain:
  • kesesuaian terhadap ilmu yang dipelajari dan jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi/universitas;
  • materi penelitian bermanfaat dan sejalan dengan program di Direktorat Jenderal Pajak;
  • Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan DJP diatur sebagai berikut:
  • Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan di Kantor Pusat, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan/atau Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) dengan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  • Pejabat yang berwenang memberikan izin penelitian sampai dengan jenjang Strata Satu (S1) atau Diploma IV (0 IV) adalah:
  • Kepala Kantor Wilayah DJP untuk penelitian di Kantor Wilayah;
  • Kepala PPDDP untuk penelitian di PPDDP;
  • Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya atau Kepala KPP yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Kanwil DJP atasannya untuk penelitian di KPP;
  • Pejabat yang berwenang memberikan izin penelitian mahasiswa jenjang Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan masyarakat atau badan/lembaga penelitian adalah Direktur P2Humas;
  • Untuk dapat diberikan izin melakukan penelitian, mahasiswa dan masyarakat atau badan/lembaga penelitian harus menyampaikan surat permohonan izin penelitian yang dilampiri dengan:
  • surat keterangan dari perguruan tinggi untuk mahasiswa, pimpinan badan/lembaga untuk badan/lembaga penelitian dan unsur pimpinan daerah untuk masyarakat;
  • proposal penelitian;
  • surat pernyataan bersedia menyerahkan hasil riset untuk Perpustakaan DJP, dengan menggunakan format yang telah ditentukan
  • Apabila penelitian yang akan dilakukan terkait rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP atau data lain yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, maka izin penelitian tidak dapat diberikan;
  • Setiap mahasiswa, masyarakat, dan badan/lembaga penelitian yang telah melakukan penelitian wajib menyerahkan fotokopi paper/skripsi/tesis/disertasi atau hasil penelitian dalam bentuk lain kepada pihak yang memberikan izin.