TATA CARA PENELITIAN (RISET) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SE-23/PJ/2012)


  • Penelitian (riset) adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodologis dan sistematis untuk menemukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesa, memecahkan masalah dan mencari penerapan praktis yang meliputi kegiatan pendataan, survei, sensus, studi kelayakan, studi eksploratif, preliminary survey, dan inventarisasi;
  • Setiap mahasiswa atau masyarakat atau badan/lembaga penelitian yang akan melakukan penelitian atau siswa/mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja lapangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang;
  • Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir
  • Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian (riset) dan/atau PKL antara lain:
  • kesesuaian terhadap ilmu yang dipelajari dan jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi/universitas;
  • materi penelitian bermanfaat dan sejalan dengan program di Direktorat Jenderal Pajak;
  • Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan DJP diatur sebagai berikut:
  • Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan di Kantor Pusat, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan/atau Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) dengan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  • Pejabat yang berwenang memberikan izin penelitian sampai dengan jenjang Strata Satu (S1) atau Diploma IV (0 IV) adalah:
  • Kepala Kantor Wilayah DJP untuk penelitian di Kantor Wilayah;
  • Kepala PPDDP untuk penelitian di PPDDP;
  • Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya atau Kepala KPP yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Kanwil DJP atasannya untuk penelitian di KPP;
  • Pejabat yang berwenang memberikan izin penelitian mahasiswa jenjang Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan masyarakat atau badan/lembaga penelitian adalah Direktur P2Humas;
  • Untuk dapat diberikan izin melakukan penelitian, mahasiswa dan masyarakat atau badan/lembaga penelitian harus menyampaikan surat permohonan izin penelitian yang dilampiri dengan:
  • surat keterangan dari perguruan tinggi untuk mahasiswa, pimpinan badan/lembaga untuk badan/lembaga penelitian dan unsur pimpinan daerah untuk masyarakat;
  • proposal penelitian;
  • surat pernyataan bersedia menyerahkan hasil riset untuk Perpustakaan DJP, dengan menggunakan format yang telah ditentukan
  • Apabila penelitian yang akan dilakukan terkait rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP atau data lain yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, maka izin penelitian tidak dapat diberikan;
  • Setiap mahasiswa, masyarakat, dan badan/lembaga penelitian yang telah melakukan penelitian wajib menyerahkan fotokopi paper/skripsi/tesis/disertasi atau hasil penelitian dalam bentuk lain kepada pihak yang memberikan izin.


Kanwil DJP menerbitkan surat persetujuan/penolakan izin riset untuk:
1. Pemohon adalah mahasiswa Sarjana S1, D3, D1
2. Pemohon yang mengajukan pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP yang bersangkutan

Direktorat P2Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat persetujuan/penolakan izin riset untuk:
1. Pemohon adalah mahasiswa Sarjana S2, Sarjana S3, dan lainnya
2. Pemohon yang mengajukan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dafttar unit kerja DJP dapat dilihat di SINI

Syarat permohonan penelitian/riset:

1. surat keterangan dari perguruan tinggi untuk mahasiswa, pimpinan badan/lembaga untuk badan/lembaga penelitian dan unsur pimpinan daerah untuk masyarakat. Surat keterangan/surat pengantar ditujukan kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

2. proposal penelitian dilengkapi daftar pertanyaan wawancara dan/atau data pendukung lainnya jika ada

3. surat pernyataan bersedia menyerahkan hasil riset untuk Perpustakaan DJP, dengan menggunakan format yang telah ditentukan disertai materai 6000

4. Lembar Persetujuan menjadi lokasi penelitian (riset)

Narahubung
Direktorat P2Humas
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta
021-5250208 extensi 51601
izinriset.kpdjp@gmail.com
WA: 0856 1880 315